BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Fahri Hamzah Usul Kementerian Baru Urus Perbatasan, Ini Komentar Wapres JK

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar Pemerintah membentuk kementerian baru yang khusus menangani pembangunan di wilayah perbatasan....

Rabu, 12 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar Pemerintah membentuk kementerian baru yang khusus menangani pembangunan di wilayah perbatasan.

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi Pembangunan Perbatasan di Hotel Aryaduta, Rabu (12/7/17). Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Fahri yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan mengungkapkan tugas mengurus perbatasan yang saat ini dipegang oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terlalu kompleks.

“Saya diangkat jadi Ketua Tim Pengawas Perbatasan.

Ada masalah utama yakni struktural, dan masalah kedua fungsional.

Kita di dewan menganggap bahwa kerja di BNPP sangat luas, mengkoordinasi 18 kementerian dan 13 provinsi, dan ratusan daerah yang berbatasan langsung,” terang Fahri.

Menurutnya, jumlah lembaga yang harus dikoordinasikan banyak maka ia mengusulkan ada penyempurnaan dari mekanisme kelembagaan. ?Dengan memperkuat BNPP lebih independen, dan penanganan masalah lebih intensif agar BNPP ini jadi kementerian,” imbuh Fahri.

BNPP saat ini masih berada di bawah Menteri Dalam Negeri. BNPP tersebut dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Ia mengungkapkan pembentukan kementerian yang khusus mengurusi perbatasan dinilai sudah sangat mendesak.

Fahri menilai di wilayah perbatasan menjadi tempat untuk aktivitas kriminal dan politik negara lain. Sehingga perlu kementerian yang dipimpin sekelas anggota kabinet untuk bertanggung jawab dalam hal keamanan ini,” ujar Fahri.

Baca Juga Wapres JK Minta Perhatikan Kesejahteraan Perbatasan

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi usulan Fahri Hamzah. Menurut JK, pembentukan kementerian baru tidak bisa dilakukan begitus saja meski mendesak.

“Kementerian kita sudah 35.

UU mengatakan tidak boleh lebih 35. Jangan lupa itu,” katanya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan