JAKARTA, BERNAS.id – Menko Polhukam Mahfud MD tak memungkiri penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu berjalan lamban. Mahfud menyebut, hal itu karena saat ini memasuki era demokrasi.
?Penegakan HAM terasa lama karena harus disadari sebagai konsekuensi dari demokrasi,? kata Mahfud MD saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).
Dijelaskan Mahfud, dalam sistem demokrasi, penyelesaian HAM masa lalu tidak bisa dilakukan secara sepihak, sehingga saat ini kekuasaan sudah terbagi dan semua ikut menentukan sikap.
?Demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya jadi lambat. Ada yang sudah selesai, tapi sedikit sekali.
Kalau dulu dengan kekuasaan Pak Harto (Orde Baru) saja selesai keputusan itu,? ujarnya.
?Kalau mau melakukan secara otoriter bisa saja. Tapi itu tidak boleh dilakukan karena kita punya amanat reformasi, yaitu bertindak sewenang-wenang tidak boleh. Kita harus berembuk secara demokratis untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu,? tambah Mahfud.
Dikatakannya, saat ini ada 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Dia memastikan pemerintah Indonesia serius berupaya menuntaskannya.
?Yang masa lalu itu dibagi tiga. Satu, yang sedang berjalan ada beberapa. Kedua, yang sudah selesai dan diputuskan ini masalahnya enggak ada. ketiga, ini kasus tidak bisa diselesaikan.
Kasus penembakan misterius (petrus) ini subjek objeknya enggak jelas. Alat bukti enggak ada,? pungkas Mahfud MD. (sbh)