Peringatan DPRD Kota Yogyakarta
DPRD Kota Yogyakarta mengingatkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih cermat dalam menyalurkan bantuan pangan tahap Juli–September 2026. Penyaluran tidak cukup hanya mengacu pada data, tetapi juga harus mencerminkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Tanggapan Wakil Ketua DPRD
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, saat menanggapi proses distribusi beras untuk 27.426 Penerima Bantuan Pangan atau PBP. Para penerima tersebut masuk dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Target Penyaluran
Pemkot Yogyakarta menargetkan penyaluran sebanyak 822.780 kilogram beras rampung pada 30 September 2026. Setiap PBP akan menerima jatah 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan.
Prinsip Penyaluran yang Ditekankan
“Ukuran keberhasilannya bukan pada besarnya volume bansos yang disalurkan. Yang utama adalah memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena data tidak diperbarui atau karena perubahan ekonomi keluarga,” tegas politikus PKS tersebut, Kamis (14/8/2026).
Triyono mengacu pada hasil audiensi DPRD dengan Kementerian Sosial pada Juni 2026 lalu. Saat masa transisi DTSEN, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyesuaikan kriteria penerima. Karena itu ia meminta Pemkot membuka kanal pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat bisa mengusulkan pemutakhiran data secara aktif.
“Data seharusnya menjadi alat untuk menolong warga, bukan malah jadi penghalang. Jangan sampai yang sudah mampu masih menerima, sementara yang baru jatuh miskin justru belum terdata,” ujarnya.
Empat Prinsip Tepat
Lebih jauh, Triyono menekankan pentingnya menjalankan prinsip 4 Tepat dalam bansos: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar program perlindungan sosial berjalan akuntabel.
“Pada akhirnya bansos berhasil kalau masyarakat yang kesusahan benar-benar terbantu. Ke depan kami akan mendorong kebijakan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta agar lebih transparan dan cepat merespons kondisi warga,” pungkasnya.