BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Uji Materi Perppu Ormas, Ini Jawaban Singkat Ketua MK

SOLO HarianBernas com Ketua Mahkamah Konstitusi MK Arief Hidayat memilih tidak mengomentari proses uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang...

Selasa, 8 Agustus 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 7 Agustus 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

SOLO, HarianBernas.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memilih tidak mengomentari proses uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang organisasi massa (ormas).

“Tidak boleh jawab saya. Tidak boleh itu,” ungkap Arief di sela-sela pertemuan Sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi se-Asia di Solo, Senin (7/8/17).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai proses Perppu Ormas, Arief akhirnya bersedia buka suara.

“Ini masih dalam proses. Kemarin sudah ada sidang pendahuluan dan sidang perbaikan pendahuluan.

Begitu selesai di sini (kegiatan di Solo), kami akan rapat menindaklanjuti perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sidang uji materi terhadap Perppu Ormas yang diajukan oleh sejumlah pihak. Sidang dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (7/8/17).

Saat persidangan, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan perihal permohonan pengujian formil dan materiil. Pada gugatan formil, Yusril mempertanyakan prosedur pembentukan Perrpu Ormas.

Menurutnya, tidak ada kegentingan yang menerangkan perihal pembentukan Perppu Ormas.

“Dasar pembentukan perppu (harus) sesuai asas kegentingan yang memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 22 Ayat 1 (UUD 1945),” ujar Yusril.

Sementara objek materiil, secara spesifik Yusril mempersoalkan dihapuskannya badan peradilan sebagai pihak yang berwenang menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila atau tidak.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan