BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintahan Demokratis Membangun Negara dengan Keterbukaan Informasi dan Pelibatan Masyarakat

Open government tidak berhenti pada publikasi data, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat pertanggungjawaban pemerintah

Jumat, 20 November 2026 18:43 WIBOleh: Paulus Yesaya Jati
Pemerintahan Demokratis Membangun Negara dengan Keterbukaan Informasi dan Pelibatan Masyarakat
Foto: Bernas.id
Kegiatan OGI Goes to Campus 2026 di Ruang Seminar Timur, FISIPOL UGM, Jumat (20/11)

🗓️ Dipublikasikan pada 20 November 2026.

YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Keterbukaan informasi merupakan fondasi pemerintahan yang demokratis dengan syarat adanya keterlibatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi dapat bermakna apabila masyarakat memperoleh informasi yang memadai, tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk menilai serta mempengaruhi pilihan kebijakan.

Mengusung tema besar “Keterbukaan Informasi untuk Pembangunan yang Demokratis”, acara ini menghadirkan pemerintah, DPR, perguruan tinggi, mahasiswa, ahli, dan masyarakat sipil untuk berdiskusi perihal prinsip keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam proses kebijakan pembangunan. Selain itu, masyarakat sipil memantau pelaksanaan pembangunan dan memastikan distribusi manfaat maupun bebannya berlangsung secara adil.

Tantangan keterbukaan informasi tidak berhenti pada tersedia atau tidaknya regulasi dan kanal publikasi.

Informasi pemerintah dapat tersedia secara formal, tetapi tetap sulit ditemukan, tidak lengkap, terlambat, terlalu teknis, atau tersebar di berbagai lembaga.

Untuk itu, tantangan Indonesia bukan hanya membuka dokumen dan data, tetapi menjadikan informasi sebagai sumber daya publik yang dapat dipakai untuk berpartisipasi, mengoreksi kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Cahyono Tri Wibowo, Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB dalam paparan menyebutkan pelayanan publik bukan berorientasi pada birokrasi, SOP, atau prosedur, tetapi pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

"Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tapi bergerak bersama-sama masyarakat. Pemerintah harus fokus pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui partisipasi masyarakat untuk bekerja bersama dengan Pemerintah," tutur Cahyono dalam kegiatan OGI Goes to Campus 2026 di Ruang Seminar Timur, FISIPOL UGM, Jumat (20/11).

Dikatakannya, relasi pemerintah dan masyarakat menjadi reformasi dari tata kelola Kementerian PAN-RB. Aktualisasinya, dalam strategi arus utama pembangunan, digitalisasi akan menjadi budaya yang dikerjakan sehari-hari, yaitu perlindungan sosial yang efektif dan layanan publik yang berkualitas.

"Kita akan menyusun layanan siklus hidup mulai melahirkan sampai tutup usia.

Nomor identitas menjadi pintu untuk mendapatkan bantuan. Perubahan digital tidak hanya meningkatkan efektifitas layanan, tapi menghadirkan keadilan bagi masyarakat," ujar Cahyono.

Sementara itu, Political Counsellor, British Embassy Jakarta, Sam Perkins mengatakan keterbukaan pemerintah didasarkan pada tiga faktor utama, yaitu responsif, efektif, dan akuntabel. Dikatakannya, memperkuat partisipasi publik yang bermakna, yaitu dengan memberikan informasi yang berintegritas dan kemitraan yang dinamis.

"Sejauh mana keterbukaan pemerintah dapat memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," tutur Sam Perkins.

Lanjut tambahnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya berdasarkan banyaknya produk kebijakan, tapi berpijak pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. "Kepercayaan publik akan lebih penting dalam Pemerintahan yang terbuka," katanya.

Pada prinsipnya, membuka informasi berarti membuka proses kekuasaan agar dapat diperiksa dan dipengaruhi oleh publik. Melalui perspektif open government, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada publikasi data, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis.

Persoalan tersebut semakin penting dalam kebijakan pembangunan yang berdampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keterbatasan informasi dapat membuat masyarakat kesulitan memahami risiko pembangunan, menyampaikan masukan, mengajukan keberatan, atau memperoleh pemulihan.

Ketika ruang partisipasi tidak tersedia atau masukan masyarakat tidak dipertimbangkan, proses pengambilan keputusan berisiko mengabaikan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang terdampak.

Sebaliknya, keterbukaan informasi dan partisipasi yang bermakna dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus memberikan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Environmental Democracy Observatory atau EDO menawarkan kerangka untuk membaca persoalan tersebut melalui tiga pilar, yaitu akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan. EDO tidak hanya menilai keberadaan aturan, tetapi juga pelaksanaannya serta pengalaman masyarakat dalam menggunakan hak-hak tersebut.

Dengan demikian, EDO membantu membaca sejauh mana prinsip keterbukaan dan partisipasi diterapkan dalam kebijakan lingkungan, sekaligus bagaimana keduanya berkontribusi terhadap akuntabilitas pemerintah. Dalam kerangka ini, demokrasi lingkungan menjadi salah satu konteks untuk memahami penerapan prinsip open government secara lebih luas, sedangkan keterbukaan informasi menjadi pintu masuk menuju partisipasi bermakna, kebijakan yang responsif, dan akses terhadap keadilan.

Pada akhirnya, melalui perspektif open government, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada publikasi data, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis.


Berita Terkait:

Baca juga:

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Pemerintahan Demokratis Membangun Negara dengan Keterbukaan Informasi dan Pelibatan Masyarakat ”

P
Paulus Yesaya Jati
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan