BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

HTI Rapatkan Barisan ke DPR RI, Ini Tujuannya

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa (Ormas)....

Kamis, 13 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 12 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa (Ormas). Perppu yang diteken pada 10 Juli 2017 itu tetap harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut-sebut bakal dibubarkan pemerintah merasa terancam dengan Perppu 2/2017 itu. HTI Pun merapatkan barisan ke DPR dan meminta agar menolak Perppu 2/2017.

“Kita sejauh ini sudah ada komunikasi dengan beberapa anggota DPR, meminta tanggapannya tentang Perppu itu,” ungkap juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, di Kantor DPP HTI, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/17).

Ismail mengungkapkan sudah ada anggota DPR yang secara terang-terangan menolak Perppu 2/2017.

Mereka juga menolak pembubaran HTI sebelum dikeluarkan Perppu pengganti UU No 17 Tahun 2013. Ismail membeberkan salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang dengan tegas menolak Perppu 2/2017 itu.

HTI, lanjut Ismail, akan mengintensifkan komunikasi dengan partai politik di DPR. Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan sekaligus mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Harapannya, DPR akan menolak Perppu pembubaran ormas. Perppu Ormas menjadi ancaman dan berbahaya bagi HTI dan untuk ormas lainnya.

?Bahwa Perppu ini sesungguhnya sangat berbahaya bukan hanya dalam konteks seperti ini tetapi juga dalam konteks berserikat dan berpendapat,” terangnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan