YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Universitas Gadjah Mada (UGM) mencermati perkembangan proses hukum yang melibatkan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UGM berinisial T oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), terkait dengan pengembangan penanganan kasus aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di Bundaran UGM.
UGM senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hukum serta asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Terkait substansi perkara, proses penyidikan dan perkembangan penanganan kasus, UGM menghormati kewenangan kepolisian untuk memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Juru bicara UGM, Made Andi Arsana mengatakan sejak pascaperistiwa 10 November 2026, UGM telah membentuk tim pendampingan yang melibatkan Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Lingkungan (K5L), unsur hukum Universitas, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM. "Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikan langkah-langkah Universitas dalam menyikapi perkembangan kasus dan memastikan perlindungan hak-hak mahasiswa," tuturnya.
Selain pendampingan hukum, Made Andi menyebut UGM terus melakukan koordinasi, diplomasi, advokasi, dan berbagai upaya hukum melalui pihak-pihak terkait. "Universitas juga bersikap kooperatif dalam proses hukum yang berjalan, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan mahasiswa," katanya.
UGM berharap seluruh proses dapat berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Universitas mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menghormati proses yang sedang berjalan dan mengawal penanganan perkara ini secara proporsional.
Berita Terkait:
