BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

PDIP Restui Inisiatif RUU Perampasan Aset

Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.

Selasa, 6 Oktober 2026 16:18 WIBOleh: I Made Suyasa
PDIP Restui Inisiatif RUU Perampasan Aset
Foto: Dok. Wayan Sudirta
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026."
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksi mengenai RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Fraksi PDI Perjuangan secara resmi memberikan lampu hijau agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Keputusan politik tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pembacaan Pandangan Fraksi

Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., anggota Komisi III DPR RI, membeberkan pandangan partainya di hadapan pimpinan sidang dan ratusan anggota dewan.

PDI Perjuangan menuntut pengawasan berlapis agar kewenangan penegak hukum tidak berubah menjadi ancaman baru bagi keadilan publik.

“Kewenangan yang kuat harus disertai dengan integritas, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang tepat: tepat melaksanakan hukum, tepat terhadap pelaku kejahatan, dan tepat dalam memberikan keadilan terhadap rakyat,” tegas Sudirta.

Empat Pilar Penekanan Strategis

  1. Ruang lingkup undang-undang tidak boleh mandek pada paradigma pengembalian kas negara semata. Harta hasil kejahatan harus disulap menjadi modal penguatan kedaulatan ekonomi demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

  2. Negara wajib tunduk pada hukum dan melindungi hak dasar warga. Setiap proses perampasan harta haram wajib berakar pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Aset produktif dan nasib pekerja sah di dalamnya harus diselamatkan agar penegakan hukum tidak memicu kebangkrutan sosial atau gelombang pengangguran.

  3. Pengelolaan harta sitaan dilarang hanya menumpuk di gudang penyimpanan negara. Kekayaan tersebut harus dioptimalkan untuk memulihkan hak korban dan kesejahteraan masyarakat luas. Fraksi menuntut pembagian pengawasan yang ketat, mulai dari pengawasan internal, pengawasan DPR, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pembentukan Badan Pengawasan Perampasan Aset.

  4. Regulasi ini harus merajut keseimbangan antara efektivitas pembasmian kejahatan, jaminan perlindungan warga, dan perwujudan keadilan sosial yang merata.

Komitmen Politik PDI Perjuangan

Langkah konstitusional tersebut mengukuhkan komitmen politik PDI Perjuangan dalam mengawal tuntas pemberantasan aset koruptor.

Naskah pandangan resmi fraksi ini telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Drs. Utut Adianto serta Sekretaris Fraksi Dolfie O.F.P., S.T.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan