Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tolak

Oleh: Redaksi BERNAS•18 November 2026
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Tersangka korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung mengklaim dananya murni untuk Muktamar NU. PBNU menolak keras dan menuntut bukti konkret."

🗓️ Dipublikasikan pada 18 November 2026.

Fahd Arafiq mengklaim telah menyalurkan Rp70 miliar murni untuk penyelenggaraan Muktamar NU. PBNU membantah keras dan menegaskan tidak ada kaitan antara uang hasil korupsi dengan muktamar tersebut.

Klaim itu disampaikan Fahd seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan salah tangkap.

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf menuntut bukti konkret dan menyatakan pernyataan tanpa bukti hanya merugikan organisasi.

Fahd juga mengungkap adanya permintaan dana dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, permintaan Rp100 miliar disampaikan melalui telepon pada 25 dan 26 Agustus, lalu kembali ditelepon pada 27 Agustus dengan membawa nama petinggi yang tidak ia sebutkan identitasnya.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak.

26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut.

Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd. PBNU Menolak Disebut Menerima Aliran Dana Korupsi

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons dengan nada tegas.

Dalam pernyataannya kepada NU Online pada Kamis, 12 November 2026 di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa muktamar tidak berkaitan dengan uang hasil korupsi.

"Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi.

Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU," tegas Gus Ipul.

Ia pun menuntut bukti konkret atas klaim yang menyeret nama organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Menurutnya, pernyataan tanpa bukti justru merugikan jam'iyyah.

"Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35.

Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam'iyyah," ujar Gus Ipul. Kronologi Kasus Bermula dari OTT KPK

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Perkara tersebut terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan tersangka.

Mereka mencakup pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Fahd Arafiq.

Penetapan tersangka ini memperlihatkan dugaan suap yang melibatkan pejabat birokrasi, korporasi properti, perantara, dan politisi.

Sebelumnya, KPK juga pernah menangani perkara serupa yang menyeret nama Fahd, seperti tergambar dalam laporan KPK Maksimalkan Pemidanaan Fahd Arafiq, Tersangka Korupsi Tiga Kali.

Tekanan Pasar dan Risiko Reputasi Korporasi

Kasus ini menyentuh sektor properti dan pertanahan yang menjadi salah satu pilar investasi.

Pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor menunjukkan risiko tata kelola perizinan lahan yang dapat memengaruhi iklim investasi dan kepastian usaha.

Sentimen pasar pun sedang lemah. Mengutip laporan Okezone Economy, IHSG ditutup melemah 56,88 poin atau turun 1,07 persen ke level 5.247 pada sesi terakhir perdagangan.

Tekanan kepercayaan pasar ini berpotensi diperparah oleh skandal korupsi yang menyeret nama korporasi dan politisi.

Bagi PT Summarecon Agung Tbk, keterlibatan presiden direktur sebagai tersangka menimbulkan risiko reputasi dan ketidakpastian atas proyek-proyek perizinan lahan.

Bagi Partai Golkar, status tersangka salah satu ketua DPP-nya berpotensi mengganggu elektabilitas dan kredibilitas partai.

Bagi PBNU, klaim yang menyeret nama organisasi berisiko merusak kepercayaan publik dan dukungan finansial jamaah. Tiga Langkah Perbaikan Tata Kelola

BERNAS memandang kasus ini sebagai pemicu untuk membenahi tiga hal sekaligus. Pertama, transparansi pendanaan organisasi keagamaan.

Organisasi berskala besar seperti PBNU didorong menerapkan standar pelaporan keuangan terbuka untuk kegiatan nasional seperti muktamar, sehingga klaim aliran dana dapat diverifikasi secara akuntabel dan nama jam'iyyah tidak mudah terseret opini negatif.

Kedua, digitalisasi dan integritas perizinan lahan.

Kementerian ATR/BPN perlu mempercepat transformasi digital layanan hak guna bangunan dengan jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi.

Langkah ini mempersempit ruang suap dan perantara yang selama ini menjadi celah dalam pengurusan izin lahan.

Ketiga, kanal pelaporan anonim terpadu lintas lembaga, melibatkan KPK, ATR/BPN, dan Ombudsman.

Sistem berbasis teknologi ini penting untuk mendeteksi pola permintaan dana melalui nama petinggi sebelum berubah menjadi transaksi.

Pendekatan ini menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan reputasi organisasi keagamaan, dan perbaikan tata kelola investasi properti. Praduga Tak Bersalah dan Proses Hukum

Fahd Arafiq dan Arif Sugiyanto berstatus tersangka. Keduanya belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Publik kini menantikan pembuktian di persidangan, terutama soal asal-usul dana Rp70 miliar yang diklaim untuk Muktamar NU.

Pernyataan saling bantah antara tersangka dan PBNU menciptakan atmosfer yang memicu spekulasi. Namun proses hukum tetap harus dihormati, dan setiap klaim wajib diuji dengan bukti.

Seperti halnya penanganan perkara lain yang menuntut akuntabilitas, prinsip transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan organisasi keagamaan.

Strategi Solusi

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola yang bersih dan transparan di setiap lini, baik korporasi, organisasi keagamaan, maupun birokrasi perizinan.

Bagi pelaku usaha dan pengelola organisasi yang ingin membangun sistem yang lebih akuntabel dan tahan terhadap risiko reputasi, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk diagnosa peluang, rekomendasi tools dan sistem, hingga rencana eksekusi yang terukur.

Untuk organisasi dan UMKM yang ingin memperkuat kehadiran digital sekaligus kredibilitas di mata publik, Jasa SEO & Ads BERNAS menawarkan audit teknis dan optimasi yang membantu brand tampil lebih terpercaya di mesin pencari.

Langkah kecil menuju tata kelola yang lebih baik bisa dimulai dari sekarang.

📊 Survei Kilat BERNAS

Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tolak?

Tersangka korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung mengklaim dananya murni untuk Muktamar NU. PBNU menolak keras dan menuntut bukti konkret.

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tolak”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.