Pendapatan Parkir Anjlok Rp900 Juta, Komisi B DPRD Kota Jogja : Perbaiki Tata Kelola Dishub

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Target Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta kembali dipangkas dalam APBD Perubahan 2026. Angkanya turun dari Rp8,48 miliar menjadi Rp7,59 miliar atau berkurang hampir Rp900 juta.

Pemangkasan berulang ini memicu sorotan DPRD. Komisi B mendesak Dishub segera membenahi tata kelola dan mempercepat digitalisasi, agar tren penurunan tidak terus berlanjut.

Untuk 2027, DPRD bahkan menargetkan pendapatan Dishub harus kembali naik ke kisaran Rp10–12 miliar.

Penurunan paling tajam terjadi pada retribusi parkir tepi jalan umum. Pos ini terkoreksi Rp800 juta. Dari jumlah itu, Rp700 juta disumbang oleh Kawasan II.

Sementara itu, pendapatan dari tempat parkir khusus seperti di Ngabean justru mengalami sedikit kenaikan.

Ketimpangan ini menunjukkan masalahnya bukan hanya pada proyeksi yang meleset. Menurut DPRD, pendapatan di lapangan juga tidak terpantau dan tertagih secara maksimal.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menilai koreksi yang terus terjadi adalah bukti lemahnya pengawasan internal Dishub. Ia menyebut mekanisme yang ada saat ini gagal menjaga kepercayaan publik.

Munazar mendesak agar pemeriksaan kinerja pendapatan, khususnya di sektor parkir yang rawan kebocoran, tidak hanya mengandalkan audit internal Pemkot.

Menurutnya, harus ada auditor eksternal yang independen dan profesional yang dilibatkan.

Desakan itu semakin kuat karena beban pajak dan retribusi kepada masyarakat diproyeksikan terus naik.

“Tidak masuk akal jika warga diminta menanggung kenaikan pungutan, sementara tata kelola di balik penarikan retribusi itu sendiri masih tertutup dan hanya diawasi dari dalam,” tegas Munazar.

Kritik juga diarahkan pada sistem penetapan target retribusi di 731 titik parkir yang dikelola Dishub. Munazar menilai setiap titik memiliki karakteristik dan potensi penerimaan yang berbeda.

Persoalannya, kata dia, bukan pada jumlah titik, melainkan pada cara Dishub menetapkan target di masing-masing titik dan kawasan. Penetapan itu harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar mengacu pada target tahun sebelumnya.

“Betul setiap titik memang berbeda.

Ada titik yang potensinya besar, ada yang kecil. Jadi sistem penetapannya harus bisa melihat kondisi riil masing-masing titik dan kawasan secara lebih aktual,” ujarnya.

Karena itu, Munazar mendorong Dishub segera menerapkan sistem penetapan target yang lebih real time. Pembaruan sistem dan tata kelola penting agar target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan potensi tiap titik, sekaligus memudahkan pemantauan jika ada perubahan di lapangan.

Selain pembenahan sistem, Munazar membuka opsi pengelolaan spot parkir termasuk TKP melalui skema lelang terbuka, baik berdasarkan kawasan maupun per titik.

Mekanisme ini, menurutnya, bisa menciptakan kompetisi sehat antar-pengelola sehingga kinerja dan tanggung jawab menjadi lebih transparan serta memenuhi asas good governance.

Jika pengelolaan dibagi per titik atau kawasan, kinerja masing-masing pengelola juga akan lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan.

Ini bagian dari komitmen DPRD untuk mendorong sistem penerimaan parkir yang lebih transparan dan sesuai kondisi lapangan.

Secara teknis, Munazar juga meminta Dishub mengevaluasi pengelolaan TKP dengan membandingkannya ke unit lain. Sebagai contoh, TKP yang dikelola UPT Kawasan Malioboro mampu menghasilkan sekitar Rp1 miliar per tahun. Sementara TKP Giwangan yang dikelola BPKAD sudah mencapai Rp230 juta.

“Kalau TKP yang dikelola UPT Kawasan Malioboro bisa mencapai Rp1 miliar setahun dan TKP Giwangan yang dikelola BPKAD sudah Rp230 juta, kenapa TKP-TKP yang dikelola Dishub belum maksimal?

Ini yang harus dievaluasi,” kata Munazar.

Ia mengakui setiap TKP memiliki karakter dan potensi berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Namun capaian itu bisa menjadi tolok ukur apakah pengelolaan TKP oleh Dishub sudah optimal atau belum.

“Yang kita sorot pengelolaannya. Kita ingin potensi di masing-masing titik itu benar-benar dihitung dan dikelola secara maksimal,” tutupnya. (age)

Berita Terkait:

• Dinkes Sleman Melaporkan Ribuan Anak Alami Gejala DepresiDinkes Sleman Melaporkan Ribuan Anak Alami Gejala Depresi
• Asia Pasifik Mengalami Peningkatan Kualitas Tata Kelola Terbesar di Dunia, Menurut Temuan Chandler Index
• Pecinta Anabul Siap-Siap, Pemkot Jogja Segera Gelar Vaksin Rabies Gratis
• Ratusan Mercedes-Benz W202 Ramaikan Grand Manohara di Yogyakarta
• Momen Kemerdekaan, Kagamadok Salurkan Bantuan Gerobak Angkringan dan Beasiswa