JAKARTA, BERNAS.ID – Pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin belum lama ini yang menyebut bahwa seorang koruptor dengan kerugian negara Rp 50 juta hanya cukup mengembalikan kerugian tersebut tanpa ditindaklanjuti proses penegakan hukum pidananya.
Ketua Umum LBH INTAN Muhammad Syafri Noer menilai hal itu dapat merusak tatanan bernegara dan bermasyarakat.
“Kebijakan ini tentunya menimbulkan pro kontra di masyarakat, karena perbuatan pidana korupsi bukan hanya berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara semata. Namun secara lebih luas dampaknya dapat merusak tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Syafri, Rabu (2/2/2022) dalam pesan WhatsApp.
Menurutnya, setiap perbuatan korupsi pasti berpengaruh kepada kepentingan hukum dan merusak tatanan perekonomian masyarakat. Baik secara langsung maupun berdampak kepada pembangunan infrastruktur yang harus digunakan dan dinikmati masyarakat.
Baca Juga : Pelantikan LBH INTAN DIY: Berawal dari Keprihatinan Situasi Hukum Saat Ini
“Sebagai contoh misalnya untuk pembangunan infrastrukstur jalan desa dengan pagu anggaran lebih kurang Rp 300 juta, kemudian dikorupsi senilai Rp 50 juta.
Hal ini telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap infrastruktur jalan yang dibangun tersebut.
Dan seandainyapun nilai yang dikorupsi itu kemudian dikembalikan kepada negara.
Hal itu tidak akan merubah kondisi jalan yang sudah terlanjur dibangun dengan tidak sesuai spesifikasinya,” jelas Syafri.
Hal inilah, lanjutnya yang disebut sebagai tindakan yang telah merugikan keuangan negara.
Karena keuangan negara yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sesuai spesifikasi, pada kenyataannya tidak sesuai karena diselewengkan atau di korupsi.
“Apakah dengan dilakukan pengembaliaan kerugian negara kemudian dapat merekondisi infrastruktur yang telah terlanjur dibangun tidak sesuai spesifikasi? Jawabannya tentu tidak,” tegasnya.
Syafri menambahkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi dana desa yang dianggap Jaksa Agung tidak menimbulkan kerugian negara yang besar, dan tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan secara administratif berupa pengembalian kerugian tersebut, dan kepada pelaku hanya dilakukan pembinaan oleh Inspektorat agar tidak mengulangi perbuatannya.
“Demikian juga halnya tindak pidana korupsi dana desa. Walaupun nilai materinya kecil akan tetapi efek yang ditimbulkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Apabila tidak diantisipasi dengan menerapkan tindakan hukum sesuai ketentuan undang-undang, dikhawatirkan perbuatan korupsi dana desa tersebut akan semakin banyak terjadi karena tidak adanya rasa takut dari si pelaku, yang berakibat tersendatnya pencapaian pembangunan di masyarakat,” paparnya.
Syafri menambahkan, substansi dari penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya sekedar pada pengembalian kerugian keuangan negara, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah timbulnya efek jera si pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.
Apabila hukuman badan terhadap pelaku pidana korupsi dihilangkan atau diberikan dispensasi, hal ini sama saja dengan menghilangkan efek jera bagi si pelaku atau masyarakat lainnya. Karena penegakan hukum bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera baik terhadap si pelaku maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.
“Apabila ditinjau dari sisi hukum ketatanegaraan, menurut saya kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung tersebut bersifat peraturan internal Kejaksaan Agung, yang tidak mengikat kepada institusi penegakan hukum lainnya seperti KPK dan Kepolisian RI yang sama-sama mempunyai kapasitas sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Artinya, bahwa Peraturan Jaksa Agung tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum untuk semua institusi penegak hukum,” imbuhnya.
Syafri juga menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang keliru, karena Jaksa Agung tidak diberikan kapasitas atau hak untuk melakukan intervensi terhadap penerapan Undang-Undang yang berlaku.
Baca Juga : BNPT Sebut 119 Ponpes Terindikasi Terorisme, Ini Kata Komisi VIII DPR RI
Peraturan Jaksa Agung tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dan telah mengenyampingkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Dan juga tidak dalam kapasitas utk dapat menerapkan diskresi dengan cara mengenyampingkan penerapan Undang-Undang secara substansial.
Langkah diskresi hanya dapat dilakukan terhadap kejadian-kejadian tertentu yang sifatnya tidak permanen,” ungkapnya.
“Apabila Jaksa Agung tetap menerapkan kebijakan tersebut, secara tegas saya berpendapat bahwa Jaksa Agung telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi sebagaimana mestinya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi (dengan kerugian keuangan negara dibawah Rp 50 juta atau tindak pidana korupsi dana desa),” imbuhnya.
Dia juga menilai peran Jaksa Agung hanyalah sebagai pelaksana penerapan Undang-Undang, bukan sebagai pembuat Undang-undang dan tidak berwenang pula untuk menganulir pemberlakuan undang-undang di NKRI. (cdr)
