BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Alasan Pasal 156a Perlu Dipertahankan

muncul polemik apakah pasal yang dikenakan untuk Ahok yaitu pasal penistaan agama masih relevan...

Senin, 15 Mei 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 14 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Paska keputusan atau vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap Basuki T Purnama alias Ahok, muncul polemik apakah pasal yang dikenakan untuk Ahok yaitu pasal penistaan agama masih relevan.

Apalagi ada anggapan kalau pasal tersebut dianggap menjelma sebagai alat politisasi.
 
Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempertimbangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal yang menjerat Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kepala Badan Hukum dan Advokasi Pusat PDI-P, Junimart Girsang menuturkan, pihaknya masih mendiskusikan hal tersebut.
 
Adapun terkait Pasal 156a, Junimart menilai tak memiliki batas penafsiran yang jelas. Sehingga penegak hukum kerap menafsirkannya sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Undang-undang harus tegas tanpa tafsir,” tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Sementara terkait aturan penghukuman, ia mengatakan perlu ada evaluasi.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Ahok dinilai janggal jika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa.

Salah satunya kasus perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara beberapa waktu silam.

“Kenapa untuk seorang Ahok hukumannya 2 tahun, kenapa perusak tempat ibadah hanya 2 bulan? Ini kan aneh-aneh perlu kita evaluasi. Ada apa?

Sementara yang sudah fisik di Tanjung Balai, misalnya. Sudah nyata, fakta tidak perlu pembuktian. Kenapa bisa beda-beda begitu ” tuturnya.

Saat ini, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tengah dibahas di Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR.

Junimart berharap, hasil uji materi nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RKUHP.

” Artinya dengan putusan MK itu jadi bahan masukan pemikiran di Panja KUHP,” kata Junimart.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pasal penistaan agama harus diterapkan secara selektif. Contohnya, bila seseorang hanya sekedar berbicara mengenai agama.

“Harusnya memang ranah perbedaan pendapat soal tersinggung itu relatif ada yang tersinggung ada yang enggak tapi kita harus lihat tindakan-tindakan nyata yang memang betul-betul kita dianggap menistakan,” kata Refly.

Refly mencontohkan penistaan agama yakni menginjak atau menyobek kitab suci Alquran atau Alkitab. Namun bila hanya berbicara, Refly menuturkan hal tersebut lebih kepada toleransi terhadap perbedaan pendapat.

“Jangan kemudian sebentar-sebentar menerapkan pasal itu nanti orang yang kemudian tidak setuju dengan penggunaan pasal itu dianggap menistakan kan kacau jadi lama-lama kalau dulu hukum ini,” kata Refly.

Refly menuturkan kasus dugaan penistaan agama bisa melalui dialog.

Contohnya, kata Refly, dialog antar imam yang membuat Indonesia menjadi lebih demokratis dengan mengedapankan toleransi.

“Kita enggak perlu pusing dengan perbedaan karena perbedaan itu selalu ada kan tidak perlu dipaksakan tapi kita cari titik pertemuan sehingga orang tidak perlu berdebat,” terang Refly.

Berbeda dengan pandangan Refly, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menerangkan, sekitar Delik Penistaan. 

Penistaan agama diatur dalam buku 2 bab xvi Kuhp dibawah Bab KETERTIBAN UMUM. Pada awalnya dalam KUHP tidak diatur delik yang berkenaan dengan penistaan agama, yang ada adalah delik penistaan Golongan ( Pasal 156).

Namun pada tahun 60 an, terjadilah kasus orang menginjak-injak Al-Quran, tetapi sulit dibawa ke ranah hukum karena adanya kekosongan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Penpres No. 1 Tahun 1965 dimasukkanlah Pasal 156a kedalam KUHP yang diselip diantara pasal 156 dan 157 dalam rangka melindungi kenyamanan ummat beragama.

Dalam pasal 156 a itu tercantum unsur “dengan sengaja” dan ” dengan maksud”.

Kesengajaan di sini paling sedikit adanya Bewuste Schuld, dan tidak perlu adanya “animus in juriandi”, yakni “niat untuk menghina”.

Animus in Juriandi itu ditempatkan dalam konteks Mens Rea dan Delik Materil bentuknya.

