Pemerintah mewajibkan pengusaha menyisihkan Dana Cadangan Pesangon ke lembaga pemerintah paling lambat 28 Oktober 2027. Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan lembaga pengelola dana tersebut.
Kewajiban ini tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 yang diundangkan 28 Oktober 2026. Pasal 321 memberi tenggat satu tahun bagi pengusaha untuk mulai menyediakan dan memupuk dana cadangan pesangon.
Said Iqbal menilai skema iuran justru meringankan pengusaha karena dapat dicicil sejak awal hubungan kerja sehingga beban tidak menumpuk saat PHK. Apa Itu Dana Cadangan Pesangon dan Siapa yang Terdampak?
DCP adalah dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kewajiban ini diatur dalam Pasal 253 UU 27/2026, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.
Dana bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca (Pasal 254), lalu ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dikelola terpisah dari aset lembaga pengelola (Pasal 255).
Mekanisme pencairannya diatur dalam Pasal 257. Lembaga pemerintah membayar langsung kepada pekerja atas permohonan pengusaha.
Jika dana yang tersedia kurang dari hak pekerja, kekurangannya dibayar tunai oleh pengusaha. Sisa dana dikembalikan sebagai aset perusahaan.
Bila hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, dana dikembalikan ke pengusaha maksimal 14 hari kerja (Pasal 258 ayat 1).
Namun besaran penyediaan, pemupukan, dan pencairan masih menunggu Peraturan Pemerintah. Inilah yang membuat dunia usaha menahan diri untuk menghitung dampak arus kasnya.
Said Iqbal: Skema Iuran Justru Meringankan Pengusaha
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa skema DCP tidak membebani pengusaha.
Menurutnya, iuran dapat dicicil sejak awal hubungan kerja sehingga beban tidak menumpuk saat PHK terjadi.
"Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa?
Kamu cicil," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, 16 November 2026, seperti dikutip CNN Indonesia.
Ia menyebut skema ini sebagai win-win solution. "Jadi, ini justru win-win. Buruhnya tenang bekerja karena dana pesangonnya sudah ada kalau terjadi sesuatu PHK.
Pengusahanya juga tenang tidak dikejar-kejar buruh kalau terjadi rugi atau pailit atau efisiensi," ujarnya.
Said Iqbal juga mengusulkan ceiling wages atau batas upah sebesar tiga kali PTKP dalam menghitung cadangan dana pesangon. Usulan ini untuk mencegah iuran direksi bergaji Rp100 juta membebani perusahaan secara berlebihan.
"Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede," ucapnya.
Ia menegaskan DCP bukan jaminan sosial, melainkan kewajiban yang harus dibayar perusahaan.
Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek. Kemnaker: Tidak Ada Lagi Pekerja Ter-PHK Tanpa Pesangon
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut DCP sebagai pengaturan spektakuler baru dalam UU 27/2026.
Menurutnya, aturan ini memastikan pekerja yang ter-PHK tetap mendapatkan hak dasarnya.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah, seperti dikutip CNN Indonesia.
Pernyataan itu merespons realitas lapangan yang dikritik Said Iqbal: banyak perusahaan saat PHK tidak membayar pesangon, ada yang kabur, pailit, atau beralasan tidak punya uang.
Sejarah aturan pesangon di Indonesia memang sering tidak dipenuhi saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Danantara Membantah, Publik Menanti Kepastian
Isu Danantara sebagai pengelola tunggal DCP sempat ramai di media sosial. BPI Danantara pun mengeluarkan bantahan resmi.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," demikian pernyataan resmi Danantara, seperti dikutip CNN Indonesia.
Said Iqbal sendiri menilai Danantara sebagai pengelola paling realistis, tetapi ia menegaskan belum ada keputusan Presiden.
"Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara," ujarnya.
Kekosongan ini berdampak langsung pada perencanaan keuangan korporasi.
Pengusaha formal menengah dan besar menghadapi kewajiban pencadangan dana di neraca serta penyetoran iuran periodik.
Sektor padat karya dan perusahaan dengan rasio pesangon tinggi paling terpapar. Tanpa PP dan lembaga pengelola, keputusan investasi dan perencanaan arus kas tertunda.
Sanksi Berlapis Menanti Pengusaha yang Lalai
UU 27/2026 mengancam sanksi berlapis bagi pengusaha yang tidak membayar iuran DCP. Sanksi terberat adalah penutupan perusahaan, disertai ancaman pidana 4 tahun.
"Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya kan penutupan perusahaan," kata Said Iqbal.
Ancaman itu menegaskan bahwa DCP bukan sekadar imbauan. Namun penegakan aturan bergantung pada kejelasan regulasi turunan.
Tanpa PP, pengusaha sulit mematuhi aturan secara presisi, dan pengawasan menjadi kabur. Jalan Tengah: PP Segera, Ceiling Wages, dan Sistem Digital
BERNAS merekomendasikan pemerintah segera menerbitkan PP teknis DCP dan menetapkan lembaga pengelola melalui keputusan Presiden.
Tenggat 28 Oktober 2027 tidak boleh menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Penerapan ceiling wages tiga kali PTKP juga perlu dipertimbangkan agar iuran proporsional bagi level manajerial dan direksi.
Selain itu, perlu dibangun sistem digital terintegrasi antara Kemnaker, lembaga pengelola, dan Dukcapil.
Sistem ini untuk pelacakan akun DCP per pekerja PKWTT, transparansi saldo, dan pengajuan pencairan saat PHK.
Dashboard publik kepatuhan iuran dan sanksi berlapis akan membuat penegakan aturan terukur.
Peta jalan investasi dana DCP harus disusun dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan pemisahan aset.
Skema pengembalian sisa dana 14 hari kerja juga perlu dipastikan berjalan.
Sosialisasi masif ke pengusaha dan serikat pekerja sebelum tenggat menjadi kunci agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi kewajiban di atas kertas.
Sebagaimana dibahas dalam Revolusi Digital Palembang: Mengubah Data Menjadi Peluang Emas Ekonomi Warga, pemanfaatan data dan sistem digital yang transparan menjadi fondasi kepercayaan publik.
Hal serupa berlaku untuk DCP: tanpa sistem yang terbuka, kepercayaan pekerja dan pengusaha sulit dibangun.
Kebijakan ini juga sejalan dengan AllianzGI Nilai Fiskal RI Terkendali di Tengah Harga Minyak Tinggi yang menekankan pentingnya tata kelola fiskal dan likuiditas yang terkendali.
DCP memindahkan kewajiban pesangon dari beban tunai saat PHK menjadi iuran periodik yang dicadangkan sejak awal, berpotensi memperbaiki tata kelola likuiditas korporasi.
Sementara itu, Kemenhub Usul WFH Nataru 21-22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027 menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah yang jelas dan terukur membantu dunia usaha merencanakan operasional.
Prinsip yang sama dibutuhkan untuk DCP: kepastian regulasi agar pengusaha dan pekerja bisa menyusun langkah. Yang Harus Dilakukan Pengusaha dan Pekerja Sekarang
Pengusaha formal menengah dan besar perlu mulai memetakan kewajiban DCP dalam neraca, meski besaran iuran belum final.
Perencanaan arus kas jangka panjang harus mempertimbangkan potensi penyetoran periodik.
Pekerja PKWTT perlu memahami haknya dan memastikan perusahaan tempatnya bekerja terdaftar dalam skema DCP begitu lembaga pengelola ditetapkan.
Serikat pekerja dapat mendorong transparansi saldo dan mekanisme pencairan yang cepat.
Dialog konstruktif antara Kemnaker, pengusaha, dan serikat pekerja akan menentukan apakah DCP benar-benar menjadi win-win solution atau justru menambah beban baru di tengah tekanan ekonomi.
Pertanyaannya kini: seberapa cepat pemerintah menetapkan lembaga pengelola dan menerbitkan PP? Tanpa itu, tenggat 28 Oktober 2027 hanya menjadi angka di atas kertas, dan pekerja tetap menanti kepastian hak dasarnya.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor 2027, Pengelola Belum Ditunjuk Prabowo?
UU 27/2026 mewajibkan pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon paling lambat 28 Oktober 2027, tetapi lembaga pengelolanya belum ditetapkan Presiden.
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




