Bernas.id – Sebuah penelitian yang dilakukan oleh pegiat Marepus Corner memaparkan komposisi pebisnis di DPR saat ini yang mencapai 55% dari anggota dibandingkan dengan yang non-pebisnis turut andil dalam proses pembentukan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini dipaparkan pada sebuah webinar yang bertajuk “Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia” oleh Defbry Margiansyah, salah satu dari tim peneliti Marepus Corner.
Defbry, yang juga seorang peneliti dari P2P LIPI, lebih lanjut menjelaskan bahwa dari anggota DPR yang pebisnis tersebut, lebih dari separuhnya memiliki jabatan strategis dalam bisnis sebagai pemilik, direktur atau wakil direktur, dan posisi strategis lainnya. Menariknya lagi, 36% masih aktif menjalankan peran dalam bisnisnya.
Dilihat dari asal partai, komposisi pebisnis di DPR terbesar adalah dari PDI-P (23%), diikuti oleh Gerindra dan Golkar (keduanya 16%).
Para anggota DPR pebisnis tersebut memiliki bisnis yang menguasai sektor usaha di bidang teknologi, industri, manufaktur, ritel, energi, dan migas. Kesemuanya merupakan sektor strategis yang berpengaruh pada kegiatan manusia dan keberlangsungan lingkungan hidup. Penelitian ini juga mencatat jumlah perusahaan yang dimiliki oleh para pebisnis di DPR, seperti yang dimiliki oleh kader PDI-P sebanyak 213 perusahaan.
Defbry pun memberikan ilustrasi tentang pemetaan afiliasi yang dimiliki oleh setiap anggota DPR yang pebisnis.
Jumlah afiliasi ini menentukan potensi jejaring oligarki yang terbentuk dari seseorang selama menjabat.
Tercatat tertinggi adalah Prabowo Subianto, diikuti oleh Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie.
Jika dilihat dari status hubungan dalam afiliasi, terbesar adalah sebagai pelaku utama dan yang kedua sebagai anak.
Dominasi para anggota DPR yang pebisnis memproyeksikan konsentrasi kekuatan oligarki dalam proses pembuatan kebijakan.
Oligarki sendiri merupakan politik pertahanan kekayaan, untuk memperdayakan, mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi & posisi sosial eksklusifnya.
Keberadaan para anggota DPR yang pebisnis ini dianggap yang mengakibatkan produk kebijakannya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi bisnis dan cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial, lingkungan, serta partisipasi publik yang inklusif.
Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode campuran, di mana data kuantitatif diperoleh dari data sekunder dan data kualitatif diperoleh dengan desk study yang berupa ulasan literatur. ?Dengan adanya 55% Pebisnis di DPR, potensi konflik kepentingan dalam pembuatan undang undang akan semakin tinggi. Adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR mengindikasikan kerentanan agenda kerja komisi komisi terhadap kepentingan bisnis tertentu, terlebih absennya aturan yang mengatur penempatan anggota di komisi,” ujar Defbry. (TAF)