Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto mengaku tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan setelah terjerat kasus dugaan suap.
Ia menyampaikan hal itu saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam pleidoinya, Hery membantah seluruh dakwaan penerimaan uang yang dialamatkan kepadanya.
Ia menegaskan bahwa dirinya kini harus menanggung beban keluarga tanpa penghasilan tetap, sementara pendapatan istrinya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
"Saya sangat menyesalkan kejadian yang saya alami. Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi, sementara pendapatan dari istri tidak mencukupi kehidupan rumah tangga.
Anak pertama masih perlu menyelesaikan kuliah dan anak kedua masih kelas dua SMA," ujar Hery, dikutip dari laporan Detik.com.
Beban itu bertambah karena Hery mengaku menderita diabetes dan stroke mata yang memerlukan biaya pengobatan. Ia juga menyampaikan penyesalan karena telah membuat luka di Ombudsman RI.
"Saya juga mengalami sakit diabetes dan stroke mata perlu biaya pengobatan dari sakit yang dialami.
Saya mohon maaf gagal mewujudkan perbaikan dan membuat luka di Ombudsman RI," kata Hery. Dakwaan Berlapis yang Dibantah di Persidangan
Hery membantah sejumlah dakwaan penerimaan uang yang diajukan jaksa penuntut umum. Dakwaan itu antara lain penerimaan Rp200 juta dari PT DSM, Rp525 juta dari Agung Winarno, serta Rp50 juta dari Rozai.
Selain itu, ia juga didakwa menerima penyerahan uang melalui Agung Winarno dan Edi Sugandi di Hotel Bidakara Jakarta. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp200 juta pada 2021 hingga Rp1 miliar melalui Edy Sugandi.
Hery menegaskan bahwa Agung Winarno telah mengklarifikasi di persidangan bahwa uang-uang tersebut tidak benar diberikan kepadanya.
Ia juga mempertanyakan logika dakwaan terkait PT DSM yang menurutnya tidak masuk akal secara waktu.
"Bagaimana mungkin, kasus PT DSM terjadi tahun 2023 sementara Lukman baru mengenal Agung Winarno tahun 2025, dan ini telah dibantah oleh Agung Winarno dalam persidangan," kata Hery.
Ia juga membantah pernyataan Lukman Malanuang yang menyebut PT Toshida Indonesia akan menyediakan Rp700 juta untuk pengurusan.
Menurut Hery, ia tidak pernah mengucapkan atau mendengar kalimat itu. Kronologi Penangkapan yang Dikenang Pahit
Hery menceritakan pengalaman pahitnya saat aparat Kejaksaan Agung mendatangi rumahnya pada suatu dini hari. Saat itu ia dan istri sedang beristirahat.
Ia dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung dalam kondisi tidak sehat dan diperiksa hingga pagi. Istrinya menunggu di luar dan tidak diperbolehkan mendampingi, lalu pulang naik taksi.
Pada pukul 07.00 WIB, Hery dinyatakan sebagai tersangka. Ia kini mengaku tidak bekerja lagi, sementara anak pertama masih kuliah dan anak kedua masih kelas dua SMA. Dampak pada Reputasi Lembaga Pengawas Publik
Kasus ini mencoreng citra Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Hery secara eksplisit menyatakan penyesalan karena telah membuat luka di institusi tersebut.
Bagi masyarakat, kasus ini menjadi cermin bahwa pejabat publik yang tersandung hukum bisa jatuh secara ekonomi dan sosial.
Muncul pertanyaan tentang sistem perlindungan dan kepastian hukum bagi pejabat yang sedang menjalani proses hukum.
Empati publik muncul terhadap kondisi kesehatan Hery. Namun skeptisisme juga mengemuka mengingat besarnya dakwaan suap yang menjeratnya.
Bantahan yang saling bertentangan antara Hery dan saksi Agung Winarno menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dakwaan.
Kasus ini menjadi sorotan media nasional sebagai cermin kompleksitas penanganan kasus korupsi di lembaga pengawas. Reformasi Tata Kelola Lembaga Pengawas
Kasus ini menyoroti isu tata kelola lembaga pengawas publik dan integritas aparatur negara.
Secara makro, kasus suap di lembaga pengawas berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum di Indonesia.
Ketidakpastian hukum dan proses peradilan yang berlarut-larut dapat menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif. Terutama terkait kepastian regulasi dan pengawasan.
Beban biaya pengobatan dan pendidikan yang ditanggung keluarga pejabat yang tersandung hukum mencerminkan tidak adanya jaring pengaman sosial yang memadai.
Ini menjadi catatan penting bagi reformasi tata kelola aparatur negara.
Persoalan tata kelola layanan publik masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hal ini sejalan dengan Isu TKA Trending, Kemnaker Diminta Buka Data Resmi Tenaga Kerja Asing yang juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.
Langkah Strategis ke Depan
Ada beberapa usulan strategis untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Pertama, perlunya sistem jaring pengaman sosial dan hukum bagi pejabat publik yang sedang menjalani proses hukum.
Termasuk akses kesehatan dan pendidikan anak, agar prinsip praduga tak bersalah tetap terjaga.
Kedua, penguatan mekanisme internal Ombudsman RI melalui audit independen dan transparansi laporan hasil pemeriksaan. Ini untuk mencegah maladministrasi.
Ketiga, digitalisasi dan audit trail dalam setiap proses pengambilan keputusan di lembaga pengawas. Tujuannya mencegah intervensi pihak ketiga.
Keempat, percepatan proses peradilan tipikor dengan pendekatan restorative justice yang tetap mengedepankan kepastian hukum.
Kelima, program literasi integritas bagi aparatur pengawas publik melalui pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi anti-suap.
Pertanyaannya, sejauh mana negara hadir untuk memastikan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI tetap bersih dan kredibel? Dan bagaimana perlindungan hukum yang adil bagi pejabat yang belum terbukti bersalah?
[STRATEGI SOLUSI]
Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola lembaga publik memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, bagi lembaga yang membutuhkan penguatan reputasi dan komunikasi publik, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan kampanye promosi terukur ke jaringan media nasional terverifikasi.
