Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkap rencana pemerintah menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji PNS dan pembayaran pensiun.
Rencana ini masih dibahas bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Ferry menyatakan pembahasan tersebut bertujuan memperkuat fungsi koperasi sekaligus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari RUU Perkoperasian yang tengah dibahas di DPR. Bocoran yang Muncul Sebelum RUU Perkoperasian Tuntas
Publik menyoroti mengapa wacana ini mencuat sebelum RUU Perkoperasian selesai dibahas di DPR. Kesan yang muncul adalah kebocoran rencana yang belum matang, bukan kebijakan yang sudah siap eksekusi.
Ferry menegaskan bahwa pembahasan bersama Menteri Keuangan masih berlangsung.
"Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun," ujarnya seperti dikutip Detikcom.
Ia juga menyatakan bahwa jika terealisasi dalam waktu dekat, koperasi bisa bersaing dengan perbankan yang ada di Indonesia.
Namun pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan lanjutan soal kapasitas koperasi mengelola dana dalam jumlah besar. Keamanan Dana PNS Jadi Pertanyaan Utama
Kalangan PNS dan pensiunan menyoroti soal keamanan dana jika gaji dan pensiun disalurkan lewat koperasi.
Sebagian mempertanyakan kapasitas koperasi dalam mengelola dana besar, sementara sebagian lain menilai wacana ini perlu dibarengi pengawasan kuat dan perlindungan simpanan yang jelas.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Reputasi sebagian koperasi yang bermasalah membuat publik ingin memastikan bahwa dana gaji aparatur negara tidak berisiko hilang atau tertahan.
Diskusi ini juga menyentuh soal kelembagaan.
RUU Perkoperasian yang tengah dibahas di DPR memuat usulan pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan, serta fungsi baru Lembaga Penjamin Simpanan untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi.
Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Zulhas Pastikan Gaji Manajer Kopdes dari APBN via Agrinas Pangan yang menegaskan bahwa tata kelola koperasi saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah.
Alasan Pemerintah: UU Koperasi Berusia 34 Tahun
Ferry menilai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah berusia 34 tahun dan tidak lagi relevan dengan dinamika zaman.
Menurutnya, ini adalah momentum besar untuk menata secara menyeluruh kehidupan perkoperasian di Indonesia.
"UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam perkembangannya dinilai sudah tidak relevan. Ini adalah momentum besar bagi bangsa untuk menata secara menyeluruh kehidupan perkoperasian di Indonesia," ujarnya.
Namun, karena rencana ini masih sebatas pembahasan dan belum ada skema teknis yang dipublikasikan, muncul kekhawatiran publik soal keamanan dana gaji dan pensiun PNS jika disalurkan lewat koperasi.
Pembahasan sebelumnya terkait RUU Perkoperasian juga disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR pada 17 Juni 2026.
Artinya, wacana ini sudah bergulir sejak lama, tetapi belum ada kepastian kapan akan diimplementasikan. Dampak ke Sektor Keuangan Mikro dan Perbankan
Jika terealisasi, rencana ini berpotensi menggeser sebagian pangsa pasar layanan penyaluran gaji dan pensiun dari perbankan ke koperasi.
Bank-bank yang selama ini menjadi mitra penyaluran gaji PNS dan pensiun berpotensi kehilangan pendapatan dari layanan tersebut.
Di sisi lain, koperasi dengan tata kelola baik berpotensi memperoleh tambahan likuiditas dan anggota. Namun, ketidakpastian regulasi dan pengawasan dapat menahan ekspansi bisnis di sektor keuangan mikro.
Dinamika ini juga berkaitan dengan tren ketenagakerjaan nasional yang tengah bergeser ke sektor digital dan hijau, seperti dibahas dalam Tren Lowongan Kerja Nasional 2026: Fokus Sektor Digital dan Hijau.
Koperasi yang ingin bersaing harus mampu bertransformasi secara digital. Yang Perlu Dibenahi Sebelum Koperasi Pegang Dana Gaji PNS
Pemerintah perlu menunda implementasi penyaluran gaji PNS dan pensiun lewat koperasi sampai RUU Perkoperasian tuntas disahkan dan kerangka pengawasan serta perlindungan simpanan benar-benar siap.
Langkah ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan aparatur negara.
Pilot project terbatas pada koperasi dengan tata kelola terbaik bisa menjadi jalan tengah.
Disertai audit independen dan sistem pelaporan digital yang transparan, uji coba ini bisa mengukur kesiapan koperasi sebelum diberlakukan nasional.
Sosialisasi masif kepada PNS dan pensiunan mengenai mekanisme, hak, dan jaminan keamanan dana juga menjadi prasyarat. Tanpa itu, wacana ini akan terus dipersepsi sebagai kebijakan yang terburu-buru.
Penguatan kapasitas koperasi melalui pelatihan manajemen risiko dan digitalisasi layanan keuangan menjadi kunci.
Koperasi harus mampu bersaing sehat dengan perbankan tanpa mengorbankan keamanan dana aparatur negara. Pelajaran dari Daerah: Data dan Tata Kelola
Pelajaran dari berbagai daerah menunjukkan bahwa tata kelola yang lemah sering menjadi akar masalah koperasi.
Ketidakakuratan data dan lemahnya pengawasan bisa membuat kebijakan yang terlihat baik justru gagal di lapangan.
Karena itu, pengawasan koperasi tidak bisa hanya mengandalkan laporan internal. Perlu ada mekanisme audit eksternal dan pelaporan publik yang bisa diakses anggota.
Jika koperasi ingin menjadi unit layanan penyaluran gaji PNS, standar tata kelolanya harus setara dengan lembaga keuangan formal. Tanpa itu, kepercayaan publik akan sulit dibangun. STRATEGI SOLUSI
Wacana penyaluran gaji PNS lewat koperasi membuka peluang sekaligus risiko.
Untuk koperasi dan lembaga keuangan mikro yang ingin bersiap, transformasi digital dan tata kelola yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Untuk koperasi yang ingin membangun sistem pelaporan dan layanan digital, Website Cash Machine menyediakan sistem franchise siap-pakai bertenaga AI, lengkap dengan template, SOP, dan pendampingan.
Sementara Adolo membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.


