Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dinilai memiliki korelasi kuat dan wajib menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim peradilan pidana dalam menguji unsur melawan hukum, khususnya pada perkara dugaan penggelapan dalam jabatan.
Keterangan Ahli dalam Sidang Lanjutan
Pernyataan tersebut disampaikan Ahli Hukum Pidana Chairul Huda saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Tony Legi (61) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan ahli ini mengemuka setelah Penasihat Hukum Tony Legi mempertanyakan status hukum sebuah perkara ketenagakerjaan yang sebelumnya telah diputus PHI, namun kemudian dilaporkan kembali ke kepolisian sebagai dugaan tindak pidana penggelapan dengan nominal kerugian yang sama.
Putusan PHI Sebelumnya
Dalam putusan PHI sebelumnya, tuduhan pelanggaran kerja oleh perusahaan dinyatakan tidak terbukti, dan gugatan pekerja justru dikabulkan. Penasihat Hukum Tony Legi mempertanyakan apakah pelaporan ulang dengan objek materi yang sama pasca-putusan PHI dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa kasus.
Tanggapan Chairul Huda
Menanggapi dugaan tersebut, Chairul Huda mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak. “Tidak. Saya kira terlalu jauh kalau kita langsung menyimpulkan sebagai rekayasa kasus hanya berdasarkan informasi sepihak seperti itu.
Saya juga tidak ingin memberikan keterangan yang menyesatkan,” ujar Chairul Huda di hadapan majelis hakim.
Substansi Putusan PHI Harus Diperhatikan
Meski menepis kesimpulan rekayasa kasus secara dini, Chairul Huda menegaskan substansi putusan PHI mutlak harus diperhatikan oleh hakim pidana. Sebab, titik masuk perkara penggelapan dalam jabatan bersumber dari kedudukan seseorang sebagai pekerja yang menerima upah atau mandat.
“Kalau di dalam PHI hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran kerja atau tidak terbukti sebagai pelanggaran kerja, otomatis Yang Mulia Hakim di Pengadilan Negeri akan memperhatikan hal itu dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan,” jelas Chairul Huda.
Menurut Chairul Huda, substansi hukum antara hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana dalam konteks ini adalah sama, hanya sudut pandangnya yang berbeda. Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menilai, jika pengadilan kluster industrial sudah menyatakan tidak ada pelanggaran kerja, maka secara teori hukum pidana hal tersebut menggugurkan dasar sifat melawan hukumnya.
“Kalau tidak terbukti sebagai pelanggaran kerja menurut Pengadilan Hubungan Industrial, mutatis mutandis tidak akan ada dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dari segi pidana,” pungkas Chairul Huda.
Detail Dakwaan JPU
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tony Legi diduga merugikan PT Pacific Lubritama Indonesia (PLI) sebesar Rp 981.374.773,54 yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2024.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan saat Tony Legi masih menjabat sebagai CEO dari perusahaan tersebut.
PT PLI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak pelumas dan menjadi bagian dari Repsol Grup.