BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

PR Jokowi di Tahun 2020, Menjaga Stabilitas Perekonomi Hingga Persoalan Hukum

Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIN) Jokowi, Reinhard Parapat mengatakan pada tahun 2020 mendatang Presiden Joko Widodo harus dapat menjaga stabilitas pe...

Senin, 30 Desember 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 29 Desember 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

YOGYAKARTA, BERNAS.id – Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIN) Jokowi, Reinhard Parapat mengatakan pada tahun 2020 mendatang Presiden Joko Widodo harus dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia sehingga tidak terkena dampak dari kondisi perekonomian global, khususnya soal perang dagang dan persaingan ekonomi negara-negara maju, seperti China dan Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Jokowi juga harus lebih fokus pada sektor ketenagakerjaan, kebijakan (policy), dan peraturan (regulasi) yang mendukung kemudahan berinvestasi, terutama yang menghambat investasi di daerah-daerah, serta mendorong seluruh sektor usaha menengah ke bawah, dan tetap mempertahankan pengurangan pajak UKM.

?Pemerintahan Jokowi-Ma?ruf Amin harus memperkuat, mendukung dan mempermudah sektor produksi dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor,? kata Reinhard Parapat, Minggu (29/12/2019).

Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur, menurut Reinhard, harus dipercepat. Tujuannya untuk mempermudah akses baik di darat, laut, maupun udara. Dan, tak kalah pentingnya, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan di bidang telekomunikasi yang canggih.

?Yang menjadi kendala dalam melakukan percepatan ekonomi adalah soal budaya korupsi.

Memberantas mafia pangan dan migas yang selama ini dikuasai oleh para pemain utama bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka itu hidup berdampingan mesra dengan elit politik,? ujar pria yang akrab disapa Taki ini.

?Di samping itu, tenaga kerja kita masih banyak yang memiliki keterbatasan, skill-nya tidak sesuai dengan kebutuhan, diperparah sikap pemerintah daerah yang tidak terlalui merespon positif arah visi Presiden Jokowi,? tambahnya.

Begitu juga pada sektor hukum, menurut Taki, masih banyak yang harus dibenahi, di antaranya persoalan konflik agraria dan persoalan intoleransi.

Taki juga menyinggung isu soal otonomi khusus Papua dan Aceh yang mendapat pehatian lebih dari pemerintah pusat. Baginya, pemerintah Indonesia harus mengkaji terlebih dahulu, seberapa jauh manfaat pembangunan yang sudah didapat dan dirasakan saat ini oleh kedua provinsi tersebut.

Apalagi dikaitkan dengan dana otsus untuk Papua akan berakhir pada tahun 2021.

Taki mengusulkan kepada pemerintah, untuk meminalisir dampak dari perilaku intoleransi di masyarakat salah satu caranya adakan mengkampanyekan dan membumikan nilai-nilai toleransi melalui mata pelajaran mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. (wit)

Tag:#jokowi#stabilitas ekonomi#persoalan hukum#kebangkitan indonesia baru#reinhard parapat

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan