Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset, Dikebut Sebelum 15 Desember 2026

Oleh: Redaksi BERNAS•26 Oktober 2026
Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset, Dikebut Sebelum 15 Desember 2026
Foto: Redaksi BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Komisi III DPR RI resmi menunjuk Habiburokhman sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Koalisi sip"

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Oktober 2026.

Komisi III DPR RI resmi menunjuk Habiburokhman sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, dengan Soedeson Tandra dari Fraksi Golkar sebagai wakil.

Target pengesahan dipatok paling lambat 15 Desember 2026, dan jadwal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dimajukan ke masa reses demi mengejar tenggat tersebut.

Keputusan itu diambil dalam rapat antara pimpinan dan para kepala kelompok fraksi (kapoksi) Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 26 Oktober 2026.

Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan penunjukannya secara langsung di hadapan forum.

"Tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati, menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai Ketua Panja," ujarnya, dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Ia menambahkan, "Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026."

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga menyatakan komitmen serupa.

"Insyaallah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang," katanya, seperti dikutip ANTARA. Tiga Norma Kunci yang Dipersoalkan Koalisi Sipil

Percepatan jadwal ini tidak berjalan tanpa sorotan. Koalisi masyarakat sipil mengidentifikasi tiga masalah substansi pada draf versi DPR tertanggal 10 Juli 2026.

Pertama, dugaan penghapusan norma illicit enrichment atau pengayaan tidak wajar. Kedua, penyempitan ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan (non-conviction based/NCB).

Ketiga, desain kelembagaan pengelola aset yang menggantung tanpa penanggung jawab jelas.

Ketiga poin itu krusial. Tanpa norma illicit enrichment dan NCB yang kuat, aset hasil korupsi, narkotika, dan kejahatan lain berpotensi sulit dirampas, sehingga pemulihan kerugian negara melemah.

Koalisi sipil mendesak DPR dan pemerintah membuka draf serta Daftar Inventaris Masalah (DIM) agar publik bisa memverifikasi klaim pelemahan norma tersebut. RDPU Digelar di Tengah Masa Reses

RDPU Komisi III DPR bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 UI) serta sejumlah dosen dan advokat berlangsung di tengah masa reses.

Sedikitnya 20 elemen masyarakat hadir, mencakup organisasi mahasiswa, akademisi, advokat, dan cendekiawan.

Habiburokhman mempersilakan pihak yang berhalangan hadir untuk menyampaikan masukan tertulis.

"Kalau mungkin yang jauh-jauh, berhalangan hadir ke sini, ya, bisa memberikan masukan secara tertulis yang bisa disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI," ujarnya.

Namun, mempercepat RDPU justru di masa reses memicu pertanyaan soal kualitas dan partisipasi publik dalam pembahasan.

Publik menuntut transparansi draf, sementara pembahasan justru dipercepat. Tekanan Jalanan dan Janji Siap Mundur

Desakan pengesahan RUU ini bukan hal baru. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dkk berdemonstrasi di depan Gedung DPR pada Kamis (27/8), menuntut RUU segera disahkan.

Sebagai respons, pimpinan DPR meneken surat perjanjian siap mundur jika target 15 Desember 2026 gagal dipenuhi. Langkah itu dibaca sebagai bentuk komitmen politik, sekaligus pertaruhan kredibilitas lembaga.

Di sisi lain, usulan tambahan datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Millenials Center, Yerikho Alfredo Manurung.

Ia mengusulkan agar judi online masuk daftar tindak pidana yang bisa disasar RUU ini. 13 Jenis Tindak Pidana dalam Daftar RUU

RUU Perampasan Aset mencantumkan 13 jenis tindak pidana yang dapat disasar, termasuk korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, dan kehutanan.

Daftar ini menjadi basis penting bagi efektivitas pemulihan aset negara.

Dari sisi fiskal, RUU ini adalah instrumen kunci asset recovery. Pelemahan norma NCB dan illicit enrichment berpotensi menurunkan efektivitas penindakan kejahatan ekonomi lintas yurisdiksi.

Dampak lanjutannya, daya tawar Indonesia dalam kerja sama mutual legal assistance melemah, dan potensi penerimaan negara dari aset sitaan tertahan.

Ini sejalan dengan pembahasan dalam Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Jadi 8 Persen terhadap PDB yang juga menyoroti efisiensi fiskal.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Pasar Keuangan

Ketidakpastian regulasi perampasan aset menahan efektivitas penegakan hukum ekonomi. Bagi pelaku usaha, hal ini menciptakan asymmetric information.

Bila RUU disahkan dengan norma lemah, biaya kepatuhan dan risiko hukum bagi korporasi tidak serta-merta turun. Sementara pelaku kejahatan ekonomi justru mendapat ruang berlindung.

Sebaliknya, RUU yang kuat akan memperbaiki iklim investasi melalui kepastian pemulihan aset dan memperkuat integritas pasar keuangan.

Kepastian hukum adalah prasyarat kepercayaan investor jangka panjang. Tiga Langkah Konkret Menuju Legitimasi

BERNAS merekomendasikan tiga langkah konkret. Pertama, publikasi terbuka draf RUU dan DIM versi DPR maupun pemerintah di portal resmi DPR.

Tujuannya agar publik dapat memverifikasi klaim penghapusan norma illicit enrichment dan penyempitan NCB.

Kedua, pembentukan mekanisme partisipasi bermakna yang terdokumentasi. Setiap masukan tertulis dari 20 elemen masyarakat dan publik harus dijawab resmi dalam matriks tanggapan yang dipublikasikan.

Ketiga, penguatan desain kelembagaan pengelola aset dengan penanggung jawab tunggal yang jelas. Norma NCB dan illicit enrichment juga perlu ditegaskan agar pemulihan aset tidak bergantung pada putusan pidana.

Percepatan jadwal tidak boleh mengorbankan kualitas substansi.

Transparansi adalah jalan tercepat menuju legitimasi, sebagaimana prinsip keterbukaan yang juga dibahas dalam Sekjen PBB Kunjungi RI 17-19 Oktober, Jalan Jakarta-Bogor Ditutup Sementara.

Pertaruhan Kredibilitas DPR

Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset adalah ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi DPR.

Target 15 Desember 2026 menjadi tenggat yang tidak bisa ditawar lagi, terlebih setelah surat perjanjian siap mundur diteken pimpinan.

Publik akan menilai bukan hanya kecepatan pengesahan, tetapi juga kualitas norma yang dihasilkan. RUU yang lemah sama saja memberi pesan bahwa pemulihan aset negara bukan prioritas.

Sebaliknya, RUU yang kuat akan menjadi warisan legislasi yang memperkuat integritas pasar dan kepercayaan publik. Pilihan itu ada di tangan Panja, dan waktu terus berjalan menuju Desember. Strategi Solusi

Bagi pembaca yang ingin mendalami isu kebijakan publik dan tata kelola, ekosistem BERNAS menyediakan ruang belajar yang aplikatif.

Melalui Training NLP + Vibecoding + AI, peserta dapat membangun sistem otomasi dan analisis data kebijakan berbasis AI dengan studi kasus nyata.

Untuk organisasi yang membutuhkan peta jalan transformasi digital yang terukur, Consulting Business Plan menawarkan sesi konsultasi 1-on-1 mulai dari diagnosa peluang hingga rencana eksekusi.

Sementara itu, Jasa SEO & Ads BERNAS membantu lembaga riset dan advokasi memperluas jangkauan publikasi melalui audit teknis dan optimasi kata kunci.

Untuk kebutuhan konten edukasi kebijakan, 101 eBook UMKM dari UNMAHA menyediakan format dialog AI dengan prompt siap pakai, mulai Rp60rb per buku.

Mari bersama mengubah data menjadi emas untuk tata kelola yang lebih baik.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset, Dikebut Sebelum 15 Desember 2026?

Komisi III DPR RI resmi menunjuk Habiburokhman sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Koalisi sip

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset, Dikebut Sebelum 15 Desember 2026”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.