Dispertaru Sleman Ingatkan Kepemilikan Tanah Bukan Berarti Bebas Membangun

SLEMAN, BERNAS.ID- Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk memperkuat penataan ruang guna mengimbangi kebutuhan investasi dan pembangunan dengan perlindungan lahan pertanian dan lingkungan. Upaya ini dilakulan agar pertumbuhan ekonomi berjalan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting mengatakan penataan ruang bukan sekadar mengatur penggunaan lahan, melainkan menjaga keharmonisan antara lingkungan alam, lingkungan buatan, dan aktivitas masyarakat.

Dikatakannya, pemanfaatan ruang harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan."Penataan ruang menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan antarpemanfaatan ruang, termasuk agar investasi dapat dikembangkan secara aman dan berkelanjutan," tutur Dona kepada awak media.

Dona menyebut ada tiga prinsip utama dalam penataan ruang. Pertama, mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan demi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan kemampuan masyarakat. Ketiga, melindungi fungsi ruang sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Investasi dan Perlindungan Lahan Pertanian

Dalam pelaksanaan pembangunan, Sleman menghadapi kebutuhan ruang untuk investasi, industrialisasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, kebutuhan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian produktif.

Perlindungan lahan pertanian diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan, pasokan pangan, produktivitas pertanian, serta keseimbangan ekosistem.

Selain itu, pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana.

Dona menegaskan, pembangunan dan investasi tidak boleh mengabaikan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang.

RTRW dan RDTR Jadi Acuan

Untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Sleman menggunakan sejumlah instrumen perencanaan, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Instrumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan lokasi, peruntukan, jenis kegiatan, dan intensitas pemanfaatan ruang. Integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pelayanan perizinan.

Dalam sistem perizinan tata ruang dikenal Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K-KKPR), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR), serta Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (R-KKPR).

Melalui instrumen tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian lokasi dan arah investasi sekaligus mengurangi ketidakpastian, risiko, serta potensi konflik pemanfaatan lahan.

Materi Dispertaru Sleman juga menekankan bahwa kepemilikan tanah tidak secara otomatis memberikan hak untuk melakukan semua jenis kegiatan di atasnya.

Lokasi dan rencana usaha harus sesuai dengan RTRW maupun RDTR serta memenuhi ketentuan KKPR sebelum membeli tanah, membangun, atau memulai usaha.

Perlindungan Lingkungan Tetap Prioritas

Selain kepastian investasi, pengendalian pemanfaatan ruang juga diarahkan untuk melindungi kawasan lindung, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana.

Pengawasan terhadap pelaksanaan KKPR menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kegiatan pembangunan tidak menyimpang dari ketentuan tata ruang.

Dona menyampaikan, penataan ruang yang efektif diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Sleman tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan sumber daya ruang bagi generasi mendatang.

Berita Terkait:

• KPPN Jember Gelar Bimtek Aplikasi AKSIS, Dukung Pengelolaan Keuangan Dapur SPPG
• Dana Desa (DD) 4 Desa di Jember Terancam tak Bisa Salur, Dispemasdes Dorong Kades Lengkapi Persyaratan Administrasi
• JUMADI: Terobosan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Pangkas Birokrasi Layanan Publik Kebudayaan
• Kawal Honor Guru, Komisi D DPRD Jogja Gelar Pembahasan Ulang Anggaran