Aturan Pesangon Terbaru Buruh Kena PHK: 9 Bulan Upah hingga Denda Rp2 Miliar

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku 28 Oktober 2026 dan mengatur ulang skema pesangon bagi buruh yang terkena PHK.

Uang pesangon maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih, ditambah uang penghargaan masa kerja (UPMK) hingga 10 bulan upah bagi masa kerja 24 tahun atau lebih, serta uang penggantian hak (UPH).

Besaran akhir bergantung pada faktor pengali sesuai alasan PHK.

Aturan ini menjadi jawaban atas ketidakpastian yang selama ini menghantui buruh.

Banyak pekerja yang baru di-PHK harus menunggu pembayaran pesangon tak kunjung cair, kebingungan menghitung hak berdasarkan masa kerja dan alasan PHK, serta khawatir perusahaan tidak mematuhi aturan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban.

Dalam keterangan tertulis Senin (9/11), ia menyatakan pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum.

Faktor Pengali yang Menentukan Besaran Pesangon

Pasal 232 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026 mewajibkan pemberi kerja membayar uang pesangon, UPMK, dan UPH dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.

Untuk PHK karena efisiensi, akuisisi, atau penggabungan tanpa kesediaan pengusaha menerima pekerja, pesangon dihitung 2 kali ketentuan standar.

PHK akibat perusahaan tutup karena rugi dua tahun berturut-turut, pailit, atau force majeure hanya mendapat 1 kali ketentuan. Sementara PHK karena pensiun mendapat 2 kali uang pesangon dan 1 kali UPMK.

Skema masa kerja juga diatur rinci. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah, kemenangan meyakinkan tahun 2 bulan, hingga 8 tahun atau lebih mendapat 9 bulan upah.

UPMK dimulai 2 bulan upah untuk masa kerja hasil yang ketat tahun hingga 10 bulan untuk 24 tahun atau lebih. Sanksi Pidana bagi Pengusaha yang Lalai

Pasal 295 ayat (1) mengancam pemberi kerja yang sengaja tidak membayar pesangon, UPMK, dan UPH dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV yang mencapai Rp200 juta.

Untuk korporasi, denda bisa naik hingga kategori VI atau maksimal Rp2 miliar.

Ancaman ini menjadi instrumen baru penegakan hak buruh. Namun efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum ada uji implementasi di lapangan.

Pengusaha mengeluh soal beban biaya dan tafsir aturan yang belum jelas, terutama perhitungan faktor pengali dan masa kerja.

Serikat pekerja menyambut positif kepastian besaran pesangon, tetapi menuntut pengawasan ketat agar hak benar-benar dibayar. Ancaman Efisiensi dan PHK Massal

Di tengah tekanan ekonomi global dan tren efisiensi, kepastian hukum atas pesangon menjadi faktor penting bagi iklim usaha.

Beban pesangon 2 kali untuk efisiensi dan akuisisi dapat mendorong perusahaan lebih hati-hati dalam restrukturisasi.

Namun regulasi yang lebih tegas juga berisiko membuat perusahaan lebih selektif merekrut dan memperpanjang kontrak. Pasar kerja bisa bergeser ke model yang lebih fleksibel namun kurang aman bagi pekerja.

Seperti dibahas dalam Ojol Nasional Vs Green SM Bike: Regulasi Perlindungan Pengemudi Belum Tuntas, persoalan perlindungan pekerja informal dan formal masih menghadapi tantangan penegakan yang sama.

Jalan Tengah: Pedoman Teknis dan Kalkulator Resmi

Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera menerbitkan pedoman teknis perhitungan pesangon, UPMK, dan UPH beserta contoh kasus per alasan PHK. Tanpa juknis, multitafsir di tingkat perusahaan berpotensi memicu sengketa.

Digitalisasi kalkulator pesangon resmi berbasis web atau aplikasi juga mendesak. Buruh dan pengusaha bisa menyimulasikan hak secara transparan, mengurangi kesalahan hitung dan mempercepat penyelesaian.

Penguatan pengawasan melalui audit kepatuhan berkala dan kanal pengaduan cepat harus dibarengi kewajiban pencadangan dana pesangon yang diaudit.

Sosialisasi tripartit masif kepada buruh, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci.

Hal ini sejalan dengan Strategi Jenius: 7 Cara Mengisi Jurang Skill Digital Menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya literasi hak dan keterampilan bagi pekerja menghadapi transisi.

Dampak ke Ekosistem Korporasi

Bagi perusahaan, kewajiban pesangon hingga 9 bulan upah plus UPMK hingga 10 bulan upah menambah beban likuiditas saat restrukturisasi.

Risiko pidana dan denda hingga Rp2 miliar menuntut kepatuhan ketat dan pencadangan dana.

Regulasi ini mendorong tata kelola SDM yang lebih transparan dan terdokumentasi. Perusahaan yang selama ini mengabaikan hak pekerja harus menyesuaikan sistem administrasi dan keuangan.

Publik menantikan implementasi nyata, bukan sekadar aturan di atas kertas. Buruh yang ter-PHK butuh kepastian pembayaran, bukan janji normatif.

UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab, mencakup pula cuti tahunan minimal 12 hari setelah 12 bulan terus-menerus, cuti melahirkan paling singkat 3 bulan, dan cuti mendampingi istri melahirkan 2 hari yang dapat diperpanjang maksimal 3 hari.

STRATEGI SOLUSI

Bagi pekerja dan pengusaha yang ingin memahami hak dan kewajiban ketenagakerjaan secara lebih mendalam, ekosistem BERNAS menyediakan kanal pembelajaran dan konsultasi yang relevan.

Ikuti pelatihan Training NLP + Vibecoding + AI untuk membangun sistem otomasi administrasi SDM, atau gunakan Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap kepatuhan dan pencadangan dana pesangon yang terukur.

Untuk UMKM yang ingin menata keuangan dan operasional menghadapi kewajiban baru, tersedia 101 eBook UMKM dengan panduan praktis keuangan dan SDM mulai Rp60rb per buku.

Sementara perusahaan yang ingin mengotomatiskan proses administrasi dapat mempertimbangkan Adolo untuk memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik.

Ingin mendesain ulang karir Anda untuk standar global? Bergabunglah dengan UNMAHA - unmaha.ac.id/pmb.