Dana Otsus Papua Barat Baru Terserap 48,30 Persen — Manokwari Terendah

Realisasi penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat hingga triwulan III 2026 baru mencapai Rp731,32 miliar, atau 48,30 persen dari total pagu Rp1,514 triliun.

Angka itu berarti penyaluran baru memasuki tahap II, namun belum menyentuh batas maksimal tahap II sebesar 75 persen dari pagu.

Kesenjangan antar-daerah sangat lebar: Manokwari terendah 24,15 persen, Teluk Wondama tertinggi 72,26 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengungkapkan bahwa pihaknya setiap minggu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kendala.

Menurutnya, dengan realisasi 48,30 persen, penyaluran sudah memasuki tahap II tetapi belum mencapai batas maksimal tahap II sebesar 75 persen dari total pagu.

Delapan pemerintah daerah penerima dana Otsus di Papua Barat menunjukkan capaian yang tidak merata.

Teluk Wondama menyerap 72,26 persen dari pagu Rp132,66 miliar, disusul Fakfak 71,93 persen (Rp129,34 miliar), Teluk Bintuni 69,65 persen (Rp148,27 miliar), dan Pegunungan Arfak 66,91 persen (Rp131,11 miliar).

Sementara Manokwari Selatan 54,49 persen (Rp84,53 miliar), Pemprov Papua Barat 36,61 persen (Rp667,29 miliar), Kaimana 31,22 persen (Rp109,24 miliar), dan Manokwari 24,15 persen (Rp111,56 miliar).

Mengapa Pencairan Tertahan di Tahap II

Akar persoalan bersifat administratif dan kapasitas fiskal daerah.

Syarat salur yang belum lengkap menjadi penghambat utama: dokumen rencana anggaran program (RAP) Otsus perubahan yang belum tuntas, realisasi penyerapan tahap I yang belum mencapai 50 persen, serta capaian pelaksanaan program di bawah 15 persen pada sejumlah daerah.

Moch Abdul Kobir menegaskan posisi DJPb sebagai penasihat keuangan pemerintah daerah.

Ia menyatakan pihaknya akan menghubungkan pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) supaya bisa mencari solusi atas kendala pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur.

Ketimpangan capaian ini menunjukkan masalahnya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kesiapan dokumen dan kecepatan eksekusi program di tingkat kabupaten/kota.

Daerah dengan kapasitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang lemah tertinggal jauh dari daerah dengan tata kelola lebih siap. Dampak Nyata bagi Warga dan Pelaku Usaha

Program pembangunan yang dibiayai Otsus — infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua — berjalan lebih lambat dari rencana.

Semakin lama dana tertahan di kas daerah, semakin besar risiko penumpukan belanja di akhir tahun yang biasanya berujung pada serapan berkualitas rendah, proyek terburu-buru, atau sisa anggaran yang tidak terpakai.

Bagi penyedia jasa konstruksi, konsultan, dan pemasok barang/jasa di Papua Barat, tertahannya pencairan berarti mundurnya jadwal pengadaan dan arus kas proyek daerah.

Pelaku usaha lokal yang mengandalkan belanja pemerintah sebagai penggerak utama permintaan menghadapi risiko penumpukan pekerjaan di triwulan IV yang biasanya menekan kualitas dan memicu keterlambatan pembayaran.

Dalam konteks makro, lambatnya belanja daerah menahan multiplier effect konsumsi pemerintah terhadap ekonomi lokal — sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan di kabupaten penerima — pada periode yang sama ketika pemerintah pusat mendorong percepatan belanja.

Potensi dana yang belum tersalurkan mencapai Rp782,68 miliar dari pagu tahun ini. Sorotan Publik dan Tekanan Menjelang Tutup Tahun

Sorotan publik terarah pada disparitas antar-daerah: mengapa Manokwari dan Kaimana tertinggal jauh sementara Teluk Wondama dan Fakfak mampu menyerap lebih dari 70 persen.

DJPb merespons dengan meningkatkan asistensi ke daerah ber-serapan rendah serta memfasilitasi pertemuan dengan DJPK.

Belum ada gelombang protes terbuka, namun tekanan publik dan DPRD daerah diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun anggaran jika serapan tidak mengejar ketertinggalan.

Suasana asistensi terasa mendesak mengingat waktu tersisa hanya satu triwulan sebelum tutup tahun anggaran.

Rapat koordinasi mingguan antara DJPb dan pemerintah daerah berlangsung rutin untuk memetakan kendala, namun sejumlah daerah masih kesulitan memenuhi dokumen syarat salur.

Persoalan kapasitas ini bukan hal baru dalam tata kelola dana transfer ke daerah, sebagaimana juga dibahas dalam Mengurai Benang Kusut Papua: Strategi Emas Ketahanan Pangan Berbasis Data Cerdas.

Tiga Langkah agar Data Ini Menjadi Emas

BERNAS merekomendasikan tiga langkah konkret.

Pertama, dasbor monitoring real-time berbasis data KPPN yang menampilkan status kelengkapan dokumen tiap daerah — RAP, bukti serapan, dan capaian program — sehingga kendala terdeteksi dini, bukan menunggu rapat mingguan.

Kedua, alokasi tim pendamping teknis DJPb-DJPK yang diprioritaskan untuk tiga daerah ber-serapan terendah: Manokwari, Kaimana, dan Pemprov Papua Barat, dengan target eksplisit kenaikan serapan per bulan.

Ketiga, kewajiban pemerintah daerah menyusun jadwal pengadaan dan milestone program sejak awal tahun agar belanja tidak menumpuk di triwulan IV.

Pendekatan ini menjaga akuntabilitas syarat salur tanpa mengorbankan kecepatan penyaluran, sekaligus menutup kesenjangan kapasitas antar-kabupaten yang menjadi akar disparitas serapan.

Pertanyaannya kini terbuka: apakah pemerintah daerah mampu mengubah dokumen menjadi pekerjaan nyata sebelum Desember, atau dana Otsus kembali menjadi angka yang tertidur di kas daerah?

Tata kelola keuangan daerah yang rapi memang menjadi prasyarat percepatan pembangunan, sejalan dengan sorotan hakim dalam Hakim MA Soroti Terkait Transisi Hukum Pidana Baru yang menekankan pentingnya kepastian aturan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

STRATEGI SOLUSI

Bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan yang ingin menutup kesenjangan kapasitas fiskal, ekosistem BERNAS menyediakan jalur konkret.

Konsultasi Business Plan dari BERNAS membantu penyusunan roadmap transformasi dan rencana eksekusi terukur, termasuk pemetaan tools monitoring berbasis AI.

Untuk penguatan kapasitas aparatur, program Training NLP + Vibecoding + AI melatih peserta membangun sistem otomasi nyata dengan studi kasus dari ekosistem sendiri.

Sementara Adolo memetakan bagian pekerjaan administratif yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik proses, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BERNAS.