Seleksi CASN 2026
Panduan Seleksi CASN 2026: Formasi CPNS, PPPK & Tunjangan Kinerja (Tukin)
25 instansi dirangkum dengan rentang tukin bulanan, formasi jurusan utama, dan ambang SKD BKN; tukin tertinggi dalam data ini ada di Kementerian Keuangan RI (sampai Rp 46.950.000 per bulan).
Data diverifikasi:
Tukin terendah dan tertinggi per instansi, dalam juta rupiah per bulan.
Sumber: SSCASN BKN & KemenPAN-RB
Rincian per instansi
Kementerian Keuangan RIKementerian / Lembaga · CPNS & PPPK · tukin Rp 3.375.000 – Rp 46.950.000
Kementerian Keuangan merupakan instansi dengan peminat tertinggi berkat sistem remunerasi berbasis kinerja unggulan. Pegawai baru golongan III/a (S1) menerima take home pay berkisar antara Rp 8 juta hingga Rp 15 juta per bulan tergantung unit penempatan dan pencapaian target penerimaan negara.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 156 Tahun 2014 & Penyesuaian Remunerasi Kemenkeu 2026
Formasi jurusan utama: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Hukum, S1 Sistem Informasi, D3 Pajak / Bea Cukai
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)Lembaga Tinggi Negara · CPNS · tukin Rp 3.615.000 – Rp 41.550.000
BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama mendapatkan tunjangan kinerja tinggi dan uang harian penugasan audit luar kota yang sangat kompetitif.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di BPK RI
Formasi jurusan utama: S1 Akuntansi, S1 Hukum, S1 Ilmu Komputer / Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)Kementerian · CPNS & PPPK · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Kemenkumham membuka formasi CPNS terbesar untuk lulusan SMA/SMK sebagai Penjaga Tahanan (Polsuspas) dan Pemeriksa Keimigrasian Pemula dengan kuota ribuan orang di 38 provinsi, disertai tes kesamaptaan fisik ketat.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham
Formasi jurusan utama: SLTA / SMA Sederajat (Penjaga Tahanan), S1 Hukum, S1 Psikologi, D3 Manajemen Informatika
Mahkamah Agung RILembaga Yudikatif · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 37.560.000
Mahkamah Agung membuka formasi Analis Perkara Peradilan yang dipersiapkan menjadi Calon Hakim di seluruh pelosok nusantara, dengan jenjang karir prestisius dan integritas penegakan hukum peradilan.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung
Formasi jurusan utama: S1 Ilmu Hukum (Analis Perkara Peradilan / Calon Hakim), S1 Komputer, D3 Administrasi Peradilan
Kejaksaan Agung RILembaga Penegak Hukum · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Kejaksaan Agung RI membuka jalur karir Calon Jaksa bagi sarjana hukum serta ribuan posisi staf administrasi penanganan perkara untuk lulusan SMA dengan syarat bebas buta warna dan tinggi badan minimal.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI
Formasi jurusan utama: S1 Hukum (Calon Jaksa), S1 Komputer, D3 Manajemen, SLTA / SMA Sederajat (Pengelola Penanganan Perkara)
Pemerintah Provinsi DKI JakartaPemerintah Daerah (Pemprov) · CPNS & PPPK · tukin Rp 4.860.000 – Rp 39.960.000
Pemprov DKI Jakarta adalah pemerintah daerah dengan standar TPP tertinggi di Indonesia. Lulusan S1 CPNS baru golongan III/a dapat mengantongi total pendapatan bulanan mencapai Rp 12 juta hingga Rp 17 juta per bulan.
Dasar hukum tukin: Pergub DKI Jakarta tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN 2026
Formasi jurusan utama: S1 Teknik Sipil, S1 Tata Kota, S1 Ilmu Komputer, S1 Pendidikan Guru, Dokter Umum & Nakes
Pemerintah Provinsi Jawa BaratPemerintah Daerah (Pemprov) · CPNS & PPPK · tukin Rp 3.200.000 – Rp 28.500.000
Pemprov Jabar menerapkan sistem presensi dan pemantauan kinerja berbasis aplikasi mobile (TRK). Alokasi PPPK Guru dan Nakes mencapai puluhan ribu formasi di 27 kabupaten/kota.
Dasar hukum tukin: Pergub Jawa Barat tentang TPP Berbasis Kinerja Dinamis (TRK Jabar) 2026
Formasi jurusan utama: S1 Pertanian, S1 Komunikasi, S1 Manajemen, Tenaga Guru PPPK, Tenaga Kesehatan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY)Pemerintah Daerah (Pemprov) · CPNS & PPPK · tukin Rp 2.750.000 – Rp 22.000.000
Pemda DIY memiliki keistimewaan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) yang mendukung penguatan kebudayaan, tata ruang, dan pengabdian ASN dalam suasana Yogyakarta yang harmonis dan kondusif.
Dasar hukum tukin: Pergub DIY tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Keistimewaan 2026
Formasi jurusan utama: S1 Pariwisata, S1 Arkeologi / Kebudayaan, S1 Teknologi Informasi, S1 Manajemen, D3 Keperawatan
Kementerian Komunikasi dan Digital RIKementerian · CPNS & PPPK · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Berperan sentral mengawal kedaulatan AI dan hilirisasi industri teknologi di tanah air. Formasi Pengembang Perangkat Lunak dan Pranata Komputer Ahli Pertama sangat diminati talenta muda tech.
Dasar hukum tukin: Perpres Tukin Kementerian Komunikasi dan Digital RI 2026
Formasi jurusan utama: S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual (DKV), S1 Hukum Cyber
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian · CPNS Dosen & PPPK · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Membuka formasi Dosen Asisten Ahli bagi lulusan Magister (S2) dan Doktor (S3) dengan tunjangan profesi pendidik dan hak riset inovasi terapan di kampus-kampus negeri.
Dasar hukum tukin: Perpres Tukin Kemendiktisaintek RI 2026
Formasi jurusan utama: S2 / S3 Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN), S1 Manajemen Pendidikan, S1 Ilmu Komputer
Kementerian Kesehatan RIKementerian · CPNS & PPPK · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Kemenkes memberikan insentif khusus bagi tenaga medis dan dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta rumah sakit vertikal rujukan nasional.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kemenkes RI
Formasi jurusan utama: Dokter Spesialis, Dokter Umum, S1 Keperawatan / Ners, Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Pranata Laboratorium
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Kementerian · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Mengawasi tata kelola kekayaan alam migas dan tambang mineral kritis Indonesia. Menawarkan pengalaman inspeksi tambang lapangan dengan insentif penugasan yang tinggi.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM
Formasi jurusan utama: S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Lingkungan, S1 Hukum
Kementerian Luar Negeri RIKementerian · CPNS Diplomat · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Puncak karir diplomasi Indonesia di panggung internasional. Diplomat yang ditempatkan di Kedutaan Besar RI di luar negeri menerima Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) dalam mata uang US Dollar / Euro.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 124 Tahun 2014 & Standar Tunjangan Luar Negeri (TLN) Kemenlu
Formasi jurusan utama: S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum Internasional, S1 Sastra Asing (Arab/Mandarin/Rusia/Prancis), S1 Ekonomi Pembangunan
Kementerian PPN / BappenasKementerian Koordinator / Perencana · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Dapur perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan pemindahan IKN. Memberikan kesempatan beasiswa S2/S3 luar negeri paling luas bagi staf perencananya.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 126 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas
Formasi jurusan utama: S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), S1 Statistika, S1 Ilmu Politik, S1 Teknik Lingkungan
Badan Kepegawaian Negara (BKN)Lembaga Non-Kementerian · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Pengelola tunggal sistem kepegawaian nasional SSCASN dan Computer Assisted Test (CAT). Formasi Pranata Komputer dan Analis SDM Aparatur menjadi posisi tulang punggung digitalisasi birokrasi.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 123 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai BKN
Formasi jurusan utama: S1 Manajemen Kepegawaian, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Sistem Informasi, S1 Psikologi
Badan Pusat Statistik (BPS)Lembaga Non-Kementerian · CPNS & Ikatan Dinas STIS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Penyedia data statistik resmi negara (Sensus Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, UMP). Lulusan D4 STIS langsung diangkat sebagai Statistisi Ahli Pertama Golongan III/a.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPS
Formasi jurusan utama: Lulusan Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS, S1 Statistika, S1 Matematika, S1 Ilmu Komputer
Badan Narkotika Nasional (BNN)Lembaga Non-Kementerian · CPNS & PPPK · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Berfokus pada Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Memiliki posisi unik seperti Konselor Adiksi dan Pawang K-9 Deteksi Narkotika.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di BNN
Formasi jurusan utama: S1 Farmasi, S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Kriminologi, D3 Analis Kesehatan, SMA Sederajat (Pawang Anjing Pelacak K-9)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)Lembaga Non-Kementerian · CPNS & Ikatan Dinas STMKG · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Menjaga sistem peringatan dini tsunami dan keselamatan navigasi penerbangan nasional. Pengamat Meteorologi dan Geofisika bekerja 24 jam dengan sistem giliran dinas bergaji tunjangan resiko.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 129 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BMKG
Formasi jurusan utama: Lulusan Ikatan Dinas STMKG, S1 Fisika, S1 Geofisika, S1 Teknik Elektro, S1 Ilmu Komputer
Pemerintah Kota SurabayaPemerintah Daerah (Pemkot) · CPNS & PPPK · tukin Rp 3.100.000 – Rp 26.000.000
Kota pahlawan Surabaya terkenal dengan efisiensi tata kelola e-Government pelayanan publik tercepat. Menawarkan TPP tinggi di tingkat pemerintah kota di Jawa Timur.
