Panduan Hak THR & Cuti Pekerja (PDF)

Panduan Hak THR & Cuti Pekerja

Ringkasan untuk pekerja di perusahaan swasta. Bukan nasihat hukum. Periksa naskah resmi peraturan di portal JDIH yang tercantum di bagian Rujukan.

Bagian A. Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan

Siapa yang berhak

Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja yang telah bekerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik berstatus pekerja tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT). Dasar: Permenaker 6/2016 Pasal 2.

Berapa besarnya

• Masa kerja 12 bulan atau lebih: satu bulan upah.
• Masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan: proporsional, yaitu (masa kerja dalam bulan dibagi 12) dikali satu bulan upah. Contoh: masa kerja 6 bulan berarti 6/12, atau setengah bulan upah.
• Satu bulan upah berarti upah tanpa tunjangan (upah bersih), atau upah pokok ditambah tunjangan tetap.
• Bila perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama menetapkan THR lebih besar, yang lebih besar itulah yang dibayar.

Dasar: Permenaker 6/2016 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk besaran dan pengertian upah; Pasal 4 untuk ketentuan yang lebih menguntungkan.

Pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih: upah sebulan dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya; bila masa kerjanya kurang dari 12 bulan, dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja. Dasar: Permenaker 6/2016 Pasal 3 ayat (3); ditegaskan kembali untuk tahun 2026 dalam SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026.

Kapan dan bagaimana dibayar

• Diberikan satu kali dalam setahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja (Pasal 5 ayat (1)).
• Wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, yang dikenal sebagai batas H-7 (Pasal 5 ayat (4)).
• Dibayar dalam bentuk uang rupiah (Pasal 6).
• Pekerja tetap (PKWTT) yang terkena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya tetap berhak atas THR; ketentuan ini tidak berlaku bagi pekerja kontrak yang kontraknya berakhir sebelum hari raya (Pasal 7).

Bila terlambat atau tidak dibayar

Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar, dan denda itu tidak menghapus kewajiban membayar THR (Permenaker 6/2016 Pasal 10). Pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi administratif (Pasal 11).

Bagian B. Istirahat dan Cuti

Istirahat mingguan dan cuti tahunan

• Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu (UU 13/2003 Pasal 79 ayat (2) huruf b, sebagaimana diubah UU 6/2023).
• Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus-menerus (Pasal 79 ayat (3), sebagaimana diubah UU 6/2023).
• Pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 79 ayat (4)).

Hak khusus pekerja perempuan

• Pekerja perempuan yang merasakan sakit saat haid dan memberi tahu pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haid (UU 13/2003 Pasal 81 ayat (1)).
• Istirahat melahirkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, serta 1,5 bulan bila mengalami keguguran, sesuai surat keterangan dokter atau bidan (UU 13/2003 Pasal 82).
• UU 4/2024 mengatur cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan dapat ditambah paling lama 3 bulan berikutnya bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter (Pasal 4 ayat (3) huruf a), dengan upah penuh untuk 4 bulan pertama dan 75% untuk bulan kelima dan keenam (Pasal 5 ayat (2)).

Izin tidak masuk yang tetap dibayar

Upah tetap dibayar bila pekerja tidak masuk karena keperluan berikut (UU 13/2003 Pasal 93 ayat (2) huruf c dan ayat (4)):

• Pekerja menikah: 3 hari.
• Menikahkan, mengkhitankan, atau membaptiskan anak: 2 hari.
• Istri melahirkan atau keguguran: 2 hari.
• Suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia: 2 hari.
• Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 hari.

Pekerja yang sakit sehingga tidak dapat bekerja tetap berhak atas upah sesuai ketentuan UU 13/2003 Pasal 93 ayat (2) huruf a dan ayat (3); siapkan surat keterangan dokter.

Bagian C. Bila Hak Tidak Dipenuhi

• Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji, dan catatan komunikasi.
• Ajukan perundingan dua pihak (bipartit) dengan perusahaan secara tertulis. Perundingan bipartit wajib diupayakan lebih dulu dan diselesaikan paling lama 30 hari kerja (UU 2/2004 Pasal 3).
• Bila bipartit gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk mediasi, atau adukan pelanggaran norma kerja ke pengawas ketenagakerjaan.

Rujukan resmi

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
• Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. JDIH BPK RI
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. JDIH BPK RI
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. JDIH BPK RI
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. JDIH BPK RI