Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

Oleh: Redaksi BERNAS•17 November 2026
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Kementerian ESDM membantah TN Ujung Kulon masuk wilayah pertambangan dalam Kepmen 65.K/2026, menegaskan hanya perairan laut sekitar yang diatur dan belum…"

🗓️ Dipublikasikan pada 17 November 2026.

Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di kawasan itu maupun perairan sekitarnya.

Penegasan ini merespons Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK. Kepmen yang Berulang Sejak 2013

Dwi menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten telah berproses sejak 2013 ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

Usulan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, lalu diusulkan kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, dan diperbaiki melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

Menurut Dwi, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK dinilai memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data dan informasi geologi, sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Kekhawatiran Publik dan Isu Relokasi Badak Jawa

Meski demikian, publik dan pemerhati lingkungan tetap menyuarakan kecemasan. TNUK merupakan habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang statusnya sangat terancam punah.

Kekhawatiran diperkuat oleh beredarnya wacana pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang memicu spekulasi mengenai masa depan kawasan konservasi.

Dwi menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhamad Hidayat menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa.

"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga.

Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah.

Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," ujar Hidayat dalam keterangan Bakom, Selasa (17/11). Dampak bagi Ekonomi Lokal dan Sektor Ekowisata

Bagi masyarakat Pandeglang dan Banten, ketidakpastian status kawasan berpotensi menekan sektor pariwisata alam dan ekowisata yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Penurunan minat kunjungan wisatawan dan investor ekowisata menjadi risiko nyata bila isu ini tidak dikelola dengan komunikasi publik yang transparan.

Di sisi lain, industri pertambangan nasional menerima sinyal penting: penetapan WUP bukan izin menambang.

Setiap aktivitas di masa depan tetap harus melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Transformasi Produktivitas Sulteng: Strategi Cerdas Kelola Potensi Morowali yang menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam berbasis data dan keberlanjutan.

Tiga Langkah agar Data Menjadi Emas

BERNAS merekomendasikan tiga langkah strategis untuk meredam ketidakpastian.

Pertama, transparansi peta dan dokumen WUP: Kementerian ESDM perlu mempublikasikan delineasi spasial WUP perairan Banten secara terbuka, termasuk batas koordinat yang jelas, agar publik dapat memverifikasi bahwa TNUK tidak termasuk di dalamnya.

Kedua, penguatan tata kelola kolaboratif: membentuk forum koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Banten, serta lembaga konservasi, untuk memastikan setiap proses perizinan di perairan sekitar TNUK melalui kajian lingkungan dan PKKPRL yang ketat.

Ketiga, sistem peringatan dini berbasis data: memanfaatkan teknologi pemantauan satelit dan sensor geospasial untuk mendeteksi aktivitas tambang ilegal di kawasan konservasi, diintegrasikan dengan kanal pengaduan publik.

Langkah ini selaras dengan semangat yang dibahas dalam 7 Strategi Emas Menaklukkan Krisis Talenta Digital Menuju Indonesia Maju 2045, di mana pemanfaatan teknologi dan data menjadi kunci pengawasan publik yang partisipatif.

Menanti Kepastian, Menjaga Warisan Dunia

Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi; ia adalah simbol komitmen Indonesia terhadap pelestarian keanekaragaman hayati yang diakui dunia.

Kepastian hukum yang transparan, komunikasi publik yang jernih, dan pengawasan berbasis data menjadi kunci agar potensi mineral tidak pernah dipertentangkan dengan kelangsungan hidup Badak Jawa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Airlangga: Dampak Penyadapan ke Ekonomi Bersifat Sentimental, kepercayaan publik adalah aset yang mahal.

Sekali tergerus oleh ketidakjelasan informasi, pemulihannya membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan.

[STRATEGI SOLUSI]

Publik dan pelaku usaha di sekitar kawasan konservasi membutuhkan literasi data dan tata kelola sumber daya yang mumpuni.

BERNAS menyediakan kanal pembelajaran melalui Training NLP + Vibecoding + AI untuk membangun sistem pemantauan dan otomasi berbasis data, serta Consulting Business Plan bagi pelaku ekowisata yang ingin menyusun roadmap transformasi digital terukur.

Untuk UMKM di sekitar kawasan wisata, JasaPromo.id membantu promosi digital, sementara 101 eBook UMKM dari UNMAHA (mulai Rp60rb/buku) menyediakan panduan praktis marketing, operasional, dan strategi.

Bagi yang ingin mendalami rekayasa perangkat lunak terapan untuk sistem pemantauan lingkungan, Koding.Studio membuka pelatihan dan project real-world.

📊 Survei Kilat BERNAS

Bidang karir impian Anda?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan?

Kementerian ESDM membantah TN Ujung Kulon masuk wilayah pertambangan dalam Kepmen 65.K/2026, menegaskan hanya perairan laut sekitar yang diatur dan belum…

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

“ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.