Jakarta, Bernas.id-Pasca dilakukannya revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 tahun 2017, daerah-daerah di seluruh Indonesia diharapkan bisa mengikuti dan memberikan izin kehadiran transportasi daring atau taksi online.
Tercatat dengan direvisinya PM Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdapat 9 ketentuan yang dikeluarkan, mulai dari argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota, badan hukum, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRTU dan Peran aplikator.
Kemenhub melalui Plt Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat menilai dengan revisi tersebut maka tiap Kepala Daerah di seluruh Indonesia kembali memberi izin kepada transportasi daring, tanpa terkecuali.
“Jadi tentunya harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek,” tutur Hindro di Jakarta.
Menurut Hindro, situasi itu berkaca pada semakin banyaknya transportasi daring dibutuhkan saat ini oleh masyarakat luas, meskipun pemerintah tetap akan menerapkan regulasi sebagai penyeimbang transportasi konvensional yang telah ada sebelumnya.
“Kita memerlukan (transportasi daring-red), saya sendiri juga memerlukan, tetapi dengan kondisi d lapangan yang ada, Kemenhub perlu menjaga kesetaraan antara yang lama dengan baru,” tuturnya.
Hindro juga menjelaskan bahwa revisi PM tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi kedua pihak, sehingga keberadaan transportasi daring dan konvensional tetap bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
“Tentunya kami memikirkan sisi lain dari keberadaan angkutan yang dianggap tidak nyaman, karena masih banyak orang yang menggantungkan hidup dari sana,” ucapnya.