BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Seberapa Urgensi Revisi UU Terorisme?

JAKARTA HarianBernas com Ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur membuat Presiden Joko Widodo murka Ia mendesak DPR RI segera menggodok dan...

Sabtu, 27 Mei 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, membuat Presiden Joko Widodo murka. Ia mendesak DPR RI segera menggodok dan mensahkan Revisi Undang-undang Terorisme.

Lalu Seberapa Pentingkah Revisi UU Terorisme Tersebut?

Presiden Jokowi mengatakan RUU ini sangat dibutuhkan sebagai dasar pencegahan dan penindakan terhadap aksi teror di Indonesia. 

Bahkan, Polri sebagai institusi keamanan negara, berharap RUU tersebut tidak berlama-lama dibahas oleh DPR.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, saat ini belum dapat membantu aparat penegak hukum untuk memberantas teroris di Indonesia.

Karena itu, kata Tito, perlu ada revisi UU Nomor 15 tersebut.

“Dalam UU kita menghendaki satu masalah pencegahan harus masuk. Supaya ada kegiatan yang sistematis dan komprehensif untuk mencegah,” ujar Tito.

Tito menambahkan, UU Terorisme juga harus memuat soal rehabilitasi kepada terduga teroris.

Nama terduga teroris dapat dibersihkan jika nantinya tidak terbukti bersalah.

“Rehabilitasi juga harus dimasukkan (dalam UU Teroris), sehingga ada upaya sistematis untuk melakukan rehab pasca penindakan hukum,” kata dia.

Dengan UU yang lengkap, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) ini berharap, aparat kepolisian dapat menangkap teroris berdasarkan perbuatan awal.

Sebab, saat ini Polisi hanya dapat menindak teroris jika ada perbuatan yang nyata.

Kejadian bom bunuh diri di Kampung Melayu, lanjut Tito menjadi bukti nyata bahwa UU Terorisme harus segera diselesaikan. Sebab, pihak kepolisian baru dapat mengusut pelaku ketika sudah terjadi bom.

“Kita tahu yang terjadi pada Rabu malam (bom kampung melayu), adalah amaliyah. Dalam konteks bahasa kepolisian, itu adalah terorisme, bagi mereka itu adalah jihad,” tandas Tito.

Dia menuturkan, sebelum beraksi para teroris dilatih untuk melakukan “jihad”.

Sebab, para teroris tidak mungkin bertempur tanpa ada pelatihan. “Pelatihan ini juga harus dikriminalisasi,” ucap Tito.

Sampai saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroridme masih terus dilakukan DPR. Sejumlah pihak pun mendesak agar pelibatan TNI dalam memerangi terorisme? dimasukan ke dalam UU Terorisme yang baru nanti.

Wiranto Soal Melibatkan TNI

Mengenai penanggulangan terorisme Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto setuju dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. “Pelibatan TNI itu perlu. Sangat perlu,” ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, jaringan terorisme saat ini sudah sangat luas.

Bahkan mereka 'melebur' ke dalam masyarakat agar tidak mudah dideteksi. Karenanya, penangangan terhadap terorisme dilakukan juga dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali TNI.

“Pada saat teroris melebur di masyarakat, maka kita libatkan juga masyarakat. Termasuk TNI,” kata dia.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, semua pihak tak perlu khawatir dengan kehadiran TNI dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia.

Dia menjamin, TNI tetap berada di koridornya dalam menjalankan tugas membantu kepolisian memerangi kegiatan-kegiatan terorisme.

“Tidak usah dikhawatirkan. Tatkala kita melibatkan TNI, pasti ada rambu-rambunya. Saya jamin, dengan adanya revisi UU Terorisme itu tidak mungkin dimanfaatkan TNI untuk over aksi,” ucap Wiranto.

Belum lagi, lanjut Wiranto, rasio jumlah polisi terhadap masyarakat juga masih belum sebanding.

Dengan kekuatan sekitar 450 ribu personel, kepolisian harus menjalankan tugas terhadap masyarakat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta jiwa?.

Karenanya, berkenaan dengan pemberantasan terorisme yang kian melebur dengan masyarakat, maka TNI perlu dilibatkan untuk membantu kepolisian.

“Kita butuh kekuatan personel. Apalagi rasio polisi kita dengan masyarakat itu masih sangat kecil.? Oleh karena itu pelibatan TNI sangat perlu untuk membantu kepolisian dalam memberantas terorisme,” ucap Wiranto.

Wiranto menjamin Undang-Undang Antiterorisme tidak akan disalahgunakan.

Revisi yang tengah digodok DPR saat ini, menurut Wiranto, semata untuk penindakan keras dan tegas bagi para teroris.

“UU ini bukan untuk (menindak) masyarakat sipil, ini betul ditujukan pada aksi terorisme dan jaringannya. Kami akan menjamin itu, karena tanpa UU keras, maka pemberantasan terorisme sungguh hal sulit,” ujar Wiranto.

Wiranto pun meminta kepada semua pihak agar tak mencurigai pemerintah akan menyalahgunakan undang-undang ini.

“Bahwa langkah keras dan tegas itu tidak akan digunakan untuk hak lain, misalnya kepentingan politik, kepentingan pribadi. Karena kalau UU tidak keras dan tegas, bagaimana bisa melawan terorisme yang menggunakan segala cara?” kata dia.

Kendati demikian, Wiranto menyadari UU ini dilematis, karena cara keras dan tegas sangat rentan bertabrakan dengan hak asasi manusia tiap individu.

“Tetapi yang jelas bahwa ada satu dilematis, dilema antara langkah keras dan tegas berupa masalah dengan HAM, ini selalu bertabrakan.

Di sini letaknya bagaimana kita bisa membangun satu kebijakan dan satu pemahaman secara bersama,” ucap Wiranto.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, mengatakan akan segera menemui ketua panitia khusus untuk membahas Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Pertemuan ini rencananya akan membahas progres pembahasan RUU ini. 

“Saya ingin tahu sejauh mana laju pansus itu. Secara informal saya mau lihat datanya dulu,” kata Fadli.

Meski begitu, Fadli mengatakan dia merasa optimistis RUUA ini dapat segera rampung.

Ia mengatakan pembahasan RUU ini wajar berjalan dengan berbagai pro dan kontra. Apalagi isunya sangat sensitif, yakni terorisme. 

Meski begitu, Fadli mengatakan dia merasa optimistis RUUA ini dapat segera rampung. Ia mengatakan pembahasan RUU ini wajar berjalan dengan berbagai pro dan kontra.

Apalagi isunya sangat sensitif, yakni terorisme. 

Iapun tak menjamin apabila telah disahkan aksi teror akan hilang. 

Meski UU tersebut dibutuhkan agar cepat selesai, namun Fadli meminta agar publik tak lantas beranggapan bahwa jika revisi rampung maka persoalan terorisme juga akan selesai.

“Jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya undang-undang ini kemudian tidak ada (lagi) terorisme,” kata Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu.

Sementara itu, Anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani menuturkan, sehari sebelum kejadian bom bunuh diri di Kampung Melayu, panitia khusus (Pansus) telah menyepakati untuk melakukan pembahasan lebih intensif untuk menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum dibahas pada masa-masa sidang sebelumnya.

Pekan depan Pansus akan kembali memulai pembahasan. Adapun pada masa sidang lalu, telah dibahas separuh dari total DIM yang ada.

“Total DIM di RUU ini ada 112, namun sebagian bukan merupakan DIM yang substansial dan alot untuk dibahas,” tutur Arsul.

Beberapa pasal yang menyangkut pidana material terkait persiapan yang mengarah pada aktivitas atau aksi terorisme, kata Arsul, juga sudah disetujui.

“Meski ada beberapa yang perlu perbaikan rumusan norma hukumnya,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ada beberapa hal krusial yang belum mendapatkan titik temu sehingga RUU ini menjadi terhambat.

Definisi Terorisme

Salah satu yang membuat pembahasan RUU Antiterorisme ini tak kunjung selesai ialah soal definisi teroris. Perdebatan terkait dengan makna utuh teroris masih menjadi persoalan sendiri.

Anggota Panja RUU Antiterorisme, Arsul Sani, menyebut DPR telah meminta pemerintah merumuskan definisi tersebut.

Perihal definisi terorisme sendiri ada di Pasal 1 UU Terorisme.

“Soal definisi, kami yang di Panja memang sepakat meminta tim pemerintah untuk merumuskannya,” kata Arsul saat dihubungi, Jumat (26/5) malam.

Pelibatan TNI

Pelibatan TNI dalam menanggulangi teroris juga menjadi penyebab lamanya perampungan RUU Antiterorisme. Poin pelibatan TNI ini tercantum pada draf RUU Antiterorisme yang diusulkan pemerintah pada Pasal 43B yang berbunyi:

Ayat 1

Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian

yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme

Ayat 2

Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal ini kemudian mendapat penolakan dari kalangan masyarakat. LSM Koalisi Masyarakat Sipil tidak setuju apabila RUU yang tengah dibahas mengatur pelibatan TNI secara aktif dalam pemberantasan terorisme.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, ICW, Elsam, Kontras, LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institut, Lingkar Madani Indonesia, dan lainnya ini menyebut pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dapat diatur dalam undang-undang lain.

“Sebaiknya militer diatur dalam UU perbantuan.

Untuk itu, kami berharap DPR membentuk UU perbantuan,” ujar perwakilan koalisi, Al Araf.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berkata, jika TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme secara utuh, itu akan lebih baik. Pemberantasan terorisme akan lebih optimal.

“Saya optimis teroris bisa diatasi apabila undang-undangnya (seperti itu),” ungkap Gatot.

'Pasal Guantanamo'

Pasal 43A dalam RUU Antiterorisme, yang mengatur masa penahanan seseorang yang diduga terlibat jaringan teroris selama 6 bulan, juga menjadi perdebatan. Pasal ini disebut juga sebagai 'Pasal Guantanamo'.

Disebut 'Pasal Guantanamo' karena merujuk pada nama penjara milik Amerika Serikat di wilayah Kuba, di mana ratusan orang ditangkap dan disembunyikan karena diduga terlibat dalam jaringan teroris.

Pasal ini mengatur kewenangan penyidik ataupun penuntut untuk menahan seseorang yang diduga terkait dengan kelompok teroris selama 6 bulan.

Pasal itu berbunyi:

Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Salah satu pihak yang mempermasalahkan pasal tersebut ialah hakim agung Salman Luthan. Menurutnya, pasal 43A itu sebaiknya dihapus karena tak relevan dengan kaidah hukum yang ada.

“Pasal 43A ini harusnya dibuang saja karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang adil, yakni terkait penahanan dan penangkapan. Ini tidak relevan,” kata Salman.

Kembali ke arahan Presiden Jokowi yang meminta RUU Antiterorisme ini segera dirampungkan, DPR berjanji segera merealisasinya.

Janji mereka adalah RUU ini akan segera selesai tahun ini. Arsul menyebut DPR akan menggelar rapat maraton guna mewujudkan keinginan Jokowi.

“Pansus RUU Terorisme memang telah menyepakati untuk mengintensifkan pembahasan DIM-DIM yang belum dibahas di masa-masa sidang sebelumnya. Insyaallah mulai minggu depan kita rapat-rapat lagi.

Ya strateginya mengintensifkan rapat pembahasan,” ucap Arsul. 

Sementara itu beberapa waktu lalu, Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati, menilai revisi Undang-Undang (UU) Terorisme penting dilakukan untuk menambah daya penanggulangan terorisme di Indonesia. Terlebih saat ini, masih sering ditemukan hambatan atau masalah terkait koordinasi antar pihak terkait yang melakukan penanganan terhadap gerakan teroris.

“Revisi (UU Teroris) penting karena selama ini di lapangan sering terjadi hambatan dalam koordinasi,? kata Susaningtyas atau yang akrab disapa Nuning.

Saat ini ada dua aturan yang secara spesifik mengatur penanggulangan terorisme di Indonesia. Masing-masing UU 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Serta UU No 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Poin yang perlu untuk revisi, menurut Nuning terkait pasal-pasal pembagian tugas dari tiap matra. Baik itu dari Polri, TNI maupun Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). 

Ditegaskan, masih ada ranah abu-abu terkait perbantuan yang kadang sangat menyulitkan.

?Penanggulangan terorisme bila direvisi harus pada pasal-pasal pembagian tugas dari setiap matra. Selama ini, soal perbantuan itu menjadi ranah abu-abu yang kadang menyulitkan di lapangan,? kata Nuning.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Seberapa Urgensi Revisi UU Terorisme?”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan