Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Beban Ganda Pariwisata Bali dan Anomali APBN

Oleh: I Made Suyasa•3 Oktober 2026
Beban Ganda Pariwisata Bali dan Anomali APBN
Foto: Humas Pemprov Bali
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Pertemuan Banggar DPR-RI dengan Gubernur Bali Wayan Koster membahas ketimpangan alokasi anggaran untuk infrastruktur pariwisata Pulau Bali."
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat, 2 Oktober 2026.

🗓️ Dipublikasikan pada 3 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Kunjungan Kerja Banggar DPR-RI ke Bali

Suasana Gedung Wiswa Sabha Utama mendadak tegang ketika jajaran Badan Anggaran DPR-RI duduk berhadapan langsung dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Jumat (2/10/2026) siang itu. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk kunjungan kerja tersebut sejatinya membahas kebijakan transfer keuangan ke daerah. Namun, ruang sidang utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar seketika berubah menjadi arena pertarungan argumen mengenai ketimpangan alokasi anggaran pusat.

Desakan Gubernur Wayan Koster

Desakan Gubernur Wayan Koster dengan suara lantang menagih komitmen fiskal Jakarta. Ia mendesak adanya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara masif untuk menambal robeknya infrastruktur strategis di Pulau Bali.

Prestasi Pariwisata Bali

Pulau Bali memang terus mendulang catatan fantastis di kancah global sepanjang tahun sebelumnya dengan mengantongi lebih dari enam belas juta kunjungan pelancong. Rinciannya mencakup tujuh juta lebih wisatawan mancanegara serta sembilan juta pelancong domestik yang memadati berbagai destinasi. Gelontoran devisa nasional yang masuk pun menembus angka seratus tujuh puluh enam triliun rupiah, menyumbang lebih dari separuh total perolehan devisa pariwisata seluruh nusantara.

Beban Infrastruktur yang Tidak Seimbang

Kendati demikian, angka-angka berkilau itu sama sekali tidak berbanding lurus dengan ketahanan infrastruktur di lapangan. Bali memikul beban lintas batas yang luar biasa berat, sementara kapasitas fiskal daerah megap-megap menahan laju kerusakan ekologis dan sosial. Konsep pembangunan yang diusung pemerintah daerah berlandaskan pada prinsip satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola demi merawat keselarasan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah kebutuhan infrastruktur dasar di Bali yang memiliki dimensi kepentingan nasional, bukan sekadar urusan lokal.

Masalah yang Dihadapi

  • Kemacetan kronis di kawasan selatan
  • Krisis air bersih yang kian nyata
  • Ancaman darurat sampah dari hulu hingga hilir
  • Jurang ketimpangan antarwilayah
  • Proyek Vital yang Mendesak

    Proyek-proyek vital seperti konektivitas jalur Singaraja menuju Mengwi, pembangunan jalan lingkar, hingga infrastruktur air melalui sistem penyediaan air minum dan bendungan besar mendesak untuk segera diselesaikan tanpa penundaan birokrasi.

    Tanggapan Wakil Ketua Banggar DPR-RI

    Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menepis anggapan adanya pemotongan dana transfer ke daerah secara sepihak. Ia berdalih bahwa sebagian anggaran kini dialihkan langsung ke dalam program strategis nasional, termasuk penataan pembiayaan pegawai paruh waktu secara bertahap. Senada dengan rekannya, pimpinan rapat lainnya menyebut bahwa ruang fiskal daerah akan terbantu lewat alokasi anggaran masif untuk pekerja paruh waktu serta pemanfaatan dana bagi hasil yang belum dibayarkan pada tahun-tahun mendatang.

    Argumen administratif semacam ini kontan menyisakan celah perdebatan yang tajam. Mengalihkan pos anggaran untuk pegawai negeri memang meredakan tekanan rutin APBD, namun langkah tersebut sama sekali tidak menyelesaikan karut-marut kemacetan jalan raya atau tumpukan sampah di pesisir pantai.

    Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said sempat melontarkan pandangan agar arah pembangunan pariwisata diperpanjang durasi tinggal pelancong demi memperluas perputaran ekonomi kerakyatan. Gagasan tersebut tentu menemui jalan buntu apabila ketersediaan air bersih dan infrastruktur dasar di tingkat tapak masih compang-camping.

    Kebutuhan Insentif Fiskal Khusus

    Insentif khusus fiskal bagi Bali bukan lagi sebatas diskresi politik, melainkan prasyarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan lokomotif devisa negara.

    📊 Survei Kilat BERNAS

    Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?

    Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

    FAQ: Ringkasan Cepat

    Apa inti dari Beban Ganda Pariwisata Bali dan Anomali APBN?

    Pertemuan Banggar DPR-RI dengan Gubernur Bali Wayan Koster membahas ketimpangan alokasi anggaran untuk infrastruktur pariwisata Pulau Bali.

    Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

    Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

    Bagikan artikel ini

    WhatsAppTelegram

    Untuk Mitra & Pengiklan

    Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

    Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

    Lihat Paket Iklan

    “Beban Ganda Pariwisata Bali dan Anomali APBN”

    I
    I Made Suyasa
    Click to Share
    Discovery Insight

    Data Transmutation:
    Digital Sovereignty

    Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

    Lihat Ekosistem