JAKARTA, BERNAS.id – Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zein, telah keuar dari Rutan Polda Metro Jaya. Namun, ia kini menjadi tahanan rumah atas perintah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Pengacara mantan Purnawirawan TNI tersebut, Tonin Tachta membenarkan kliennya menjadi tahanan rumah.
?Bukan tahanan kota, tetapi tahanan rumah. Sudah sejak Rabu (11/12) kemarin,? kata Tonin Tachta, Senin (16/12/2019).
Kivlan menjadi tahanan rumah setelah mendapatkan penetapan dari majelis hakim PN Jakpus dengan nomor 960/Pen.Pid.Sus-TPL/2019/PN.Jkt.Pst.
Majelis hakim mengabulkan permohonan pengalihan penahanan terdakwa dengan berbagai pertimbangan.
?Pertimbangannya karena kesehatan terdakwa. Dia memilih sakit, ada 7 serpihan granat di tubuhnya yang belum bisa diangkat. Kemudian saraf kejepit dan tensi darah naik turun.
Granat itu tahun 1977 di Papua, beliau berjuang untuk negara,? jelas Tonin.
Pengaliha status penahanan ini juga karena ada jaminan dari 210 purnawirawan jenderal pensiunan Angkatan Darat (AD).
Untuk diketahui, meski berstatus sebagai tahanan rumah, KIvlan tidak diperbolehkan ke luar rumah. Kalaupun hendak berobat, ia harus dikawal oleh Jaksa.
Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya AKBP Barnabas membenarkan soal pemberian tahanan rumah terhadap Kivlan Zein.
?Iya betul, tapi surat resmi dari kejaksaan kami belum terima. Baru melalui kontak telepon saja,? kata Barnabas.
Menurut Barnabas, Kivlan resmi keluar dari Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat (13/12) kemarin.
Kivlaz Zein didakwa atas kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam.
Ia disebut-sebut menerima aliran dana dari Habil Maratih untuk digunakan membeli senjata api tanpa dilengkapi surat-surat resmi.
Dalam hal ini, Kivlan Zein membantah jika dirinya menggunakan uang dari Habil Maratih untuk membeli senjata api dan menyuruh orang untuk merencanakan pembunuhan terhadap empat tokoh nasional.
Kivlan Zein didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.
Habil Maratih juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional. (sbh)