Merujuk kepada putusan MARI, perbuatan tersebut diartikan “dalam bentuk penghinaan” ( MARI no.37K/Kr/1957.21.12.1957 juncto no.71K/Kr/1973.14.7.1976). Hukum pidana  mewajibkan jika ada kejahatan (misdrijven) , penegak hukum segera melakukan upaya preventif dan wajib langsung bekerja begitu ancaman, terhadap kepentingan/ketertiban umum muncul, misalnya tindakan menghasut, penghujatan terhadap agama.

Menurut Fickar hukum pidana Belanda, tindak pidana penghujatan terhadap agama, Penuntut Umum tidak perlu membuktikan tentang adanya perasaan ketuhanan/keagamaan yang tersinggung.

Delik menista agama itu salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan publik atau adanya keresahan masyarakat.

Sudah menjadi Yurisprudensi bahwa meskipun pelakunya menyatakan tidak dengan sengaja atau tidak mempunyai maksud menista agama/Tuhan/nabi, namun Mahkamah Agung tetap menghukum yang bersangkutan, asalkan dapat dibuktikan bahwa tulisan, lisan, atau perbuatan seseorag tersebut dengan menggunakan akal sehat/sewajarnya/sepatutnya dapat memperkirakan bahwa tulisan/lisan/perbuatannya, itu sangat berpotensi menimbulkan keresahan/reaksi/gangguan ketertiban umum. 

Pasal156a KUHP sambung Abdul Fickar memang pasal karet dan harus diperbaiki agar ada kepastian hukumnya.

Tetapi pasal 156a ini masih hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jika ditelusuri sejarahnya maka kita akan sampai pada satu kesimpulan masih tetap harus ada koridor hukum yang dapat menjaga kerukunan umat beragama, saling hormat menghormati, saling menghargai dalam kebinekaan. Harus dibedakan antara kebebasan berpikiran dan berpendapat dengan penistaan terhadap agama, maka kehadiran pasal dan ketentuan ini masih tetap diperlukan.

“Jika dihapuskan akan terjadi banyak penistaan terhadap ajaran agama,  tidak lagi saling menghormati antar umat beragama, karena orang boleh seenaknya menista agama,” tegas Hadjar.

Hal itu diperkuat juga oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menuturkan Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama justru perlu diperkuat.

Muzakir juga menilai, jika undang-undang tersebut dicabut, maka patut dipertanyakan siapa pihak yang akan mengatur bila terjadi konflik antaragama.

“Harusnya ini dipertahankan bahkan kalau perlu diperkuat. Kalau itu dilonggarkan, khawatirnya jika terjadi konflik maka itu tidak terselesaikan,” jelas Muzakir.

Ia menjelaskan, apabila diselesaikan secara perorangan, dari pribadi ke pribadi, tentu sama saja dengan melegalisasi perang antaragama.

“Bahayanya di situ.

Makanya itu perlu diatur supaya sesuai dengan filsafat Pancasila, tugasnya negara itu adalah mencegah terjadinya konflik,” tutur dia.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menilai Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Penodaan Agama harus tetap dipertahankan.

Menurutnya kalau UU tersebut dihapus akan terjadi banyak penodaan terhadap agama lain.

Yusril menjelaskan sudah banyak orang ingin menguji materi UU tersebut sebelumnya. Ia juga menjelaskan MK selalu mempertahankan UU tersebut.

Di antara yang pernah melakukan adalah Prof. Dawam Raharjo, Prof.

Musdah Mulia, almarhum KH. Abdurrahman Wahid, K.H. Maman Imanul Haq  di tahun 2009.

Tahun 2010,  Yusril Ihza Mahendra juga pernah didatangkan sebagai saksi ahli Mahkamah Konstitusi (MK) pada kasus yang sama.

Ia mengatakan, UU ini sangat relavan dan  meminta tidak dicabut alias dipertahankan.

?Undang-Undang PNPS keluar saat itu untuk mencegah disharmoni dan ketegangan sosial antarkelompok masyarakat. Maka menurut saya, UU ini masih relevan, dapat harus terus dipertahankan saat ini. Kalaupun ada yang kurang, mari dilakukan perbaikan dan penyempurnaan,? kata Yusril kala itu.

Dikatakan Yusril, keberadaan UU Penodaan Agama tidak berarti negara mencampuri urusan agama dan berkeyakinan.

UU tersebut sengaja dibuat agar negara bisa menjalankan tugas untuk melindungi dan menjamin warga negara menjalankan hak kebebasan beragama. Negara juga berkewajiban melindungi keamanan seluruh warga Negara, katanya.

Menteri Agama Sebut Masih Relevan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai undang-undang (UU) No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama hingga kini masih relevan digunakan. Undang-undang tersebut harus dimaknai agar ajaran pokok agama tidak disalahgunakan oleh siapapun sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Seharusnya, kata dia, undang-undang tersebut dilihat dari sisi preventif sehingga tidak menyebabkan masalah sosial.

“Jadi tidak kemudian digunakan untuk menghukum orang, dalih menista atau menoda, tapi harus betul-betul dimaknai bahwa UU itu justru dalam rangka agar masing-masing ajaran agama tidak lalu disimpangi oleh siapapun juga sehingga malah itu lalu menimbulkan kerawanan sosial,” jelas Lukman.

Ia menjelaskan, undang-undang (UU) No. 1/PNPS/1965 dibentuk untuk mencegah adanya oknum yang menistakan ajaran agama dan menyebarluaskan ajaran agama yang justru tak sesuai dari ajaran agama itu sendiri. UU tersebut, kata dia, dibentuk untuk menjaga prinsip ajaran agama dari tindakan penistaan.

“Itu karena dulu tahun 65 banyak sekali orang mengaku-aku sebagai tokoh agama, ahli agama, lalu menyebarluaskan ajaran-ajaran yang justru bertolak belakang dari esensi agama itu sendiri,” jelas dia.

Bahkan, menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus bahwa UU tersebut masih relevan dalam konteks bangsa Indonesia.

“Itu pernah diuji di MK, dan MK memutus UU itu masih sangat relevan untuk konteks ke-Indonesiaan kita,” ucap Lukman.

Sebelumnya, menurut praktisi antropolog Yando Zakaria, salah satu hal yang membuat masyarakat Indonesia semakin intoleran adalah persoalan hukum yang tidak terimplementasikan secara baik. Salah satunya adalah adanya aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu undang-undang (UU) No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.

“Kita perlu berpikir ulang UU penistaan agama.

Ini bukan persoalan agama. Penistaan agama menjadi sangat relatif, dan bisa dipolitisasi,” kata Yando.

Yando menjelaskan, di banyak negara khususnya yang menganut demokrasi, UU yang menyangkut tentang penistaan agama telah dihapuskan. Namun, Indonesia masih mempunyai UU ini, padahal negara ini pun adalah negara demokrasi.

Namun demikian, pernyataan Yanto dibantah oleh Pakar Hukum Pidana Chairul Huda.

Saat disinggung apakah pasal 156a menjelma menjadi alat politik, Chairul menolak anggapan itu.

” Tidak,” tegas Chairul.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid menolak tegas wacana penghapusan pasal KUHP tentang penistaan agama.

Ia pun heran dengan usulan penghapusan pasal KUHP belakangan ini, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah.

“Prinsip tolak karena di Indonesia negara NKRI kalau merujuk kesitu jelas negara dasar NKRI berarti ada hubungan dengan agama, hormati agama dan tidak nistakan agama,” paparnya.

Ia khawatir apabila pasal penistaan agama dihilangkan maka berpeluang memunculkan para penista agama. HNW mengingatkan bahwa pemberlakuan pasal ini juga berlaku untuk non-Muslim. Sehingga bagi kelompok non-muslim yang merasa dinistakan oleh pihak tertentu dipersilahkan menuntut dengan ayat ini.

“(pasal) Penista agama kalau dihilangkan bahaya bagi pancasila karena masih ada pasal saja ada yang nistakan, gimana kalau pasal tidak ada? tentu buka ruang pelanggaran agama apapun, tidak hanya muslim tapi non muslim juga,” ujarnya.

“Kami tolak inisiasi (penghapusan pasal penistaan agama), kalau akan lewat jalur revisi KUHP sudah telat, karena ketika di komisi II tidak ada permasalahan, ini belakangan saja munculnya,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, persoalan agama masih sangat penting diatur dalam undang-undang.

