Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kementerian ESDM Pastikan TNUK Bukan Wilayah Tambang — Tak Ada Izin Terbit

Oleh: Redaksi BERNAS•18 November 2026
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Banten menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk Wilayah Pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang…"

🗓️ Dipublikasikan pada 18 November 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Provinsi Banten tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar maupun di dalam kawasan TNUK itu sendiri.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Angga pada 17 November 2026. Sehari kemudian, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menyampaikan hal senada.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan," kata Dwi Angga, mengutip keterangan resmi yang dilaporkan CNN Indonesia.

Pernyataan ini muncul setelah beredar informasi bahwa sebagian perairan TNUK dinilai memiliki potensi mineral pembawa.

Potensi geologis itu membuat kawasan tersebut secara teknis memenuhi kriteria sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Membedah Sumber Keresahan Publik

Keresahan publik berakar pada tumpang tindih persepsi. Penetapan WUP berbasis potensi geologi sering disalahpahami sebagai izin menambang.

Dwi Angga menekankan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," ujarnya.

Dari sisi regulasi kewilayahan, Ari James Faraddy memastikan kawasan TNUK tertutup bagi aktivitas tambang.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," kata Ari, seperti dikutip CNN Indonesia.

Status TNUK bukan kawasan biasa. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten menetapkannya sebagai wilayah konservasi.

Kawasan ini juga menyandang status Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Wilayah Pertambangan Provinsi Banten sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diputuskan 12 Februari 2026.

Keputusan inilah yang menjadi rujukan tata kelola wilayah tambang di provinsi tersebut. Tantangan Transparansi Peta Wilayah Tambang

Persoalan intinya bukan sekadar ada atau tidak ada izin. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana publik bisa memverifikasi sendiri batas kawasan konservasi dan wilayah pertambangan.

Selama peta Wilayah Pertambangan tidak terbuka dan terdigitalisasi, keresahan serupa berpotensi berulang.

Masyarakat dan pegiat konservasi menuntut kepastian hukum bahwa kawasan lindung tidak akan tersentuh aktivitas tambang.

Pemerintah daerah dan pusat telah mengeluarkan penegasan berlapis untuk meredam keresahan. Namun penegasan lisan tidak sekuat data spasial yang bisa diakses publik.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Transformasi Papua: Mengungkap Strategi Jitu Mengubah Kekayaan Alam Jadi Kesejahteraan, yang menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang transparan agar kekayaan alam tidak menjadi sumber konflik.

Dampak bagi Iklim Investasi dan Ekonomi Banten

Dari kacamata bisnis, penegasan ini menjaga stabilitas iklim investasi sektor pertambangan.

Kepastian bahwa TNUK berada di luar WUP menghindarkan pelaku usaha dari risiko sengketa lahan dan konflik lingkungan di kemudian hari.

Bagi sektor pariwisata dan ekowisata berbasis konservasi di Banten, kepastian status kawasan menjadi modal reputasi. TNUK adalah rumah bagi badak Jawa, salah satu spesies paling langka di dunia.

Reputasi lingkungan Indonesia di mata investor dan lembaga global juga dipertaruhkan.

Status warisan dunia UNESCO menempatkan TNUK dalam sorotan internasional, sehingga setiap isu tambang di kawasan itu berdampak langsung pada citra kepatuhan lingkungan nasional.

Seperti dicatat dalam Strategi Transformasi Digital Maluku Utara: Mengubah Data Menjadi Kemakmuran, pemanfaatan sumber daya alam yang efektif menuntut integrasi data yang rapi antara pusat dan daerah.

Empat Langkah agar Data Ini Menjadi Emas

BERNAS merekomendasikan empat langkah konkret. Pertama, publikasi terbuka dan terdigitalisasi peta Wilayah Pertambangan dan WUP nasional agar publik dapat memverifikasi batas kawasan konservasi secara mandiri.

Kedua, pembentukan kanal pengaduan dan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat untuk memantau potensi aktivitas tambang ilegal di sekitar kawasan lindung.

Ketiga, penguatan komunikasi publik regulasi pertambangan oleh Kementerian ESDM. Penetapan WUP tidak boleh lagi disalahpahami sebagai izin tambang.

Keempat, integrasi data spasial RTRW daerah dengan Kepmen ESDM untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang di kawasan konservasi.

Langkah ini sejalan dengan semangat koordinasi pusat-daerah yang dibahas dalam Mendagri Bolehkan Pemda Tetapkan Ulang Status Tanggap Darurat Sumatera.

Pertanyaannya kini sederhana: apakah pemerintah siap membuka peta itu untuk publik, atau penegasan akan terus berulang setiap kali keresahan muncul?

[STRATEGI SOLUSI]

Kepastian regulasi hanya bernilai jika bisa diverifikasi publik.

Bagi pemerintah daerah dan instansi yang ingin membangun sistem komunikasi kebijakan berbasis data spasial, BERNAS menyediakan Jasa SEO & Ads BERNAS untuk memperkuat jangkauan informasi resmi, serta Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap transformasi digital yang terukur.

Untuk tim komunikasi yang perlu memproduksi konten edukasi regulasi secara konsisten, Koding.Studio menawarkan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan, sementara Adolo membantu memetakan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berulang.

Ekosistem UNMAHA juga membuka jalur pembelajaran blended learning bagi Anda yang ingin mendalami tata kelola data dan kebijakan publik di era AI.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Kementerian ESDM Pastikan TNUK Bukan Wilayah Tambang — Tak Ada Izin Terbit?

Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Banten menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk Wilayah Pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang…

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Kementerian ESDM Pastikan TNUK Bukan Wilayah Tambang — Tak Ada Izin Terbit”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.