Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

RUU Perampasan Aset Atur Badan Pengelola Aset Rampasan Independen

Oleh: Redaksi BERNAS•19 November 2026
RUU Perampasan Aset Atur Badan Pengelola Aset Rampasan Independen
Foto: Redaksi BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki babak akhir."

🗓️ Dipublikasikan pada 19 November 2026.

RUU Perampasan Aset rampung dibahas tingkat I pada Rabu 18 November 2026 dan siap dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis 19 November 2026.

Kesepakatan utama menetapkan badan pengelola aset rampasan bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan pimpinan diangkat Presiden setelah persetujuan DPR.

Pemerintah semula mengusulkan bentuk dewan, namun DPR mempertahankan bentuk badan agar pimpinan memiliki otoritas lebih kuat untuk memerintah anggota.

Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menyatakan bentuk badan dinilai lebih efektif dalam menjalankan tugas.

Badan tersebut akan menangani penyimpanan, perawatan, hingga penjualan aset hasil perampasan.

Anggota Komisi III Rudianto Lallo menegaskan badan khusus itu menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah.

Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif," kata Soedeson, dikutip dari laporan CNN Indonesia, 19 November 2026.

Ia menegaskan garis pertanggungjawaban badan itu nanti. "Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya.

Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR," ujarnya.

Panja telah menuntaskan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM): 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.

Angka itu menunjukkan betapa teknis dan alot pembahasan di Senayan. Apa Saja Kewenangan Badan Pengelola?

Badan ini tidak sekadar menyimpan barang sitaan. Tugasnya mencakup menyimpan, merawat, mengamankan, memelihara, memanfaatkan, menjual, hingga mengembalikan atau melepaskan aset rampasan.

Artinya, badan tersebut memegang kendali atas triliunan rupiah aset hasil kejahatan ekonomi. Bila tata kelolanya lemah, nilai aset bisa menyusut, rawan intervensi, dan pemulihan kerugian korban makin jauh dari kenyataan.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan arah kelembagaan itu.

"Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," katanya seperti dikutip ANTARA.

Hak Korban Jadi Substansi yang Diperjuangkan

Bagi publik, daya tarik utama RUU ini bukan soal nama lembaga, melainkan apakah uang mereka bisa kembali. Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh.

Rano Alfath menyebut pemulihan hak korban sebagai substansi yang berhasil diperjuangkan.

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujarnya, dikutip ANTARA/Kompas.com, 19 November 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kelompok korban yang paling terdampak. "Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," katanya.

Harapan itu masuk akal. Selama ini korban kejahatan ekonomi sering menempuh proses panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meski pelaku sudah diproses hukum.

Tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha hilang tanpa kepastian. Peringatan Soal Independensi dan Akuntabilitas

Desain kelembagaan yang final tetap menyisakan risiko.

Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memberi otoritas kuat, tetapi juga membuka pertanyaan soal seberapa jauh lembaga itu bisa bebas dari tekanan politik.

Mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan pimpinan sebenarnya menjadi semacam rem. Namun tanpa kewajiban pelaporan publik berkala dan audit eksternal independen, akuntabilitas badan tetap rapuh.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam OJK Ungkap Aset Asuransi RI Rp 1.192 Triliun, Nonkomersial Justru Menyusut, yang menunjukkan besarnya nilai aset sektor keuangan dan pentingnya tata kelola yang transparan.

Tantangan berikutnya adalah kecepatan. Bila penelusuran dan pengamanan aset baru dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset sudah berpindah tangan atau hilang.

Penelusuran sejak awal perkara menjadi kunci. Dampak bagi Pasar Modal dan Kepercayaan Investor

Dari kacamata bisnis, RUU ini memperkuat kerangka perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Kepastian bahwa aset pelaku kejahatan bisa disita dan dikembalikan memberi efek jera sekaligus menaikkan kepercayaan investor ritel.

Bagi pelaku usaha, mekanisme pengelolaan aset rampasan yang jelas mengurangi ketidakpastian hukum.

Bagi negara, badan pengelola yang profesional berpotensi mengoptimalkan nilai aset rampasan dan mendukung penerimaan negara.

Sebaliknya, bila kelembagaan tidak independen, manfaat fiskal itu bisa tertunda. Kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi juga berisiko tergerus, terutama di tengah besarnya ekspektasi korban.

Arah kebijakan publik yang serupa terlihat dalam Pemprov Jabar Atur Izin Perumahan Sesuai Risiko Bencana dan Tata Ruang, yang menekankan pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko dalam kebijakan.

Langkah yang Harus Ditempuh agar Aset Jadi Berkah

BERNAS merekomendasikan lima langkah konkret.

Pertama, penguatan desain kelembagaan dengan independensi operasional dan garis pertanggungjawaban yang jelas kepada Presiden, disertai checks and balances melalui persetujuan DPR.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas lewat kewajiban pelaporan publik berkala atas aset yang disimpan, dijual, dan dikembalikan, plus audit eksternal independen.

Ketiga, prioritas pemulihan korban melalui mekanisme restitusi cepat, pendataan korban yang akurat, serta penelusuran dan pengamanan aset sejak awal perkara.

Keempat, digitalisasi tata kelola aset dengan sistem terintegrasi untuk pelacakan, valuasi, dan lelang aset rampasan.

Kelima, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, Kejaksaan, KPK, dan PPATK dalam penelusuran aset lintas yurisdiksi.

Senada dengan semangat penguatan kapasitas kelembagaan dalam Strategi Jitu Siapkan Talenta Digital Indonesia Menuju Emas 2045, badan pengelola aset rampasan butuh sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, akuntansi forensik, dan teknologi.

Rapat paripurna hari ini akan menentukan apakah janji pemulihan hak korban benar-benar punya pijakan.

Publik berhak menuntut satu hal sederhana: badan itu bekerja untuk negara dan korban, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

[STRATEGI SOLUSI]

Transparansi kelembagaan hanya bisa berjalan bila didukung sistem yang rapi dan terukur.

Bila Anda mengelola organisasi atau bisnis yang butuh tata kelola aset dan proses lebih akuntabel, BERNAS menyediakan sesi Consulting Business Plan untuk memetakan peluang, merekomendasikan tools, hingga menyusun roadmap eksekusi yang terukur.

Untuk tim yang ingin membangun sistem pelacakan dan pelaporan berbasis AI, program Training NLP + Vibecoding + AI memberi praktik langsung membangun otomasi dan produk digital dengan studi kasus nyata.

Sementara Adolo membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Mulailah dari langkah kecil: rapikan data, bangun sistem, dan pastikan setiap rupiah tercatat.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari RUU Perampasan Aset Atur Badan Pengelola Aset Rampasan Independen?

Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki babak akhir.

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“RUU Perampasan Aset Atur Badan Pengelola Aset Rampasan Independen”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.