Dasar hukum tukin: Peraturan Walikota Surabaya tentang TPP ASN Pemerintah Kota Surabaya 2026
Formasi jurusan utama: S1 Manajemen, S1 Teknik Komputer, S1 Akuntansi, Tenaga Pendidik Guru, Dokter & Perawat
Pemerintah Provinsi Jawa TimurPemerintah Daerah (Pemprov) · CPNS & PPPK · tukin Rp 3.050.000 – Rp 27.500.000
Provinsi industri dan lumbung pangan nasional terbesar di Indonesia Timur. Membuka alokasi ribuan formasi PPPK Guru SMA/SMK Negeri dan tenaga kesehatan setiap tahun.
Dasar hukum tukin: Pergub Jawa Timur tentang TPP ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2026
Formasi jurusan utama: S1 Peternakan, S1 Kelautan & Perikanan, S1 Teknik Pengairan, PPPK Guru SMA/SMK, Tenaga Sanitasi RSUD
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum)Kementerian · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Kementerian garda depan pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, jembatan, dan sarana ibukota baru IKN Nusantara. Dilengkapi tunjangan penugasan lapangan yang signifikan.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 125 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PU
Formasi jurusan utama: S1 Teknik Sipil, S1 Arsitektur, S1 Teknik Pengairan, S1 Planologi, D3 Teknik Konstruksi Gedung
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)Lembaga Independen · CPNS · tukin Rp 3.215.000 – Rp 38.500.000
Lembaga intelijen finansial anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Memberikan pelatihan investigasi keuangan berstandar Financial Action Task Force (FATF) internasional.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 109 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan PPATK
Formasi jurusan utama: S1 Akuntansi Forensik, S1 Ilmu Hukum Perbankan, S1 Cyber Security / Informatika, S1 Matematika
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Lembaga Non-Kementerian · CPNS · tukin Rp 2.531.250 – Rp 33.240.000
Pengelola ekosistem e-Katalog dan SPSE pengadaan belanja negara senilai lebih dari Rp 1.200 Triliun. Menjadi pusat keahlian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat nasional.
Dasar hukum tukin: Perpres No. 162 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LKPP
Formasi jurusan utama: S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Komputer / Data Science, S1 Manajemen Logistik, S1 Ekonomi
Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN - BIN)Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas · Taruna Ikatan Dinas · tukin Rp 3.000.000 – Rp 25.000.000
Kuliah 100% dibiayai negara dengan fasilitas asrama modern di Sentul Bogor, uang saku bulanan, latihan intelijen siber tingkat tinggi, dan otomatis diangkat menjadi Perwira Pertama Intelijen (PNS Golongan III/a) begitu wisuda.
Dasar hukum tukin: Perpres Remunerasi Badan Intelijen Negara (BIN) & Ikatan Dinas CPNS Gol. III/a
Formasi jurusan utama: Lulusan SMA/MA Jurusan IPA / IPS / Bahasa
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas · Praja Ikatan Dinas · tukin Rp 3.000.000 – Rp 35.000.000
Pencetak kader pamong praja pemerintahan daerah seluruh Indonesia. Bebas biaya kuliah 4 tahun, berasrama militeristik teratur, uang saku saku dinas, dan penempatan langsung sebagai aparatur sipil negara di pemda asal.
Dasar hukum tukin: Permendagri tentang Pola Karir Pamong Praja & CPNS Golongan III/a
Formasi jurusan utama: Lulusan SMA/MA Semua Jurusan dengan Nilai Rapor Rata-rata Minimal 70