Banggar DPR Sepakat Pangkas Subsidi BBM-LPG Jadi Rp261,5 T di APBN 2027

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati postur Rancangan Undang-Undang APBN 2027 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9/2026).

Keputusan paling krusial dalam rapat tersebut adalah pemangkasan alokasi subsidi energi menjadi Rp261,50 triliun.

Angka ini turun Rp11,44 triliun dari usulan awal pemerintah dalam RAPBN 2027 yang sebesar Rp272,94 triliun.

Secara spesifik, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dipangkas menjadi Rp131,39 triliun. Nilai ini berkurang Rp11,4 triliun dari usulan semula Rp142,8 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh berkurangnya volume penyaluran LPG tabung 3 kg dan JBT Solar.

"Alokasi subsidi energi sebesar Rp261.502,2 miliar lebih rendah Rp11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp272.945,3 miliar," ujar Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.

Kelompok ini adalah pengguna utama LPG 3 kg dan solar bersubsidi untuk operasional harian.

Pemangkasan subsidi berpotensi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen, yang berujung pada kenaikan biaya transportasi dan inflasi pangan.

Pemerintah beralasan pemangkasan ini dilakukan karena adanya penurunan volume kuota penyaluran.

Volume BBM dan LPG masing-masing ditetapkan sebesar 19.561 ribu KL dan 8.000 ribu MT. Adapun subsidi tetap minyak solar ditetapkan Rp1.000 per liter.

Meski melakukan penghematan di pos subsidi energi, pemerintah tetap mempertahankan defisit fiskal di angka Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang untuk tetap ekspansif namun terukur.

"Penyusunan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah, karena itu kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi cukup baik," ujar Suahasil dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Suahasil menambahkan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh pasif.

"Kebijakan fiskal harus tetap pruden tapi kebijakan fiskal tidak pasif, harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dan buka ruang bagi investasi.

Karena itu kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur," tutur Suahasil.

Dalam postur yang disepakati, pendapatan negara ditargetkan naik menjadi Rp3.435,10 triliun dari usulan awal Rp3.426,03 triliun.

Sementara belanja negara ditetapkan Rp4.106,26 triliun, naik dari usulan semula Rp4.097,19 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung dengan target Rp2.911,95 triliun.

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat dialokasikan Rp3.371,26 triliun, sementara Transfer ke Daerah tetap di angka Rp735 triliun.

Subsidi listrik tahun berjalan juga tetap Rp117,84 triliun, ditambah kurang bayar 2025 sebesar Rp12,26 triliun.

Keputusan ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus kredibilitas fiskal.

Diperlukan langkah mitigasi yang tepat agar pemangkasan subsidi tidak memukul sektor riil, terutama UMKM yang menjadi penopang ekonomi domestik.

Seperti yang dibahas dalam artikel Prabowo Gelar Rapat Energi di Istana, Bahlil Dorong Biodiesel di Atas B50, transisi energi dan kebijakan subsidi menjadi isu sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Langkah pemerintah menyiapkan skema kompensasi yang tepat sasaran akan sangat menentukan dampak kebijakan ini terhadap inflasi.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan fiskal ini juga bersinggungan dengan upaya Strategi Emas Menutup Jurang Skill: Pendidikan Tinggi Kunci Indonesia Emas 2045?, di mana alokasi belanja negara yang efisien diharapkan dapat mendorong investasi di sektor sumber daya manusia.

BERNAS merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk mengawal kebijakan ini.

Pertama, digitalisasi sistem distribusi LPG 3 kg dan solar bersubsidi berbasis NIK untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran.

Kedua, pengembangan dashboard publik real-time yang menampilkan alokasi, volume, dan harga eceran subsidi energi di setiap daerah.

Ketiga, integrasi data penerima manfaat dengan DTKS dan data pajak untuk validasi penerima subsidi.

Keempat, program pendampingan UMKM transisi energi melalui kemitraan dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro.

Kelima, analisis dampak fiskal berbasis AI untuk simulasi skenario kebijakan subsidi sebelum penetapan HET.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi kompleksitas kebijakan fiskal dan kebutuhan validasi data subsidi yang akurat, BERNAS menghadirkan solusi melalui Consulting Business Plan.

Layanan ini membantu pemangku kepentingan menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang hingga rekomendasi tools dan sistem yang terukur.

Untuk institusi dan korporasi yang ingin membangun sistem monitoring data subsidi secara mandiri, Adolo menawarkan solusi Business Model Automation 5.0.

Layanan ini memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu untuk efisiensi operasional.

Sementara itu, bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin mendalami analisis kebijakan publik berbasis data, UNMAHA (Universitas Mahakarya Asia) menyediakan jalur Magang Industri Dahulu dengan Kuliah Bebas Biaya SPP.

Perkuliahan blended learning yang fleksibel memungkinkan mahasiswa siap kerja di era digital dan AI. Informasi lebih lanjut di unmaha.ac.id/pmb.