BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

Kejari Sleman Tunggu Laporan Resmi Warga terkait Kantor Kelurahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menyebut belum menerima laporan masyarakat terkait pengerjaan Kantor Kalurahan Purwomartani Kalasan Sleman...

Jumat, 11 Maret 2022 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Maret 2022.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

SLEMAN, BERNAS.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menyebut belum menerima laporan masyarakat terkait pengerjaan Kantor Kalurahan Purwomartani Kalasan Sleman yang diduga bermasalah. Pembangunan kantor kelurahan itu memiliki nilai proyek sebesar Rp2,6 miliar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sleman, Ko Triski Narendra, S.H.,M.H mengatakan, Kejari Sleman siap melakukan penyelidikan apabila benar masyarakat melaporkan kecurigaan pembangunan kantor tersebut.

Namun, sampai hari ini, Triski mengatakan, laporan masyarakat belum masuk ke seksi pidana khusus. Ia belum bisa menindaklanjuti sebelum adanya laporan resmi yang masuk ke kejaksaan. “Kami intinya, masyarakat lapor itu hak masyarakat dan akan kita layani,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).

Baca Juga Sejumlah Warga Purwomartani Datangi Kejaksaan Sleman Terkait Gedung Kelurahan

Menurut Triski, harus buktikan dahulu dugaannya dengan memanggil dulu orangnya, apa materinya. “Kita tidak boleh keliru melangkah karena itu mengenai nama baik orang juga.

Kita akan dalami apabila ada laporan dari masyarakat,” ujarnya.

“Apakah kesengajaan atau tidak harus didalami, kita harus panggil pihak terkait. Masyarakat memiliki hak memonitor uang negara, karena ini negara demokrasi,” imbuhnya. 

Triski mengatakan adanya aturan pengadaan barang dan jasa yang harus ditaati seluruh pihak. Dalam kasus masyarakat Purwomartani yang mempertanyakan proyek kantor lurah tanpa tender dengan nilai Rp 2,6 miliar, hal tersebut harus ditelaah lebih dalam.

“Semua ada aturan sesuai pengadaan barang dan jasa.

Kecuali dilakukan secara swakelola ada aturan sendiri. Kalau bangunan harus orang profesional, dan di aturan pengadaan barang dan jasa ada aturan hukumnya dilelang.

Kalau dikerjakan sendiri dalam kajian akademis, dari isu yang dipertanyakan masyarakat, maka ada dugaan melanggar.

Kalau aturannya harus melalui lembaga lelang ya tidak sesuai, namun kalau ada alasan teetentu yang bisa disampaikan secara bertanggungjawab, apakah itu bisa dilakukan secara swakelola.

Ini kita harus pelajari dan baca seluruh aturan yang ada, kita telaah,” sambungnya.

Baca Juga Kejaksaan Sleman Diperingatkan untuk Tidak Eksekusi Supriyanto karena Ada PK

Sebelumnya diberitakan, beberapa orang warga Purwomartani mendatangi Kejari Sleman, Rabu (9/3/2022) kemarin. Mereka mempertanyakan adanya dugaan pelanggaran atas pembangunan Kantor Kalurahan Purwomartani sebesar Rp 2,6 miliar yang tanpa lelang atau tender.

Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh Lurah Purwomartani, H Semiono yang menyatakan seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai aturan berlaku dan dilaksanakan secara swakelola.

Pemerintah kalurahan disebut membentuk tim lalu mengerjakan menggunakan tenaga profesional sesuai pagu aturan yang berlaku.

“Iya, saya menjalankan berdasarkan aturan. Nilai proyek Rp 2,6 miliar, ini swakelola menggunakan anggaran tahun berjalan. Memang tidak ada tender, ada aturan bupati bahwa di bawah tanah tersebut selama ijinnya komplit bisa dilakukan secara swakelola.

Swakelola itu dikerjakan oleh kelurahan, membentuk tim baru dikerjakan,” ungkapnya pada wartawan. (jat) 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan