JAKARTA, BERNAS.id – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Prof Laksanto Utomo, menyampaikan pentingnya kearifan lokal atau hukum adat (living law) sebagai penyeimbang etika (ethical counterweight) tata kelola kecerdasan buatan (AI) global.
Prof Laksanto menyampaikan gagasan strategis tersebut dalam 8th IC RMUTK Thailand & ADIHGI Indonesia International Conference bertajuk "Articial Intelligence (AI) Technology, Social Sciences and Operational Operations in The Global Region" yang berlangsung pada 19–20 November 2026 di Pattaya, Thailand.
Dalam konferensi internasional itu, guru besar yang karib disapa Prof Laks ini, menyampaikan materi berjudul "Harmonizing Artificial Intelligence & Living Law: Customary Legal Frameworks as an Ethical Counterweight". Ia menyoroti munculnya dilema digital (the digital dilemma).
Ia menyampaikan, akselerasi teknologi kecerdasan buatan (AI) terbukti mempercepat pelayanan publik dan akses informasi. Namun, ketergantungan pada model AI berorientasi Barat (Western-centric) membawa ancaman homogenisasi budaya.
Bukan hanya itu, ketergantungan tersebut juga mengikis dialek lokal dan pelemahan identitas warisan tutur masyarakat adat.
Kondisi ini berisiko memicu keterasingan digital (digital detachment) generasi muda dari akar budayanya.
"Kecerdasan buatan (AI) bekerja berdasarkan probabilitas statistik kuantitatif dan logika algoritma yang dingin tanpa empati moral," ujarnya.
Karena itu, lanjut Laks, memerlukan kecerdasan adat atau hukum adat (indigenous intelligence) yang berakar pada etika relasional, keharmonisan spiritual, dan kesejahteraan komunal.
"Hukum adat tidak hadir untuk menolak teknologi, melainkan memberikan jangkar kemanusiaan kualitatif yang tidak dimiliki oleh sistem otomatisasi," ujarnya.
Menurut Prof Laksanto, hukum adat merupakan jawaban atas kekosongan etika digital. Kekosongan etika digital (digital ethics void) terjadi di ruang siber, yakni interaksi tanpa batasan moral berbasis konteks lokal.
Hal itu, kata dia, memicu berbagai pelanggaran hukum baru, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), pencemaran nama baik digital, hingga bias algoritma terhadap kelompok rentan.
Sementara itu, tandas Prof Laks, hukum pidana formal kerap mengalami keterbatasan dalam mengimbangi kecepatan ruang digital dan dinamika sosial lokal.
Guna mengatasi persoalan tersebut, hukum adat menawarkan paradigma restoratif (restorative paradigm) yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi korban-pelaku, ketimbang hukuman penal yang bersifat pembalasan.
Melalui musyawarah mufakat dan penegakan tanggung jawab sosial komunal, hukum adat terbukti efektif meredakan gesekan sosial di media siber," jelasnya.
Prof Laks kemudian mengungkap beberapa praktik kelembagaan adat di Indonesia yang bisa menjadi model resolusi konflik, di antaranya di Gorontalo melalui Molelo & Tanggango. Ini merupakan forum musyawarah lisan yang memfasilitasi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan masyarakat.
Selanjutnya di Kepulauan Kei terdapat Larvul Ngabal, yakni prinsip hukum adat sakral dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial di tengah disrupsi modern.
Berikutnya di Serawai, Seluma.
Di sana terdapat Jambar & Tajuak, yakni sanksi adat komunal proporsional yang sukses menyelesaikan kasus pencemaran nama baik di media sosial secara pemulihan nama baik.
Di Aceh, Tuha Peut yakni majelis peradilan adat gampong yang memediasi perselisihan lokal melalui dialog terstruktur," ungkapnya.
Prof Laksanto mendorong pembentukan paradigma hybrid law yang menyintesiskan kecerdasan buatan dengan hukum adat. Beberapa inovasi strategis yang diusulkan meliputi:
1. Pengarsipan Bahasa dan Kode Adat berbasis AI: Memanfaatkan model Natural Language Processing (NLP) untuk mendokumentasikan dan merevitalisasi bahasa daerah serta hukum adat yang terancam punah.
2.
E-Justice Berbasis Adat: Mengintegrasikan mekanisme mediasi adat ke dalam sistem peradilan elektronik (e-court) resmi.
3. Pemetaan Norma Adat Berbasis Data: Menggunakan analisis data untuk memetakan norma living law guna meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas dinamatisnya.
Selain itu, tata kelola AI nasional disarankan berlandaskan pada falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai Gotong Royong guna menjamin kedaulatan digital Indonesia dari ancaman neokolonialisme digital.
Peta Jalan Strategis dan Sinergi Pentaheli
Untuk mewujudkan tata kelola AI yang beretika menuju Indonesia Digital 2045 konferensi ini merekomendasikan tiga pilar utama:
1. Pemberdayaan Tokoh Adat (Elder Empowerment).
Melibatkan pemangku adat dalam dewan pengawas etika AI untuk mengevaluasi dampak teknologi pada komunitas lokal. 2. Kurikulum Etika Digital (Wisdom Curriculum).
Mengintegrasikan nilai etika adat dan tanggung jawab digital ke dalam kurikulum pendidikan ilmu komputer dan hukum.
3.
Sinergi Pentahelix
Membangun kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, masyarakat adat, industri teknologi, dan media.
"Kemajuan teknologi tidak boleh menuntut pengorbanan akar budaya dan hukum yang hidup di tengah masyarakat. AI harus diarahkan untuk memperkuat, bukan mengikis, keadilan dan keharmonisan sosial," pungkasnya. (Fie)
Berita Terkait:


