YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Center for Social Transformation Studies (CENTRIS) menyambut positif dan memberikan apresiasi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.
Meski menyambut baik langkah tersebut, CENTRIS menegaskan bahwa keberhasilan undang-undang ini tidak semata-mata ditandai dengan pengesahannya, melainkan pada bagaimana undang-undang ini dijalankan di lapangan.
Keberhasilan undang-undang ini tidak ditentukan oleh pengesahannya saja. Ukurannya adalah pelaksanaannya, apakah berpihak pada masyarakat, menjunjung keadilan, dan dijalankan dengan partisipasi publik yang bermakna.
Undang-undang ini hadir melalui perjalanan yang panjang. Dilaporkan bahwa RUU ini sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Berdasarkan keterangan resmi Parlementaria DPR RI, UU ini mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun tanpa putusan pidana atau yang dikenal sebagai non-conviction based forfeiture.
Terobosan ini menggeser paradigma penegakan hukum, dari yang semula berfokus pada penghukuman pelaku, menjadi lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara dan korban.
Sebelum pengesahan, pada 28 Oktober 2026, CENTRIS telah menyelenggarakan Diskusi Publik bertema "Hak Asasi Manusia dan RUU Perampasan Aset" di Hotel MM UGM, Yogyakarta.
Forum strategis ini menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia sebagai pembicara kunci, akademisi hukum pidana, serta unsur masyarakat sipil.
Dari diskusi tersebut, tujuh poin aspirasi berhasil dirumuskan dan disampaikan kepada DPR RI. Kabar menggembirakan, ketujuh poin aspirasi tersebut telah diakomodasi dalam pembahasan yang berlangsung di parlemen.
Kini, setelah undang-undang resmi disahkan, fokus pengawalan beralih ke implementasi. Danar Masykur Satyagama, Direktur Publikasi & Advokasi CENTRIS, menekankan bahwa salah satu hal yang kini menjadi prioritas pengawalan pihaknya adalah pembentukan Badan Pengawas Independen yang berfungsi sebagai pengelola aset.
"Lembaga ini harus memegang mandat penuh atas siklus manajemen aset, mulai dari tahap penyitaan, pemeliharaan aset, audit berkala, sampai ke proses restitusi bagi korban," jelas Danar, Kamis (19/11/2026) dalam keterangannya.
CENTRIS menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan undang-undang ini agar tidak menyimpang dari tujuannya, serta mendorong adanya partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan implementasi kebijakan di masa mendatang.
Berita Terkait:
- RUU Perampasan Aset Atur Badan Pengelola Aset Rampasan Independen
- Bahas RUU Kadin Bersama DPR, Guru Besar FH Universitas Borobudur Prof Faisal Beri 6 Masukkan Penting
- 303 Juta Penumpang KRL Jabodetabek: Beban Manggarai dan Bogor Line
- Pelantikan Kasun Krajan Berlangsung Hikmat, Kades Mayang Dapat Dukungan Warga
