JAKARTA,Bernas.id - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Kadin, dengan mendengar masukkan dari para akademisi.
Dalam RDPU hari ini, Rabu (18/11/2026), DPR mendapatkan masukkan dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago.
Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi VI DPR, memaparkan, Kadin sebagai organisasi pengusaha harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan alat kekuasaan/politik. RUU Kadin harus menjamin independensi organisasi Kadin.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih bergulir di Komisi VI DPR. Berbagai kalangan telah diundang.
Dari masukkannya, Prof Faisal mengkritik sedikitnya 6 substansi dalam RUU Kadin.
Pertama, Kadin sejak awal dibentuk kumpulan pengusaha. Tujuannya menggerakkan perekonomian, membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sehingga RUU Kadin harus mengatur posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.
Sayangnya dalam RUU organisasi pengusaha ini diposisikan sebagai bagian dari pemerintah.
Akibatnya, independensi Kadin jadi agak terganggu kalau ada di dalam pemerintahan. "Pengaturan ini dapat mempengaruhi kemandirian Kadin,” ujar Prof Faisal dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Kadin di ruang rapat Komisi VI DPR, Rabu (18/11/2026).
Prof Faisal menekankan organisasi yang dibentuk atau bagian dari pemerintah biasanya berbentuk badan. Berpotensi akan menjadi masalah ketika Kadin menjadi badan pemerintah, terutama dalam hal penempatannya diantara kementerian atau lembaga lainnya. Dengan menjadi bagian dari pemerintah, dikhawatirkan Kadin ke depan tidak independen.
Independensi Kadin lebih lanjut dapat ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
“Independensi Kadin ini harga mutlak karena organisasi ini awalnya dibentuk pengusaha untuk membantu dongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” paparnya.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih bergulir di Komisi VI DPR. Berbagai kalangan telah diundang untuk memberikan masukan, antara lain dari kalangan akademisi, salah satunya Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago.
Prof Faisal menekankan organisasi yang dibentuk atau bagian dari pemerintah biasanya berbentuk badan. Berpotensi akan menjadi masalah ketika Kadin menjadi badan pemerintah, terutama dalam hal penempatannya diantara kementerian atau lembaga lainnya.
Dengan menjadi bagian dari pemerintah, dikhawatirkan Kadin ke depan tidak independen. Independensi Kadin lebih lanjut dapat ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
“Independensi Kadin ini harga mutlak karena organisasi ini awalnya dibentuk pengusaha untuk membantu dongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Kedua, Prof Faisal menegaskan hubungan Kadin dan pemerintah harus diatur tegas. Kadin harus dipertahankan sebagai mitra strategis pemerintah.
Tercatat RUU mengatur Kadin menjalankan penugasan pemerintah. Artinya, Kadin sebagai bawahan pemerintah.
Hubungan antara atasan dan bawahan ini berpotensi menghasilkan laporan yang sekadar menyenangkan atasan atau ‘asal bapak senang’ (ABS).
Kadin sebagai organisasi pengusaha harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan alat kekuasaan/politik. RUU Kadin harus menjamin independensi organisasi Kadin.
Pengaturan ini justru membuat Kadin menjadi organisasi yang tidak produktif.
Hubungan pemerintah dan kadin harus dibuat jelas, dan detail. Intinya, Kadin harus independen sehingga fokus membantu pemerintah sebagai mitra strategis. Jangan sampai Kadin menjadi alat kekuasaan pemerintah/politik.
Ketiga, keanggotaan dan keterwakilan pelaku usaha.
Prof Faisal mencatat RUU mengatur keanggotaan Kadin dari pelaku usaha perorangan, organisasi, dan perseroan.
Tapi belum ada ketentuan yang menegaskan keanggotaan Kadin bersifat sukarela. Sebab hampir seluruh organisasi keanggotaannya bersifat sukarela.
“Kembalikan saja Kadin ini sifatnya independen, tapi menjadi mitra strategis pemerintah, dengan keanggotaan bersifat sukarela,’ usulnya.
Keempat, batas, fungsi, dan kegiatan Kadin.
Prof Faisal mencatat RUU Kadin membedakan fungsi Kadin dari kewenangan pemerintah dengan mengubah pengaturan mengenai tugas dan wewenang menjadi fungsi dan kegiatan.
Tapi, kegiatan pengukuhan kepengurusan organisasi anggota, pemberian rekomendasi, dan pelayanan administratif masih memerlukan batasan yang lebih jelas.
Perlu diperjelas batas kegiatan KADIN, khususnya mengenai pengukuhan kepengurusan organisasi anggota, pemberian rekomendasi, dan pelayanan administratif. Kegiatan tersebut tidak boleh mengambil alih kewenangan Pemerintah atau mengurangi kemandirian organisasi pelaku usaha.
Setiap kegiatan yang memiliki akibat hukum bagi pihak lain harus mempunyai dasar dan batasan yang jelas dalam RUU.
Kelima, RUU mengatur pemilihan pimpinan, sumber pendanaan, transparansi pengelolaan keuangan, dan pengawasan Pemerintah. Tapi RUU belum mengatur pembatasan yang jelas mengenai ruang lingkup pengawasan pemerintah, pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah, serta jaminan penyelesaian perselisihan internal organisasi.
Prof Faisal menegaskan jangan sampai ada aliran dana pemerintah yang bersumber dari APBN mengalir untuk kegiatan Kadin. Jika ini terjadi dampaknya akan ada pengawasan dari lembaga pemerintah seperti BPKP dan lainnya.
Mengingat Kadin adalah organisasi pengusaha, maka harus dijaga kemandiriannya dimana pendanaannya berasal dari iuran anggota.
Keenam, penguatan tata kelola Kadin, harus tercermin dalam AD/ART Kadin. Tujuannya agar Kadin posisinya tegas sebagai mitra strategis pemerintah khususnya dalam menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.(fie)
Berita Terkait:
- Kapolri Suyudi Ario Seto Audiensi Kabakom Bahas Hoaks dan Penyadapan Presiden
- OJK Beri Waktu 8 Asuransi Pengawasan Khusus Ikut Penjaminan Polis
Baca juga:
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.




