JAKARTA, BERNAS.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah meminta revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tak hanya sebatas penambahan kursi pimpinan DPR untuk mengakomodasi PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.
Fahri Hamzah menginginkan revisi UU MD3 dilakukan secara menyeluruh. Dikatakan Fahri, sejak awal memang terjadi perdebatan soal revisi UU MD3. Ada yang ingin merevisi keseluruhan, ada juga yang ingin sebagian saja.
Namun, jelang Pemilu Serentak 2019, ia menganggap revisi itu sebaiknya dilakukan secara menyeluruh.
“Ini kan sudah 2018, umumnya memang revisi itu dilakukan setahun sebelum pemilu. Pemilu kan awal tahun depan, jadi memang selayaknya sekarang ini ada revisi dan revisi itu menyeluruh aja karena banyak poin yang akan diperbarui dalam undang-undang sekarang,” ungkap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/18).
Menurutnya ada beberapa elemen dalam UU MD3 perlu diperbarui. Bahkan soal penamaan sempat terjadi perdebatan yang cukup alot. “Apakah penamaannya, apakah pemisahannya dan sebagainya yang semuanya ini domainnya Baleg (Badan Legislasi DPR RI).
Kita menunggu laporan Baleg,” imbuh Fahri.
Sementara, Baleg DPR sudah menyepakati penambahan kursi pimpinan DPR untuk mengakomodasi PDIP. Kelanjutan pembahasan revisi UU MD3 akan dilakukan pada awal masa sidang DPR, yang akan dibuka pada 9 Januari 2018.