YOGYAKARTA, BERNAS.ID — DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mengawal langsung sidang gugatan sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, Selasa (29/9/2026), terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT Mataram Tunggal Garment (PT MTG), Sleman.
Ketua DPD KSPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto beserta jajaran pengurus, hadir mendampingi ratusan pekerja yang terkena PHK.
Ia menyampaikan, sejatinya pihaknya tidak menginginkan penyelesaian lewat pengadilan. Namun, perusahaan dinilai menutup ruang negosiasi sehingga memaksa para pekerja mengajukan gugatan.
“Sangat ironis. Persoalannya sudah jelas, hak pesangon pekerja bahkan sudah diasuransikan melalui perudahaan asuransi.
Mau perusahaan untung atau rugi, pesangon itu sudah terjamin,” tegas Waljid di lokasi persidangan.
Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati, menurut Waljid pesangon atas PHK ditetapkan dua kali lipat ketentuan yang berlaku.
Namun, perusahaan justru menawarkan hanya 0,5 kali ketentuan, yang dinilai sangat jauh di bawah hak yang seharusnya diterima.
“Ini mengingkari PKB yang menjadi pedoman tertinggi hubungan industrial di perusahaan. Perusahaan justru berusaha menekan pekerja menerima angka yang merugikan,” ujar Waljid.
Para pekerja menuntut pemenuhan pesangon sesuai kesepakatan PKB. KSPSI DIY menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini hingga hak para pekerja terpenuhi secara penuh dan adil.
Diberitakan sebelumnya Ratusan karyawan PT Mataram Tunggal Garment (PT MTG/PT MDK) bersama perwakilan DPD KSPSI DIY mendatangi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (26/8/2026).
Mereka membawa keresahan panjang terkait persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pembayaran pesangon yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Ketua DPD KSPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menegaskan bahwa sebanyak 371 karyawan tetap terkena dampak PHK. Mayoritas dari mereka telah mengabdi lebih dari lima tahun, namun pesangon yang diberikan perusahaan belum sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun hasil perundingan sebelumnya.
“Kami datang bukan untuk berdebat, melainkan meminta keadilan. Nilai pesangon yang diberikan tidak sesuai kesepakatan.
Ini sudah terlalu lama tertunda,” ujar Waljid.
Ketidakpastian Nasib Keluarga
Perundingan yang berlangsung selama ini belum membuahkan hasil, menimbulkan ketidakpastian bagi ratusan keluarga yang bergantung pada hak pesangon. Para pekerja menuntut pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, bukan nilai yang diturunkan sepihak oleh perusahaan.
Berita Terkait:
- Dua Klub Baru Lahir di Charter Night, Perluas Jangkauan Pelayanan Lions dari Yogyakarta hingga Klaten
- Sepeda Lama Turut Iringi Gus Fawait Gowes, Ada Kisah Lama Dibaliknya
- Tinjau Pengerukan Anak Kali Krukut, Pramono Minta Warga Tak Buang Sampah ke Sungai
- Hamzah Batik Malioboro Kebakaran, Belasan Mobil Damkar Dikerahkan
- BKSN 2026 Gereja Kidul Loji: Lomba Kreatif Jadikan Kitab Suci Sahabat Sehari-hari