BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ketua DPR RI Jamin Tak Penjarakan Pengkritik DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjamin tak akan mempenjarakan masyarakat, termasuk insan pers yang mengkritik kinerja DP...

Kamis, 15 Februari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 14 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjamin tak akan mempenjarakan masyarakat, termasuk insan pers yang mengkritik kinerja DPR. Hal ini menanggapi tudingan yang dilontarkan atas anti kritiknya DPR terkait penngesahan UU MD3.

Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan dirinya memandang kritikan merupakan wadah untuk mengetahui kekurangan parlemen yang harus diperbaiki. Karenanya ia menegaskan pihak yang menganggap DPR anti kritik adalah salah.

Sahroni mengungkapkan kritik layaknya vitamin sehingga mengetahui kekurangan DPR yang harus dibenahi.

?Tidak benar kalau ada yang menilai DPR anti kritik. Saya tegaskan sekali lagi, DPR butuh kritik. Saya pertaruhkan jabatan saya Kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu di jebloskan ke penjara,? kata Bamsoet di Komplek DPR, Kamis (15/2/2018).

Meski demikian mantan Ketua Komisi III ini mengingatkan adanya perbedaan antara kritik, melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan ataupun memfitnah.

Ia mengingatkan penghinaan, penistaan, pelecehan dan fitnah adalah delik aduan yang bisa dilaporkan oleh siapapun, tak hanya oleh anggota DPR.

?Sebagai mantan ketua komisi III dan wartawan yg bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis, mana kritik, mana penghinaan dan fitnah. Tidak perlu menjadi anggota DPR dulu untuk mempidana orang yang melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan atau fitnah terhadap diri kita,? tegas Bamsoet.

?Kalau memenuhi unsur (delik), kita bisa langsung lapor ke penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHP/KUHAP. Jadi, menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dari UU MD3 yang baru saja di ketok palu di Paripurna kemarin yang sebenarnya secara substantif tidak berbeda dengan UU MD3 sebelumnya,? imbuhnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan