RUU Ketenagakerjaan Target Disahkan 8 Oktober, Atur PKWT dan Outsourcing

DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan pada 8 Oktober 2026. RUU ini mengatur PKWT, alih daya, pengupahan, pesangon, jaminan sosial, dan pelindungan pekerja platform digital.

Zainul Munasichin dari Panja RUU menyatakan target itu dalam diskusi di Jakarta Pusat. RUU berdiri sendiri dan terpisah dari UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan MK.

DPR dan pemerintah sudah dua kali membahas pasal-pasal yang masih berbeda. Ketiga tema utama yang dibahas adalah perlindungan, penciptaan lapangan kerja, dan kepastian usaha.

Pernyataan itu menandai babak akhir pembahasan yang berlangsung intensif.

RUU ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membutuhkan pengaturan baru di luar UU Cipta Kerja. Dua Kali Pembahasan, Rapat Berlanjut hingga Pukul 22.00

Zainul mengungkap bahwa DPR dan pemerintah telah dua kali menggelar pembahasan. Rapat terakhir membahas pasal-pasal yang masih mengandung perbedaan substantif, berlangsung hingga malam.

"Semalam kita sampai jam 10 malam rapat sudah mulai masuk beberapa pasal-pasal perbedaan substantif dengan pemerintah.

Sebelumnya kita menyelaraskan soal yang sifatnya redaksional yang ringan-ringan dulu. Semalam sudah mulai masuk substansi," kata Zainul.

Pembahasan menyentuh tiga tema besar: perlindungan, penciptaan lapangan kerja, dan kepastian usaha. Menurut Zainul, ketiganya sering diposisikan saling bertabrakan.

"Tiga isu ini seringkali diposisikan dalam posisi yang bertabrakan. Ini coba kita ramu agar tiga isu ini bisa terwakili dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor menegaskan bahwa RUU ini dirancang untuk mencari titik keseimbangan antara kepastian investasi dan kesejahteraan pekerja.

"Kami menyatukan konsep agar undang-undang ini bisa lahir berimbang.

Investasi terjaga dengan baik, tentunya juga diimbangi dengan perhatian kesejahteraan pekerja," kata Afriansyah. Apindo Soroti Penyeragaman Status Kerja Lintas Sektor

Di sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penyeragaman status kerja dan pembatasan masa kontrak perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Penyeragaman aturan lintas sektor dikhawatirkan mengganggu fleksibilitas operasional, terutama pada sektor padat karya dan industri jasa yang bergantung pada skema PKWT dan alih daya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar.

Bagi pekerja kontrak dan alih daya, ketidakpastian atas status kerja, praktik outsourcing, dan besaran pesangon menimbulkan kecemasan akan hilangnya hak-hak dasar.

Situasi ini mencerminkan pola yang juga muncul dalam persoalan tata kelola data publik, sebagaimana dibahas dalam artikel tentang skandal data Sulsel yang menunjukkan bagaimana ketidakjelasan kebijakan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Ketegangan antara kemudahan investasi dan jaminan kesejahteraan buruh inilah yang menjadi akar ketidakpastian yang dirasakan baik oleh pekerja maupun pengusaha menjelang 8 Oktober 2026.

Ujian Kredibilitas DPR dan Pemerintah

RUU ini menempatkan DPR dan pemerintah pada posisi yang diuji kredibilitasnya. Mereka harus mampu menyeimbangkan kepentingan buruh dan investor, dengan risiko protes publik bila RUU dinilai tidak berpihak pada pekerja.

Perbedaan substantif yang belum tuntas pada beberapa pasal menjadi penentu arah akhir kebijakan.

Bila tidak dikelola dengan baik, ketidakpastian regulasi berpotensi menunda keputusan investasi dan memperlambat penciptaan lapangan kerja formal.

Persoalan ini sejalan dengan tantangan tata kelola yang lebih luas, seperti yang tersorot dalam kasus penendangan wanita di Food Court Senayan City, di mana respons institusi menjadi ukuran kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.

Tripartit Adaptif Berbasis Data sebagai Jalan Keluar

BERNAS merekomendasikan pendekatan tripartit adaptif berbasis data dalam finalisasi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pertama, menyusun matriks dampak per sektor usaha atas penyeragaman status PKWT dan pembatasan masa kontrak, agar aturan tidak bersifat seragam untuk semua sektor.

Kedua, membangun dashboard pemantauan ketenagakerjaan digital yang mengintegrasikan data pengupahan, pesangon, dan jaminan sosial untuk mengukur dampak kebijakan secara real-time.

Ketiga, memperkuat klausul pelindungan pekerja platform digital dengan skema jaminan sosial portabel yang mengikuti pekerja lintas platform.

Keempat, menggelar konsultasi tripartit terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh sebelum Rapat Paripurna 8 Oktober 2026.

Langkah ini penting untuk memastikan legitimasi dan keseimbangan kepentingan investasi serta kesejahteraan pekerja.

Kebutuhan akan talenta yang mampu mengelola data ketenagakerjaan secara terintegrasi juga semakin terasa, seiring ledakan permintaan talenta manajemen aset dan data di berbagai institusi nasional.

Yang Harus Dipantau Publik Menuju 8 Oktober

Menjelang pengesahan, publik perlu mencermati apakah pasal-pasal kunci benar-benar melindungi pekerja kontrak dan alih daya tanpa mematikan iklim usaha.

Diskusi publik di Jakarta Pusat menunjukkan tingginya perhatian pemangku kepentingan terhadap arah akhir RUU ini.

Jika RUU mampu menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kemudahan berusaha, kepastian hukum yang lebih jelas berpotensi memperbaiki iklim investasi sekaligus memperkuat jaminan kesejahteraan buruh.

Sebaliknya, bila salah satu kepentingan mendominasi, risiko protes dan penundaan investasi tetap membayangi.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan yang kompleks, pelaku usaha dan pengelola SDM membutuhkan sistem yang mampu memetakan dampak kebijakan secara cepat dan akurat.

BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk membantu bisnis Anda menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga rencana eksekusi yang terukur.

Bagi institusi yang ingin mengotomatisasi proses administrasi ketenagakerjaan dan kepatuhan regulasi, Adolo menawarkan Business Model Automation 5.0 yang memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Sementara untuk perusahaan yang membutuhkan sistem digital siap pakai, Website Cash Machine menyediakan template, SOP, dan pendampingan agar mitra bisa membangun dan menjual jasa website dengan cepat.

Pelajari lebih lanjut layanan ini melalui kanal resmi BERNAS.