Checklist Cek Loker Bodong (PDF Satu Halaman)
Lowongan palsu biasanya berujung pada permintaan uang atau data pribadi. Daftar periksa ini merangkum langkah yang bisa Anda lakukan sendiri sebelum melamar atau berangkat wawancara, lengkap dengan layanan resmi untuk memeriksa perusahaan dan melapor. Cetak atau simpan di ponsel.
Diperbarui 23 September 2026. Boleh dicetak dan dibagikan.
Cara memakai
- Centang setiap langkah sebelum mengirim data pribadi, mentransfer uang, atau berangkat wawancara.
- Satu tanda bahaya saja sudah cukup alasan untuk berhenti dan memeriksa ulang.
- Bagikan ke keluarga atau teman yang sedang mencari kerja.
Pratinjau isi
Teks di bawah ini sama dengan isi berkas yang diunduh.
Cek Loker Bodong: Daftar Periksa Sebelum Melamar
Centang setiap langkah sebelum mengirim data pribadi, mentransfer uang, atau berangkat wawancara.
Periksa legalitas perusahaan
- Nama badan usaha (PT, CV, yayasan) tercatat di layanan pencarian nama Administrasi Hukum Umum: ahu.go.id.
- Perusahaan bisa menyebutkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan lewat sistem OSS: oss.go.id.
- Lowongan juga tercantum di situs karier atau akun media sosial resmi perusahaan, atau di Karirhub Kemnaker: karirhub.kemnaker.go.id.
- Email perekrut memakai domain resmi perusahaan, bukan alamat email gratisan.
- Alamat kantor nyata dan cocok dengan peta; wawancara tatap muka diadakan di kantor, bukan di kamar hotel atau rumah pribadi.
Tanda bahaya: berhenti bila menemukan salah satunya
- Diminta transfer uang untuk pelatihan, seragam, tes kesehatan, tiket perjalanan, atau "biaya administrasi".
- Diminta memesan tiket atau penginapan lewat "agen perjalanan rekanan" yang ditunjuk perekrut.
- Gaji yang dijanjikan jauh di atas kewajaran untuk tugas yang sangat ringan, atau langsung diterima tanpa wawancara.
- Diminta foto KTP sambil memegang KTP, kode OTP, PIN, atau data rekening sejak awal proses.
- Diminta memasang aplikasi dari berkas APK atau mengisi formulir di situs yang bukan domain perusahaan.
- Perekrut hanya mau berkomunikasi lewat pesan singkat dan menolak panggilan video atau telepon kantor.
- Didesak memutuskan saat itu juga dengan alasan "kuota terbatas".
Soal biaya: apa kata aturan
UU 13/2003 Pasal 38 ayat (1): instansi pemerintah yang menempatkan tenaga kerja dilarang memungut biaya penempatan dari tenaga kerja. Pasal 38 ayat (2): lembaga penempatan swasta hanya boleh memungut biaya dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. UU 18/2017 Pasal 30 ayat (1): Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Perusahaan yang merekrut langsung untuk dirinya sendiri tidak punya alasan menarik uang dari pelamar.
Terlanjur tertipu atau menemukan lowongan palsu
- Simpan bukti: tangkapan layar percakapan, iklan, nomor rekening, dan bukti transfer.
- Hubungi bank Anda secepatnya untuk meminta pemblokiran transaksi, dan laporkan nomor rekening pelaku di cekrekening.id.
- Laporkan penipuan daring di patrolisiber.id dan konten iklan palsu di aduankonten.id.
- Laporkan juga ke dinas ketenagakerjaan setempat bila penipuan mengatasnamakan penyalur kerja.
Rujukan resmi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. JDIH BPK RI
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. JDIH BPK RI
- Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) — pencarian nama badan usaha. Direktorat Jenderal AHU
- Sistem Online Single Submission (OSS) — penerbit Nomor Induk Berusaha (NIB). OSS
- Karirhub — layanan informasi lowongan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan
- Cek Rekening — periksa & laporkan rekening yang terindikasi penipuan. Kementerian Komunikasi dan Digital
- Patroli Siber — pelaporan kejahatan siber. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Aduan Konten — pelaporan konten internet bermasalah. Kementerian Komunikasi dan Digital
Tentang halaman ini
- Disusun oleh
- Redaksi BERNAS
- Diperbarui
- Sumber
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (JDIH BPK RI)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (JDIH BPK RI)
- Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) — pencarian nama badan usaha (Direktorat Jenderal AHU)
- Sistem Online Single Submission (OSS) — penerbit Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS)
- Karirhub — layanan informasi lowongan Kementerian Ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan)
- Cek Rekening — periksa & laporkan rekening yang terindikasi penipuan (Kementerian Komunikasi dan Digital)
- Patroli Siber — pelaporan kejahatan siber (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri)
- Aduan Konten — pelaporan konten internet bermasalah (Kementerian Komunikasi dan Digital)
Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi lewat halaman kontak redaksi.
Sedang mencari kerja?
Lowongan dari perusahaan yang memasang langsung di papan loker BERNAS.
Buka Loker BERNAS