Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kasus Tony Legi, Ahli UI: Email Bisa Mengikat Perusahaan Meski Tanpa Persetujuan Tertulis

Oleh: Wahyu Praditya•16 November 2026
Kasus Tony Legi, Ahli UI: Email Bisa Mengikat Perusahaan Meski Tanpa Persetujuan Tertulis
Foto: Istimewa
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Ahli Hukum Perdata UI Abdul Salam menjelaskan email dapat mengikat perusahaan sebagai perjanjian melalui acceptance by conduct dalam kasus Tony Legi."
Sidang perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Tony Legi (61) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 12 November 2026

🗓️ Dipublikasikan pada 16 November 2026.

Keterangan Ahli Hukum Perdata UI

Email dapat menjadi dasar perjanjian yang mengikat perusahaan, meski tidak disertai pernyataan persetujuan secara tertulis. Penerimaan kesepakatan juga bisa dibuktikan melalui tindakan perusahaan atau acceptance by conduct. Hal itu disampaikan Ahli Hukum Perdata Universitas Indonesia (UI), Abdul Salam, dalam sidang perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Tony Legi (61) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 12 November 2026.

Kedudukan Email dalam Perjanjian

Keterangan tersebut disampaikan saat penasihat hukum Tony Legi menanyakan kedudukan email yang berisi pemberian fasilitas perjalanan ke luar negeri bagi CEO bersama istrinya sebanyak dua kali dalam setahun. Dalam ilustrasi tersebut, email dikirim pemegang saham pengendali kepada bagian keuangan, direktur utama, dan Tony Legi. Penasihat hukum kemudian meminta penjelasan apakah email itu dapat menjadi dasar perjanjian yang mengikat perusahaan.

Abdul Salam menjelaskan, perjanjian tidak harus dibuat dalam dokumen tertulis. Selama memenuhi syarat kesepakatan dan tidak diwajibkan dalam bentuk tertentu oleh undang-undang, perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum. Menurut dia, email dan komunikasi elektronik lainnya juga dapat menjadi sarana terbentuknya perjanjian.

"Yang penting adalah bahwa asas yang paling utama untuk menentukan waktu perjanjian itu lahir dan mengikat tanpa kita sebutkan medianya adalah asas konsensualitas," ujar Abdul Salam.

Penerimaan melalui Tindakan

Ia menegaskan, persetujuan tidak harus disampaikan melalui kalimat eksplisit seperti 'saya setuju'. Penerimaan juga dapat terlihat dari tindakan para pihak setelah kesepakatan disampaikan. "Yang disebut dengan penerimaan atau acceptance itu tidak selalu acceptance itu dengan konstruksi dibuat 'saya setuju' atau tidak, tetapi acceptance itu ditunjukkan dengan by conduct juga seperti itu," katanya.

Abdul Salam menambahkan, jika permintaan ditujukan kepada perusahaan dan kemudian diterima melalui tindakan hukum, perusahaan dapat terikat pada kesepakatan tersebut. "Kalau permintaan itu ditujukan kepada perusahaan dan perusahaan mengamini dengan melakukan tindakan hukum acceptance pada permintaan itu, maka dengan demikian perusahaan tunduk pada perjanjian yang disepakati itu antara perusahaan itu dengan si karyawan tadi," jelasnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan sikap diam direktur setelah menerima email. Menurut dia, tidak adanya tindakan terhadap komunikasi tersebut dapat menjadi salah satu aspek untuk menilai penerimaan perusahaan. "Berdasarkan wewenang UUPT dalam penatausahaan dalam perusahaan, tidak melakukan tindakan apapun gitu ya, maka bisa dikatakan itu sebagai bentuk akseptasi," ujarnya.

Namun, Abdul Salam menegaskan bahwa keberlakuan kesepakatan terhadap peristiwa sebelum email dikirim harus dilihat dari maksud para pihak. Ketika ditanya apakah email yang dikirim pada 2023 dapat mengatur fasilitas perjalanan yang sudah diberikan pada 2022, ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dipastikan tanpa melihat isi dan tujuan kesepakatannya. "Jadi dia ini mesti dilihat pada maksud dari pembuatan perjanjian itu," katanya.

Keterangan Ahli Hukum Pidana UMJ

Sementara itu, dalam sidang sebelumnya, Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menjelaskan penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Menurut Chairul Huda, kartu kredit merupakan fasilitas kredit yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Karena itu, penggunaannya harus dibedakan dari penguasaan dan pengalihan barang milik perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana penggelapan.

"Saya kira kartu kredit merupakan fasilitas, bukan barang yang dimaksud dalam unsur penggelapan," kata Chairul Huda dalam sidang di PN Jakarta Utara, Kamis, 5 November 2026.

Ia menjelaskan, apabila penggunaan fasilitas perusahaan menimbulkan kewajiban pengembalian oleh karyawan, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah utang-piutang. "Namun, kewajiban untuk mengembalikan itu namanya utang. Jadi, kalau dia tidak membayar, persoalannya adalah persoalan perdata," ujarnya.

Meski demikian, Chairul Huda menyebut penggunaan fasilitas perusahaan tetap dapat berujung pidana jika ditemukan perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan melalui kebohongan atau rekayasa dokumen klaim fiktif.

Aspek yang Dibahas dalam Perkara

Keterangan kedua ahli tersebut membahas aspek berbeda dalam perkara Tony Legi. Abdul Salam menguraikan kekuatan hukum kesepakatan melalui email, sedangkan Chairul Huda menjelaskan batas antara persoalan perdata dan tindak pidana dalam penggunaan fasilitas perusahaan. Penilaian akhir atas perkara tersebut tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan.

Latar Belakang Perkara

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Tony Legi diduga merugikan PT Pacific Lubritama Indonesia (PLI) sebesar Rp981.374.773,54. Dugaan perbuatan itu berlangsung pada Oktober 2022 hingga Februari 2024, ketika Tony masih menjabat sebagai CEO perusahaan industri minyak pelumas tersebut. PT PLI merupakan bagian dari Repsol Grup, perusahaan energi multinasional asal Spanyol yang telah bermitra sejak 2019.

📊 Survei Kilat BERNAS

Bidang karir impian Anda?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Kasus Tony Legi, Ahli UI: Email Bisa Mengikat Perusahaan Meski Tanpa Persetujuan Tertulis?

Ahli Hukum Perdata UI Abdul Salam menjelaskan email dapat mengikat perusahaan sebagai perjanjian melalui acceptance by conduct dalam kasus Tony Legi.

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Tag:#hukum#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Kasus Tony Legi, Ahli UI: Email Bisa Mengikat Perusahaan Meski Tanpa Persetujuan Tertulis”

W
Wahyu Praditya
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.