Persoalan agama, kata dia, bisa menjadi ancaman disintegrasi sosial.

Taufiqulhadi menuturkan, dalam pembahasannya revisi KUHP, pasal tersebut bukan termasuk yang bakal diubah.

“Kalau menurut saya persoalan agama saya setuju seperti yang ada pada KUHP sekarang,” kata Taufiqulhadi.

Karena itu, Pasal 156a pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama masih dipertahankan.

Perubahan rumusan pasal, menurut Taufiqulhadi, justru akan menimbulkan praduga dari sekelompok masyarakat.

Taufiqulhadi memaparkan, saat ini arus radikal masuk ke semua negara Islam di dunia, termasuk Indonesia.

Kelompok tersebut saat ini semakin banyak di masyarakat.

Kelompok itu, kata dia, sulit diajak diskusi dan selalu melihat persoalan dengan kacamatanya sendiri.

“Jadi bukan kita mengubah undang-undang kemudian membuat pasal-pasal tersebut kita ubah sekarang. Itu akan menimbulkan praduga yang buruk dari sekelompok masyarakat, kenapa diubah,” tuturnya.

Namun, ia menambahkan, saat ini pembahasan R-KUHP belum sampai kepada keputusan akhir.

Sehingga tak menutup kemungkinan jika dinilai perlu maka pasal tersebut bisa diubah. Terutama jika dinilai mengganggu kebebasan berekspresi masyarakat.

“Kalau memang mengganggu ekspresi masyarakat maka coba kita diskusikan nanti.

Saya akan membicarakan hal tersebut dalam Panja KUHP ini,” kata Taufiqulhadi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok dinilai terbukti menodai agama dan majelis hakim memerintahkan agar Ahok ditahan. Mantan Bupati Belitung Timur itu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a tentang penodaan agama.

Polri Minta Asing Lihat Hukum Indonesia

Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri) menanggapi kritik badan dunia atas pasal tentang penodaan agama yakni pasal 156a KUHP yang berlaku di Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto meminta pihak internasional memahami dahulu soal aturan hukum di Indonesia.

“Kalau pihak asing menyoroti, saya kira mereka harus memahami dulu aturan-aturan hukum di negara kita,” kata Setyo.

Menurut Setyo, masing-masing negara punya aturan hukum yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Namun, ia menilai sah-sah saja pihak internasional mengomentari soal putusan sidang Ahok, asalkan tidak mengintervensi putusan yang sudah dijatuhkan pengadilan terhadap Gubernur DKI nonaktif tersebut.

“Komentar boleh saja, tapi jangan mencampuri proses hukum,” ujar Setyo.

Sejumlah organisasi internasional sebelumnya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi HAM di Indonesia pasca-vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).

Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia berkicau di Twitter dengan menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam.

Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani, melihat pasal penodaan agama dalam KUHP telah banyak memakan korban.

Beleid tersebut juga kerap digunakan sebagai kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Saya rasa ini momentum yang sangat tepat untuk dihapuskan. Karena ini pasal karet maka dia akan dengan mudah dijadikan alat untuk menyerang orang lain, mendorong kepentingan politik yang lain yang tujuannya bukan murni penegakan hukum,” kata Yati.

Aturan mengenai penodaan agama tertuang dalam pasal 156a KUHP. Ketentuan tersebut berbunyi: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua SETARA Institute Hendardi melihat, vonis majelis hakim kepada Basuki Tjahaja Purnama semakin menguatkan bahwa delik penodaan agama rentan disalahgunakan. Delik itu bisa dimanfaatkan kelompok manapun untuk kepentingan tertentu.

“Delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat pendudukan bagi siapapun dan untuk kepentingan siapapun,” ujar Hendardi.

Dia menganggap vonis hakim terhadap Ahok di luar kelaziman karena menjatuhkan hukuman lebih berat dari yang dituntut jaksa.

Adapun bunyi Pasal 156a KUHP adalah :

Dipidana dengan pidana penjara selama ? lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke ? Tuhanan Yang Maha Esa

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Ini Alasan Pasal 156a Perlu Dipertahankan”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan