[LAPORAN KHUSUS]
KPU Kota Surakarta menyatakan proses verifikasi syarat bakal calon wali kota pada Pilkada 2020 telah dijalankan sesuai prosedur, termasuk untuk dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua KPU Kota Surakarta, Yustinus Arya Artheswara, menegaskan pihaknya melakukan verifikasi faktual melalui Bakorwil Wilayah VII Solo berdasarkan surat keterangan dari Kemendikbud, tanpa menelusuri langsung ke institusi pendidikan di Singapura.
Pernyataan ini muncul kembali ke permukaan setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan minimal tamat SMA/sederajat.
Dua narasi itu kini berdiri berhadapan, dan publik kembali mempertanyakan standar verifikasi dokumen pendidikan luar negeri dalam pencalonan kepala daerah.
Apa yang Sebenarnya Diverifikasi KPU?
Mengutip laporan Kompas.com dan Antara pada 7 Oktober 2026, Yustinus menjelaskan bahwa pada Pilkada 2020 terdapat dua calon peserta yang diverifikasi.
Prosedur yang dijalankan mengacu pada regulasi penyelenggaraan pemilu, dengan verifikasi faktual dilakukan melalui Bakorwil Wilayah VII Solo.
"Waktu pencalonan Pilkada 2020, kami sudah melakukan langkah-langkah yang sudah sesuai dengan prosedur," ujar Yustinus, dikutip dari Liputan6.com pada 8 Oktober 2026.
Ia menambahkan, verifikasi ijazah Gibran dilakukan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kemendikbud. "Itu bisa dengan surat keterangan tersebut.
Jadi kami berdasarkan surat keterangan itu melakukan itu yang mengeluarkan dari Kemendikbud. Kemudian kami verifikasinya ke Bakorwil Wilayah VII di Solo," lanjutnya.
Yang menjadi sorotan publik bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal kedalaman verifikasi.
KPU tidak melakukan penelusuran langsung ke Singapura, tempat Gibran menempuh pendidikan. Dalam kerangka administrasi, surat keterangan kementerian dianggap cukup.
Namun dalam kerangka akuntabilitas publik, pertanyaannya berbeda: apakah dokumen yang diverifikasi benar-benar setara dengan standar yang dituntut Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu?
Ketika Prosedur dan Fakta Berbicara Berbeda
MK dalam putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.
Namun yang menjadi catatan penting adalah pertimbangan majelis: tidak ditemukan bukti meyakinkan atas kepemilikan dokumen pendidikan yang dimaksud.
Di sinilah celah itu berada. KPU mengklaim prosedural. MK menyoroti substansi. Dua lembaga negara berbicara dengan bahasa yang berbeda, dan publik yang mengikuti proses demokrasi merasa ada yang tidak tuntas.
Keresahan ini bukan soal satu nama. Ini soal standar.
Ketika calon biasa harus melewati verifikasi berlapis, sementara dokumen pendidikan luar negeri cukup disahkan lewat surat keterangan tanpa penelusuran ke sumber asal, muncul pertanyaan tentang kesetaraan perlakuan.
Netizen di berbagai platform menuntut audit ulang prosedur dan transparansi dokumen.
Celah administrasi semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi Pilkada serentak mendatang.
Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam artikel mengenai transformasi karir Jakarta yang menekankan pentingnya kredensial yang dapat diverifikasi secara global.
Dampak pada Kepercayaan Institusi dan Iklim Usaha
Isu ini menyentuh fondasi kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu.
Bagi pelaku usaha di Solo dan sekitarnya, ketidakpastian integritas proses demokrasi dapat memengaruhi persepsi risiko politik.
Ekspansi investasi yang bergantung pada stabilitas kebijakan daerah cenderung menahan diri hingga ada kejelasan.
Kota Surakarta memiliki reputasi sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang relatif baik. Reputasi itu kini dipertaruhkan.
Bukan karena ada bukti pelanggaran, melainkan karena ada celah yang belum dijelaskan secara memadai kepada publik.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga bersinggungan dengan bagaimana Indonesia memandang pentingnya sistem verifikasi yang transparan.
Artikel tentang Sulawesi Barat yang merajut peluang digital menunjukkan bahwa kesenjangan teknologi dan administrasi masih menjadi tantangan nyata di berbagai daerah.
Tiga Langkah yang BERNAS Rekomendasikan
Pertama, audit independen terhadap prosedur verifikasi dokumen pendidikan luar negeri perlu dilakukan oleh KPU RI bersama Bawaslu, dengan melibatkan pihak ketiga yang kredibel.
Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan standar yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Kedua, digitalisasi dan integrasi sistem verifikasi dokumen pencalonan berbasis teknologi yang tidak dapat dimanipulasi perlu dipertimbangkan serius. Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan operasional.
Ketiga, regulasi yang mewajibkan verifikasi langsung ke institusi pendidikan asal untuk ijazah luar negeri perlu disusun.
Surat keterangan kementerian tidak boleh menjadi satu-satunya dasar ketika dokumen berasal dari luar yurisdiksi Indonesia. Pertanyaan yang Harus Dijawab KPU
Publik berhak mendapatkan penjelasan lebih rinci.
Bukan sekadar pernyataan bahwa prosedur telah diikuti, melainkan penjelasan tentang mengapa verifikasi tidak dilakukan hingga ke sumber asal.
Mengapa standar yang diterapkan pada calon dengan afiliasi kekuasaan tampak berbeda dari calon biasa?
KPU Surakarta telah membuka pintu dengan pernyataannya.
Yang dibutuhkan sekarang adalah kelanjutan: transparansi dokumen, kejelasan mekanisme, dan komitmen untuk memperbaiki celah yang ada.
Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada prosedur yang benar, tetapi juga pada kepercayaan publik bahwa prosedur itu dijalankan dengan integritas.
[STRATEGI SOLUSI]
Ketidakpastian prosedural dan celah verifikasi seperti ini adalah pengingat bahwa sistem yang baik membutuhkan fondasi data dan otomasi yang kuat.
BERNAS melalui Alchem1st menyediakan solusi transformasi AI dan data terintegrasi untuk institusi yang ingin membangun sistem verifikasi dan tata kelola yang transparan serta dapat diaudit.
Untuk organisasi yang membutuhkan percepatan digitalisasi proses administrasi, kunjungi alchem1st.com.
Bagi institusi pendidikan dan korporasi yang ingin membangun ekosistem talenta dengan kredensial yang dapat diverifikasi, UNMAHA menawarkan jalur Magang Industri Dahulu dengan Kuliah Bebas SPP (SPP Rp 0).


