JAKARTA, BERNAS.id – Keberadaan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia, merupakan implementasi nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) TNI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Senin (12/5/2025).
“Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan supremasi sipil,” tambah putra dari Mantan Ketua Umum Golkar Agung Laksono tersebut.
Baca Juga :KMS Kritisi Surat Perintah Pengerahan Personil TNI di Lingkungan Kejati dan Kejari, Ini Kata TNI
Dave memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai legislatif dan mitra kerja TNI.
“Komisi I DPR RI akan memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta selaras dengan kepentingan nasional,” pungkas Dave.
Baca Juga :UU TNI Hasil Revisi Sudah Diteken, Ini Catatan Koalisi Masyarakat Sipil
Diketahui, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025. (FIE)