Polri Pastikan TK Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Polri memastikan sosok TK dalam kasus penyadapan ilegal adalah perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigjen.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan TK bukan mantan Kapolri dengan inisial sama. Ia sedang diperiksa Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait pelanggaran profesi.

Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak. Dari Densus 88 ke Ruang Pemeriksaan Propam

Berdasarkan informasi yang dihimpun, TK adalah Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo.

Ia tercatat sebagai mantan Kasatgaswil Jawa Tengah Densus 88 Antiteror Polri, mantan Direktur Penindakan Densus 88, dan mantan Direktur Intelijen Densus 88.

Dalam paparannya, Kapolri menyebut TK berperan melakukan surveillance atau pengawasan dalam rangkaian penyadapan ilegal.

Perintah surveillance itu diduga berasal dari Irjen Ahrie Sonta (AS) yang meneruskan instruksi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) kepada operator.

Irjen Johnny menegaskan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri.

Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak. Empat Tersangka dan Rantai Komando yang Bocor

Sebelum sosok TK mencuat, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini: Jenderal LSP (mantan Kapolri), AS (Irjen Ahrie Sonta), EH, dan SU.

Modus yang diungkap mencakup penyadapan tanpa permohonan penyidik, penghapusan data rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.

AS diketahui menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Dalam periode itulah ia diduga menerima perintah dari LSP, meneruskannya kepada operator, lalu melaporkan hasil penyadapan kembali kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan surveillance.

Rantai komando yang seharusnya dijaga justru menjadi jalur penyalahgunaan kewenangan. Inilah inti persoalan yang membuat kasus ini berbeda dari pelanggaran prosedur biasa. Mengapa Kasus Ini Menggerus Kepercayaan Publik

Akar masalahnya bukan sekadar satu perwira yang melanggar. Ada tiga lapis persoalan yang saling menopang. Pertama, penyadapan dilakukan tanpa dasar permohonan penyidik yang sah.

Kedua, ada upaya menghapus barang bukti berupa rekaman suara dan log. Ketiga, kontrol internal tidak mampu mendeteksi praktik ini sejak awal.

Ketika kewenangan luar biasa seperti penyadapan bisa dipakai tanpa pagar prosedur, risiko yang muncul bukan hanya pada Presiden.

Mahasiswa yang turut menjadi sasaran menunjukkan bahwa dampaknya menyentuh ruang sipil.

Masyarakat berisiko mengalami kriminalisasi dan pelanggaran privasi jika kewenangan ini jatuh ke tangan yang salah.

Sejumlah kalangan menuntut agar pengusutan tidak berhenti pada pelaksana lapangan.

Desakan mengarah pada transparansi penuh proses pemeriksaan di Biro Wabprof Propam dan pengungkapan aktor intelektual di balik perintah.

Dampak pada Iklim Investasi dan Perlindungan Data

Dari kacamata pasar, skandal ini berpotensi menekan indeks kepercayaan investor terhadap kepastian hukum dan stabilitas keamanan nasional.

Ketidakpastian penegakan hukum dapat memengaruhi iklim investasi, khususnya sektor yang sensitif terhadap risiko regulasi dan perlindungan data pribadi.

Perusahaan penyedia layanan komunikasi dan data berpotensi menghadapi tekanan regulasi yang lebih ketat.

Kepercayaan mitra investasi asing terhadap supremasi hukum Indonesia juga dapat terganggu, yang berdampak pada arus modal masuk.

Kasus ini sekaligus menyoroti urgensi reformasi tata kelola kewenangan penyadapan agar selaras dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Tanpa pembenahan, preseden buruk ini bisa menjadi rujukan yang salah bagi praktik serupa di masa depan. Lima Langkah yang Bisa Ditempuh

Pertama, pembentukan tim audit independen yang melibatkan Kompolnas, BSSN, dan pakar hukum pidana untuk mengaudit seluruh prosedur penyadapan di lingkungan Polri.

Setiap penyadapan harus dipastikan memiliki dasar permohonan penyidik yang sah.

Kedua, digitalisasi dan audit trail wajib pada setiap permintaan penyadapan melalui sistem terpusat yang tidak dapat dihapus atau dimanipulasi.

Langkah ini menyasar langsung modus penghapusan rekaman suara dan log yang muncul dalam perkara ini.

Ketiga, penerapan prinsip four-eyes dan pemisahan fungsi antara pemohon, pemberi izin, dan operator penyadapan. Keempat, transparansi proses pemeriksaan Propam melalui publikasi berkala status penanganan kasus.

Kelima, penguatan kerangka hukum penyadapan yang selaras dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk sanksi tegas bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.

Yang Harus Diawasi Publik ke Depan

Publik perlu mengawal dua hal. Pertama, apakah pemeriksaan di Biro Wabprof Propam benar-benar mengungkap peran masing-masing pihak secara utuh, bukan hanya berhenti pada pelaksana.

Kedua, apakah ada langkah struktural yang mencegah pengulangan, bukan sekadar sanksi individual.

Reformasi kewenangan penyadapan bukan pekerjaan satu hari. Namun kecepatan dan keterbukaan Polri dalam mengusut kasus ini akan menjadi ukuran apakah institusi ini mampu mengoreksi dirinya sendiri.

[STRATEGI SOLUSI]

Persoalan tata kelola data dan kewenangan yang bocor seperti ini menuntut kapasitas organisasi untuk membangun sistem kontrol yang rapi, bukan sekadar menambah aturan di atas kertas.

Bagi Anda yang mengelola data sensitif di organisasi, langkah paling awal adalah memetakan proses yang berjalan dan menemukan titik lemahnya.

Konsultasi Business Plan dari BERNAS dapat membantu diagnosa peluang dan rekomendasi sistem yang terukur.

Untuk kebutuhan penguatan kapasitas tim, program Training NLP + Vibecoding + AI membekali peserta membangun sistem otomasi dan produk digital dengan studi kasus nyata.

Sementara Adolo memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Ingin mendesain ulang kapasitas organisasi Anda untuk standar yang lebih tinggi? Bergabunglah dengan UNMAHA - unmaha.ac.id/pmb.