BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Desmond: Arief Hidayat Harus Mundur, Merusak Marwah

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mendapat desakan untuk segera mundur dari jabatannya. Arief sudah dua kali mendapat sanksi dari Dewan Etik.Wakil Ke...

Sabtu, 10 Februari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mendapat desakan untuk segera mundur dari jabatannya."

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mendapat desakan untuk segera mundur dari jabatannya. Arief sudah dua kali mendapat sanksi dari Dewan Etik.Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa pun mempertanyakan sikap Arief yang sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua MK.

“Ya kalau dilihat dari etika saya pikir sesuatu hal ini kan agak susah ya, orang ini memang haus kekuasaan atau jaga etika? Dia mendulukan kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat?” ujar Desmond, Jumat (9/2/18).

Desakan agar Arief Hidayat segera mundur  juga disuarakan 54 Guru Besar dari sejumlah universitas di Indonesia.

Desmond menilai, semakin banyak dorongan mundur tersebut karena Arif dinilai merusak marwah sebuah institusi negara.

“Kenapa kelompok masyarakat sipil dan beberapa perguruan tinggi mendesak dia mundur? Karena dianggap ini merusak marwah gitu lho. Ini merusak etika,” kata Desmond.

Ia menegaskan bahwa Arief harus mundur sebagai Ketua MK sudah dua kali melanggar etik.

Arief seharusnya mundur setelah banyak pernyataan yang menyebut bahwa guru besar Fakultas Hukum Undip itu dua kali melangggar etik.

?Kalau diputus dua kali kayak gitu sebelum diputus oleh dewan etik MK sebenernya lebih baik dia mundur tidak seperti sekarang,” ucapnya.

Desmond menilai Arief layak dimundurkan. Kalau perlu Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk tidak lagi memperpanjang surat keputusan untuk Arief.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan