Irjen Totok Suharyanto menggantikan Irjen Adi Deriyan Jayamarta sebagai Kapolda Sulawesi Barat.
Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026. Irjen Adi Deriyan dipindahkan ke penugasan khusus di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Irjen Totok sebelumnya menjabat Kepala Kortastipidkor Mabes Polri. Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Memo Ardian mengonfirmasi pergantian jabatan tersebut.
Rekam Jejak Antikorupsi Jadi Sorotan
Selama menjabat Kepala Kortastipidkor Mabes Polri, Irjen Totok dikenal agresif.
Ia memimpin penggeledahan 12 lokasi sekaligus dalam upaya pengungkapan kasus mega korupsi yang menyeret nama-nama besar.
Salah satu yang mencuat adalah penetapan Bupati Gowa Husniah Talenrang sebagai tersangka korupsi.
Rekam jejak itulah yang membuat publik Sulbar berharap banyak.
Sebagian pengamat menilai gaya kepemimpinan Totok dapat menjadi angin segar bagi pemberantasan korupsi di daerah, terutama pada sektor perizinan dan pengadaan barang/jasa yang kerap menjadi celah kebocoran anggaran.
Namun, sejumlah kalangan juga mengingatkan bahwa tantangan di daerah berbeda dengan di Mabes Polri. Adaptasi, dukungan anggaran, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi menjadi kunci keberhasilan.
Dampak pada Iklim Usaha dan Investasi Daerah
Stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama iklim investasi.
Sulawesi Barat, dengan potensi sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan, membutuhkan penegakan hukum yang bersih dari praktik pungutan liar dan korupsi.
Kepemimpinan Kapolda dengan rekam jejak antikorupsi berpotensi menekan biaya ekonomi akibat praktik rente.
Pelaku UMKM maupun investor besar sama-sama membutuhkan kepastian berusaha dan percepatan penyelesaian sengketa hukum.
Hal ini sejalan dengan tantangan tata kelola layanan publik yang juga dibahas dalam Jakarta Pusat Layanan Administrasi Warga Hadapi Hambatan di 2026, di mana hambatan birokrasi menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Tiga Langkah Strategis untuk Sulbar Bersih
Kedua, pembentukan dashboard kinerja Polda Sulbar berbasis data real-time yang memantau indikator keamanan, penyelesaian perkara, dan kepuasan masyarakat.
Dengan begitu, akuntabilitas kepemimpinan baru dapat diukur secara transparan.
Ketiga, program kolaborasi lintas sektor antara Polda Sulbar, pemerintah daerah, dan lembaga antikorupsi dalam kerangka 'Sulbar Bersih' yang menyasar sektor perizinan dan pengadaan barang/jasa.
Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi Polri Presisi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan.
Prinsip transparansi data juga menjadi kunci dalam program-program publik lainnya, seperti yang dibahas dalam 463 Dapur MBG Dibekukan BGN: Mitra Wajib Penuhi Syarat 10 Hari, di mana pengawasan berbasis data menjadi instrumen utama akuntabilitas.
Menanti Gebrakan di Bumi Sulawesi Barat
Transisi kepemimpinan di Polda Sulbar berjalan sesuai mekanisme organisasi. Jajaran Polda Sulbar kini harus beradaptasi dengan gaya kepemimpinan baru, sementara masyarakat menantikan gebrakan nyata di lapangan.
Pertanyaan besarnya: akankah gaya agresif Irjen Totok di Mabes Polri dapat direplikasi di daerah? Publik Sulbar menunggu jawabannya, bukan lewat pernyataan, melainkan lewat tindakan.
Ekspektasi tinggi ini sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang juga disorot dalam Erupsi Anak Krakatau Lumpuhkan 1.500 Penerbangan, Pemerintah Siapkan OMC, di mana respons cepat dan koordinasi lintas lembaga menjadi penentu kepercayaan publik.
[STRATEGI SOLUSI]
Untuk kebutuhan distribusi informasi publik dan kampanye transparansi ke jaringan media nasional terverifikasi, JasaPromo.id menyediakan layanan media placement dan amplifikasi brand yang terukur.
Sementara bagi institusi pendidikan dan korporasi yang ingin membangun kapasitas SDM di bidang data dan AI, UNMAHA menawarkan jalur Magang Industri Dahulu dengan Kuliah Bebas SPP (SPP Rp 0) — perkuliahan blended learning fleksibel Senin–Sabtu, siap kerja di era digital.



