BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

Kejaksaan Dijaga TNI, Ini Kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI

JAKARTA,BERNAS.ID – Keberadaan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia, merupakan implementasi nota...

Senin, 12 Mei 2025 16:21 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA,BERNAS.ID – Keberadaan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia, merupakan implementasi nota"

🗓️ Dipublikasikan pada 12 Mei 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Keberadaan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia, merupakan implementasi nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) TNI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Senin (12/5/2025).

“Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan supremasi sipil,” tambah putra dari Mantan Ketua Umum Golkar Agung Laksono tersebut.

Baca Juga :KMS Kritisi Surat Perintah Pengerahan Personil TNI di Lingkungan Kejati dan Kejari, Ini Kata TNI

Dave memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai legislatif dan mitra kerja TNI.

“Komisi I DPR RI akan memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta selaras dengan kepentingan nasional,” pungkas Dave.

Baca Juga :UU TNI Hasil Revisi Sudah Diteken, Ini Catatan Koalisi Masyarakat Sipil

Diketahui, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025. (FIE)

 

 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan