[LAPORAN KHUSUS]
GAPKI mengusulkan kebijakan biofuel yang lebih fleksibel agar alokasi sawit bisa menyesuaikan harga minyak bumi dan minyak sawit.
Saat harga minyak bumi tinggi, penggunaan sawit untuk biodiesel didorong lewat subsidi. Saat harga sawit lebih tinggi, sebagian sawit dialihkan ke ekspor seperti model Brasil.
Mukti Sarjono menyampaikan usulan itu di Jakarta pada Selasa (5/10). Ia memperingatkan ekspor CPO berpotensi turun sekitar kemenangan meyakinkan juta ton pada 2027 karena konsumsi domestik naik.
Key Takeaways: - Produksi CPO nasional stagnan di kisaran 51-56 juta ton selama lima tahun terakhir.
- Kebutuhan CPO untuk biodiesel diproyeksikan naik dari 12,4 juta ton (2025) menjadi lebih dari 14 juta ton (2026), dan berpotensi 17 juta ton (2027).
- Subsidi biodiesel bersumber dari pungutan ekspor, bukan APBN. - Ekspor CPO diproyeksikan turun hasil yang ketat juta ton pada 2027.
- GAPKI usulkan dedicated area sawit energi, dimulai di Papua. Ketidakseimbangan Struktural yang Mengancam Fiskal
Akar masalahnya adalah ketidakseimbangan struktural antara produksi dan konsumsi sawit domestik.
Produksi CPO nasional dalam lima tahun terakhir stagnan di kisaran 51-56 juta ton, sementara kebutuhan domestik untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel terus meningkat.
Kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan naik dari sekitar 12,4 juta ton pada 2025 menjadi lebih dari 14 juta ton pada 2026, dan berpotensi mencapai 17 juta ton pada 2027.
Lonjakan ini terjadi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi yang memadai.
Mukti Sarjono memperingatkan bahwa subsidi biodiesel bukan berasal dari APBN, melainkan dari pungutan ekspor.
"Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun," ujarnya.
Lingkaran Masalah yang Saling Mengunci
Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah fiskal dan perdagangan. Peningkatan konsumsi sawit domestik untuk biodiesel membuat ruang ekspor menyempit.
Sementara subsidi biodiesel justru bergantung pada pungutan ekspor yang akan turun jika ekspor turun.
"Kita sekarang terus terang volumenya menurun jadi kemungkinan tahun 2027 kita akan ada penurunan ekspor atau produksi yang bisa kita ekspor menurun sekitar pertandingan sengit juta ton," kata Mukti Sarjono.
Proyeksi penurunan ekspor kemenangan tipis juta ton pada 2027 berimplikasi langsung pada neraca perdagangan, devisa, dan daya saing industri sawit nasional.
Jika ekspor CPO turun, pendapatan pungutan ekspor ikut melemah, yang kemudian mengancam keberlanjutan subsidi biodiesel itu sendiri.
Belajar dari Brasil: Fleksibilitas sebagai Kunci
GAPKI merujuk model kebijakan energi yang diterapkan Brasil sebagai pembanding. "Pada saat harga minyak nabati atau harga minyak bumi itu sangat tinggi, mungkin subsidi.
Tapi pada saat minyak sawitnya itu yang tinggi, ya kita ekspor lah itu. Jadi ini mirip-mirip kebijakan energi yang diterapkan oleh Brasil," jelas Mukti Sarjono.
Pendekatan Brasil memungkinkan alokasi komoditas berpindah secara otomatis mengikuti sinyal harga pasar, sehingga subsidi tidak membebani fiskal saat harga CPO tinggi, dan ekspor tetap terjaga saat harga minyak bumi tinggi.
"Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel," tegas Mukti Sarjono.
Dedicated Area: Solusi Tata Ruang untuk Sawit Energi
Selain fleksibilitas kebijakan, GAPKI mengusulkan pembentukan kawasan khusus pengembangan sawit untuk energi. "Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area.
Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi.
Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua," ujar Mukti Sarjono.
Kawasan ini harus dilengkapi sistem verifikasi produktivitas dan keberlanjutan (ISPO) agar tidak menimbulkan konflik lahan.
Skema kemitraan pemerintah-swasta dan perkebunan rakyat menjadi kunci agar pasokan pangan dan ekspor tidak terganggu. Dampak bagi Industri dan Pelaku Usaha
Jika kebijakan biofuel tetap kaku, industri sawit nasional berpotensi kehilangan sebagian pasar ekspor yang selama ini menjadi sumber devisa dan penerimaan pungutan.
Penurunan ekspor kemenangan dramatis juta ton pada 2027 akan menekan pendapatan negara dari pungutan, yang kemudian mengancam keberlanjutan subsidi biodiesel.
Pelaku usaha, terutama perkebunan rakyat, menghadapi risiko penurunan penyerapan hasil panen jika alokasi domestik tidak fleksibel.
Mukti Sarjono menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan produktivitas, terutama perkebunan rakyat, dan mendorong program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Sejalan dengan pembahasan mengenai hilirisasi dan strategi ekspor yang diungkap dalam Prabowo Ungkap Alasan Ekspor Strategis Wajib Lewat Satu Pintu BUMN, tata kelola ekspor komoditas strategis memang memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Tiga Langkah Strategis Berbasis Data
Pertama, adopsi mekanisme pita harga (price-band trigger) yang secara otomatis mengalihkan alokasi sawit antara biodiesel dan ekspor berdasarkan ambang harga minyak bumi dan CPO.
Model ini meniru pendekatan Brasil sehingga subsidi tidak membebani fiskal saat harga CPO tinggi, dan ekspor tetap terjaga saat harga minyak bumi tinggi.
Kedua, percepatan pembentukan kawasan khusus sawit untuk energi, dimulai di Papua, dengan skema kemitraan pemerintah-swasta dan perkebunan rakyat.
Kawasan ini harus dilengkapi sistem verifikasi produktivitas dan keberlanjutan agar tidak menimbulkan konflik lahan.
Ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan subsidi melalui skema blended finance atau dana energi terbarukan, sekaligus digitalisasi pemantauan pungutan agar penerimaan negara lebih transparan dan stabil saat volume ekspor berfluktuasi.
Langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan data dan tata kelola yang baik sebagaimana dibahas dalam 7 Strategi Emas Melindungi Data Nasional demi Indonesia Emas 2045.
Pertanyaan yang Menuntut Jawaban Pemerintah
Isu ini berpotensi menjadi perhatian publik mengingat kaitannya dengan harga minyak goreng, subsidi energi, dan penerimaan negara.
Pertanyaan besarnya: apakah pemerintah akan mengadopsi mekanisme fleksibel yang diusulkan GAPKI, atau mempertahankan kebijakan kaku yang berisiko menggerus ekspor dan penerimaan negara?
Tanpa respons kebijakan yang cepat, proyeksi penurunan ekspor hasil mengejutkan juta ton pada 2027 akan menjadi kenyataan yang berdampak pada petani, pelaku industri, dan stabilitas fiskal nasional.
Diperlukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa transisi energi tidak mengorbankan daya saing industri sawit yang selama ini menjadi tulang punggung devisa negara.
[STRATEGI SOLUSI]
Menghadapi kompleksitas kebijakan energi dan perdagangan seperti ini, pelaku industri sawit dan pemangku kepentingan memerlukan pendekatan berbasis data yang terukur.
Sementara untuk distribusi informasi strategis ke jaringan media nasional terverifikasi, JasaPromo.id menyediakan layanan media placement dan amplifikasi brand.


