BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

EKONOMI

Mendag Budi Santoso Kejar IEU-CEPA Tanda Tangan Akhir Oktober 2026

Pemerintah menargetkan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa diteken akhir Oktober 2026 agar berlaku Januari 2027. Namun kendala bahasa dokumen di pihak Un

Selasa, 6 Oktober 2026 18:01 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pemerintah menargetkan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa diteken akhir Oktober 2026 agar berlaku Januari 2027."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita ekonomi terbaru →

[LAPORAN KHUSUS]

Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) ditandatangani pada akhir Oktober 2026 dan mulai berlaku Januari 2027.

Target ini dikejar agar tidak terjadi jeda fasilitas perdagangan setelah Generalized System of Preferences (GSP) Uni Eropa berakhir pada akhir 2026.

Namun, masih ada kendala di pihak Uni Eropa terkait bahasa yang digunakan dalam dokumen perjanjian.

Indonesia menginginkan dokumen ditandatangani menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, sementara Uni Eropa masih membahas apakah cukup dua bahasa atau perlu diterjemahkan ke seluruh bahasa negara anggota.

Key Takeaways: - Target penandatanganan IEU-CEPA: akhir Oktober 2026 - Target mulai berlaku: Januari 2027 - GSP Uni Eropa berakhir: akhir 2026 - Sekitar 90 persen pos tarif Indonesia ditargetkan langsung menjadi nol persen - Kendala utama: perbedaan bahasa dokumen perjanjian

Budi Santoso menegaskan percepatan ini krusial untuk menghindari kekosongan fasilitas tarif.

Dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (6/10), ia menyatakan bahwa Indonesia sudah menyepakati isi perjanjian, namun kendala teknis masih dibahas di pihak Uni Eropa.

"Memang makanya kita kejar (IEU-CEPA) supaya akhir Oktober ditandatangani. Kemarin kita juga ketemu Menteri Perdagangan Prancis (Nicolas Forissier) waktu G20 untuk memastikan," ujar Budi.

Ia menambahkan, "Kalau itu bisa, ya mudah-mudahan akhir September selesai.

Kalau akhir September selesai, nanti ratifikasinya kita percepat, mudah-mudahan akhir Desember selesai, sehingga per Januari (2027) sudah berlaku."

Ancaman Kekosongan Fasilitas Tarif

Budi memperingatkan bahwa berakhirnya GSP akan menghilangkan fasilitas tarif preferensial yang selama ini dinikmati eksportir Indonesia.

Jika IEU-CEPA belum berlaku saat GSP berakhir, eksportir berpotensi kehilangan daya saing di pasar Eropa.

"Memang kalau GSP kan berarti fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh UU kan menjadi tidak ada, kan fasilitas untuk tarif.

Tapi kan kita kejar, karena kemarin sudah kita bertemu juga dengan seluruh Dubes EU yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan kita sepakat bahwa akhir Oktober ini kita selesaikan penandatanganannya," ujar Budi.

Pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR terkait mekanisme ratifikasi dan mempertimbangkan penggunaan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat implementasi perjanjian.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat berbagai perjanjian dagang strategis, seperti yang dibahas dalam Harga Kedelai Tembus Rp13.600, Mendag Budi Santoso Buka Peluang Subsidi.

Peluang Investasi dan Akses Pasar

IEU-CEPA diproyeksikan memberikan peningkatan akses pasar bagi Indonesia.

Sekitar 90 persen pos tarif Indonesia ditargetkan langsung menjadi nol persen setelah perjanjian berlaku, sementara tarif lainnya akan diturunkan secara bertahap.

Selain perdagangan, kerja sama tersebut mencakup peluang investasi Eropa di Indonesia, antara lain di sektor energi terbarukan, digital, keamanan siber, pertanian, manufaktur, inovasi, dan teknologi.

Percepatan ratifikasi ditujukan untuk menghindari jeda antara berakhirnya GSP dan mulai berlakunya IEU-CEPA. Jika terjadi penundaan, eksportir berpotensi kehilangan daya saing dan pendapatan dari pasar Eropa.

Investasi Eropa di sektor energi terbarukan, digital, keamanan siber, pertanian, manufaktur, inovasi, dan teknologi juga terancam tertunda.

Hal ini menjadi perhatian serius mengingat posisi strategis Indonesia sebagai mitra dagang Uni Eropa di kawasan ASEAN.

Tantangan Diplomasi Bahasa

Kendala bahasa dokumen menjadi persoalan teknis yang memperlambat proses penandatanganan dan ratifikasi.

Indonesia menginginkan dokumen ditandatangani menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, sementara Uni Eropa masih membahas apakah cukup dua bahasa atau perlu diterjemahkan ke seluruh bahasa negara anggota.

Perbedaan ini mungkin tampak sepele, namun berdampak signifikan pada timeline yang sudah ketat. Setiap penundaan berpotensi menggeser jadwal ratifikasi yang ditargetkan selesai akhir Desember 2026.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk pertemuan dengan seluruh Duta Besar Uni Eropa yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan penandatanganan pada akhir Oktober 2026.

Dampak bagi Eksportir dan Pelaku Usaha

Bagi eksportir Indonesia, kepastian fasilitas tarif ke pasar Uni Eropa menjadi faktor krusial dalam perencanaan bisnis.

Kekosongan fasilitas setelah GSP berakhir dapat menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan berpotensi mengurangi volume ekspor.

Sosialisasi kepada eksportir mengenai peluang dan persyaratan IEU-CEPA harus dilakukan secara masif agar manfaat 90 persen pos tarif nol persen dapat segera dimanfaatkan.

Pelaku usaha perlu memahami persyaratan asal barang, standar produk, dan prosedur kepabeanan yang berlaku dalam kerangka perjanjian.

Pemerintah juga perlu menyiapkan skema transisi fasilitas tarif sementara untuk eksportir jika terjadi jeda antara GSP dan IEU-CEPA, misalnya melalui insentif fiskal atau fasilitasi perdagangan.

Langkah antisipatif ini penting untuk menjaga stabilitas ekspor dan melindungi pelaku usaha dari dampak negatif penundaan.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci percepatan penyelesaian perbedaan bahasa dokumen.

Jalur diplomatik tingkat tinggi perlu terus dioptimalkan dengan opsi kompromi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa tunggal dokumen resmi yang disertai terjemahan resmi ke bahasa Indonesia untuk keperluan domestik.

Dengan target yang sudah dicanangkan, pemerintah berupaya memastikan IEU-CEPA tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi eksportir dan perekonomian nasional.

Percepatan ratifikasi menjadi kunci untuk menjaga momentum dan menghindari kerugian akibat kekosongan fasilitas tarif.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, pelaku usaha dan eksportir Indonesia perlu memperkuat kapasitas digital dan strategi bisnis mereka.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Mendag Budi Santoso Kejar IEU-CEPA Tanda Tangan Akhir Oktober 2026”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita EkonomiPilar Bisnis