BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Waketum LISAN Apresiasi Pemerintah dan DPR, Dasco Dinilai Berperan Kawal UU Perampasan Aset

LISAN mendukung dan mengapresiasi komitmen pemerintah dan DPR RI yang telah mendorong hingga terwujudnya UU Perampasan Aset

Jumat, 20 November 2026 11:41 WIBOleh: Christina Dewi
Waketum LISAN Apresiasi Pemerintah dan DPR, Dasco Dinilai Berperan Kawal UU Perampasan Aset
Foto: Wakil Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Erlan Nopri, S.H., M.Hum - (dok. pribadi)

🗓️ Dipublikasikan pada 20 November 2026.

JAKARTA, BERNAS.ID — Wakil Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Erlan Nopri, S.H., M.Hum., mengapresiasi pemerintah dan DPR RI atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi, mengoptimalkan pemulihan aset negara, sekaligus menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai kejahatan yang merugikan secara ekonomi.

Erlan menilai, lahirnya UU Perampasan Aset merupakan momentum penting dan bersejarah dalam pembenahan sistem pemberantasan korupsi.

Regulasi tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan hukum yang selama ini dinilai belum optimal dalam menelusuri, mengamankan, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana, khususnya ketika pelaku berupaya menyembunyikan kekayaan, memindahkan aset, atau menghindari proses hukum.

“LISAN mendukung dan mengapresiasi komitmen pemerintah dan DPR RI yang telah mendorong hingga terwujudnya UU Perampasan Aset. Ini merupakan langkah maju dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi,” ujar Erlan dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai memiliki peran penting dalam mengawal proses legislasi tersebut hingga mencapai tahap pengesahan.

Menurut Erlan, komitmen, komunikasi politik, serta kemampuan membangun koordinasi antarlembaga dan kekuatan politik menjadi faktor penting dalam mendorong penyelesaian agenda legislasi strategis yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Komitmen Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal RUU ini hingga disahkan menjadi UU patut diapresiasi. Proses legislasi tidak selalu berjalan mudah, karena membutuhkan konsolidasi, kesamaan pandangan, dan kemampuan menyelesaikan berbagai perbedaan.

Kami melihat ada komitmen untuk memastikan agenda penting ini tidak terus tertunda selama belasan tahun dan akhirnya dapat diselesaikan,” katanya.

Erlan menambahkan, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI sangat dibutuhkan dalam menghasilkan regulasi yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik.

Ia berharap komitmen politik yang telah ditunjukkan dalam proses pembahasan dapat terus berlanjut pada tahap implementasi, sehingga UU tersebut tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum.

Menurut Erlan, keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana, termasuk dalam perkara korupsi, kejahatan keuangan, penipuan, perjudian ilegal, serta berbagai tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara maupun masyarakat.

Mekanisme penelusuran dan pemulihan aset yang lebih kuat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mengurangi insentif ekonomi dalam melakukan kejahatan.

“Paling penting adalah bagaimana UU ini memberikan manfaat nyata. Aset yang berhasil dipulihkan harus kembali ke negara dan masyarakat, baik melalui pemulihan kerugian negara, perlindungan korban, maupun pemanfaatan untuk kepentingan publik sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia juga menilai, UU Perampasan Aset berpotensi memberikan perlindungan lebih kuat kepada masyarakat, terutama korban kejahatan ekonomi dan keuangan yang selama ini menghadapi kesulitan dalam memperoleh kembali hak-haknya.

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya pemulihan kerugian dan keadilan bagi korban.

Di sisi lain, Erlan berharap penerapan undang-undang ini tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Kewenangan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset harus dilaksanakan secara professional dan berdasarkan ketentuan hukum.

“UU ini harus menjadi instrumen yang kuat untuk melawan kejahatan, tetapi sekaligus menjadi instrumen yang adil.

Jangan sampai penegakan hukum hanya kuat dalam kewenangan, tetapi lemah dalam akuntabilitas.

Karena itu, implementasinya harus transparan, profesional, dan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip hukum,” jelas Erlan.

LISAN berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi titik awal bagi reformasi penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian, perlindungan korban, dan kepentingan rakyat.

“Harapan kami, UU ini menjadi warisan penting dalam memperkuat keadilan dan tata kelola negara. Kami mengapresiasi pemerintah, DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, yang telah menunjukkan komitmen dalam mengawal lahirnya regulasi ini.

Kita berharap pelaksanaannya berjalan efektif, tidak tebang pilih, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” pungkas Erlan.


Berita Terkait:

Tag:#waketum lisan#uu perampasan aset#dpr ri#dasco#pemerintah

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Waketum LISAN Apresiasi Pemerintah dan DPR, Dasco Dinilai Berperan Kawal UU Perampasan Aset”

C
Christina Dewi
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan